dr Faida MMR
Jember, Bhirawa
Meskipun terlambat dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2017, Bupati Jember dr Faida MMR optimistis pada Januari 2017, masyarakat Jember bisa menikmati anggaran yang ada.
“Saya yakin dan optimistis, Januari rakyat Jember bisa menikmati anggaran APBD 2017 dengan program-program nyata,” ujar Bupati Faida kepada sejumlah media usai Rapat Paripurna di DPRD Jember dengan acara Penyampaian Nota Pengantar RAPBD Tahun Anggaran 2017 oleh Bupati Jember, Selasa (29/11).
Menurut Bupati Faida, dalam RAPBD 2017 difokuskan kepada peningkatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi kerakyatan. Karena dengan meningkatkan dan menumbuhkan wirausaha-wirausaha baru dan memperkuat wirausaha-wirausaha pemula milik rakyat yang ada di pinggiran kota itu yang menjadi prioritas.
“Daerah yang wirausaha-wirausahanya tumbuh dengan baik, akan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat itu sendiri. Dengan begitu kesejahteraan masyarakat yang ada di pinggiran akan semakin baik dan sejahtera,” ujarnya.
Bupati Faida juga tidak mempersoalkan jika anggaran APBD 2017 mengalami keterlambatan.” Kita sebagai pemerintah tidak boleh cengeng, bupatinya, SKPDnya tidak boleh cengeng. Apapun bentuk anggarannya tidak akan menghambat terealisasinya pembangunan di Kabupaten Jember,” ujarnya.
Bupati Faida juga berkeyakinan, jika ada program yang tidak terakomodir dalam anggaran APBD 2017 nanti bisa dilaksanakan dengan cara gotong royong.” Negara kita ini memiliki semangat gotong royong, jika ada program yang tidak terakomodir atau tidak disetujui oleh dewan, kita upayakan dengan cara gotong royong bersama rakyat dan pengusaha . Karena saya berharap, awal tahun, masyarakat bisa menikmati program-program yang telah direncanakan secara nyata,” pungkasnya.
Realokasi Anggaran
Sebelumnya, dalam RAPBD 2017 ada beberapa pos anggaran yang dipangkas dan direalokasi dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-PPAS RAPBD) 2017 sebesar Rp23 miliar oleh DPRD Jember.
“Setelah lima hari membahas KUA-PPAS, ternyata ada beberapa SKPD tidak bisa meyakinkan kami, baik dari aspek sasaran maupun administrasi, terutama hibah dan bantuan sosial. Maka ada beberapa pos yang didrop, baik oleh DPRD maupun satuan kerja sendiri,” kata Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi.
Ayub mencontohkan realokasi sebagian anggaran warung rakyat berjaringan dan warung kopi berjaringan. “Konsep dan sasarannya tidak jelas. Rencananya per toko mendapat Rp 36 juta, kami kurangi menjadi Rp 15 juta. Begitu juga warung kopi berjaringan yang semula Rp 25 juta menjadi Rp 10 juta,” katanya.
Sementara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jember justru meminta agar anggaran Rp 2,48 miliar untuk kelompok usaha bersama (kube) dicoret dan direalokasikan. Ini dikarenakan dinas tersebut mengakui verifikasi penerima bantuan belum kelar.Ada juga anggaran untuk program yang sama di dua satuan kerja, seperti Dinas Komunikasi dan Informasi dan Bagian Humas dan Protokol. “Di Dinas Infokom ada kerjasama dengan media massa Rp 1 miliar. Begitu juga di Humas. Salah satunya dicoret,” kata Ayub.
Badan Anggaran DPRD sepakat menggeser Rp 23 miliar untuk SKPD lainnya yang memiliki program yang baik. “Contohnya, kami menambah anggaran untuk Badan Pendapatan Daerah agar bisa menekan kebocoran pembayaran pajak hotel dan restoran.Jadi kami bukan menggagalkan program bupati, tapi mengalihkannya. Misalkan di Dinas Pemuda dan Olahraga untuk pencegahan narkoba, kami tambah anggaran untuk melatih pelajar SMA menjadi duta anti narkoba,” kata Ayub. [efi]
