Oleh :
Susanto
Alumnus Pascasarjana UNS Surakarta, Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SMA Negeri 3 Bojonegoro
Sebuah langkah brilian yang dilakukan Pemkab Bojonegoro dibawah komando duet Kang Yoto dan Kang Hartono perlu mendapatkan apresiatif. Langkah itu, ditandai dengan soft Launching Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) bersama Deputi III Agung Harjono dengan Pemkab Bojonegoro di ruang Angling Dharma Bojonegoro (1/7) yang lalu.
Tentunya, pertanyaanpun mengemuka. Apa urgensinya bagi masyarakat terhadap program yang dilaunching itu? Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Dan bagaimana seharusnya yang perlu dilakukan oleh pemerintah khsususnya dalam tata kelola birokrasi yang bisa dipertanggungjawabkan yang transparan, Partisipatif, dan juga akuntabel? Dan bagaimana pula agar Bojonegoro bisa unggul berkelanjutan?
Bojonegoro adalah Aset
Jujur harus kita akui Bojonegoro belakang berbeda spiritnya dengan tahun tahun yang sebelumnya. Secara historis Bojonegoro adalah kabupaten yang memiliki ekosistem yang cukup kompleks, mulai dari pegunungan karst yang ditumbuhi hutan jati, areal persawahan, rawa dan sungai bengawan solo yang mengalir di sepanjang Kabupaten Bojonegoro.
Bojonegoro mempunyai potensi daerah yang cukup besar, mulai dari industri makanan, industri kerajinan, industri tekstil, dan industri agrobisnis yang semuanya berkembang pesat dan menghasilkan produk komoditas yang memiliki nilai jual cukup tinggi. Dengan luas wilayah sekitar 230.706 Ha, Kabupaten Bojonegoro memiliki jumlah penduduk kurang lebih 1.400.00 jiwa yang setiap tahunnya diperkirakan mengalami peningkatan cukup signifikan.
Lantas bagaimana dan apa yang harus dilakukan terkait dengan pembangunan kini dan masa datang agar Bojonegoro unggul berkelanjutan mendatang dengan semangat Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan? Jawabnya tentu terkait dengan mentalitas, etos. Mengapa hal ini penting? Karena semangat dan etos kerja yang kuat maka Wong Jonegoro akan bisa memiliki apa yang diinginkan. Dalam konteks itu, Untuk itu kita sebagai Wong Jonegoro, sebaiknya untuk merenungkan kembali pada etos/semangat kerja harus bisa menjadi bagian spirit setiap masyarakat Bojonegoro. Kalau kita semangat dan beretos kerja maka Bojonegoro akan menjadi pioner bagi masyarakat di luar Bojonegoro.
Pemberdayaan masyarakat adalah prioritas utama. Dalam konteks ini, masyarakat Bojonegoro harus menjadi bagian terpenting dalam pergumulan untuk membangun daerahnya dengan menjunjung kearifan lokal yang mereka miliki. Dan juga peningkatan program pemberdayaan masyarakat dan pengentasan Kemiskinan. Pada sektor ini memberikan implikasi bahwa pemerintah daerah sudah saatnya untuk sesegera mungkin melibatkan dan memberdayakan dalam hal pembangunan. Dalam hal ini, paling tidak program yang sangat untuk dilakukan memberikan ketrampilan untuk berwirausaha dengan melibatkan dinas terkait. Misalnya, pemerintah memberikan program bagi hasil bagi daerah yang lahanya pertanian untuk menanam padi atau tembakau pada masyarakat yang tidak mampu. Sehingga konsep Bojonegoro sebagai Lumbung Pangan dan Energi menjadi bagian terpenting dalam membangun Bojonegoro.
Pembangunan harus memberikan ruang bagi terciptanya proses pembangunan yang tidak hanya tertumpu pada sektor agraris dan pertanian saja akan tetapi sudah pada tataran pengembangan industri baik yang menyangkut industri secara makro dan juga mikro yang tidak meninggalkan pembangunan sumber daya manusia. Bojonegoro harus merencanakan proses pembengunan dengan konsep berdaya tahan, saing, dan unggul yang berkelanjutan. Dan kalau tahun ini menjadi titik awal niscaya selama 25 tahun mendatang sudah bisa kira rasakan siapapun yang memimpin Bojonegoro ke depan.
Birokrasi dengan “TPA”
Terus bagaimana dengan langkah Pemkab Bojonegoro dengan melaunching Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan dengan bekerja sama dengan Deputi III UKP 4 Agung Harjono di ruang Angling Dharma Pemkab? Langkah ini perlunya mendapat apresiasi dari kita semua sebagai masyarakat Bojonegoro. Mengapa demikian? Ini merupakan langkah konkret untuk menciptakan clean and good government. Hal ini merupakan langkah maju bagi terciptanya iklim Birokrasi yang bersih. Dengan kata lain, jika birokasi dijalankan dengan bersih, jujur, wibawa, dan amanah tentunya akan berdampak bagi kehidupan bermasyarakat. Dan begitu sebaliknya. Dengan cara itu misalnya, segala yang berkaitan dengan hajat orang banyak dan nasib warganya akan terlindungi.
Dengan konsep Transparan, Parsipatif, dan Akuntabel (TPA) niscaya birokrasi Bojonegoro akan kedepan akan membawa Bojonegoro lebih baik. Konsep Transparan dalam artian, segala kebijakan dan tata kelola keuangan dan pemerintahan harus mengedepankan mekanisme yang ada. Segala sesuatu dapat sesuai prsedur yang tepat dan berkepastian hukum. Transparan dalam hal ini bisa dimaknai bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
Sementara terkait dengan partisipatif bahwa pembangunan Bojonegoro dalam berbagai hal melibatkan masyarakat untuk ikut melaksanakan dan mengawasi pembangunan di Bojonegoro. Sudah saatnya masyarakat kita sudah dididik untuk ikut memiliki Bojonegoro baik dalam tataran konsep dan pelaku pembangunan di Bojonegoro. Masyarakat harus terlibat dalam mengawasi roda pemerintahan dan sistem birokrasi yang berlaku berdasarkan koridor dan mekanismen yang ada.
Menurut Weber, yang dikutip oleh Widjaja (1994) birokrasi adalah sebagai salah satu sistem otorita yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai peraturan. Birokrasi dimaksudkan untuk mengorganisasi secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan banyak orang. Dalam konsep ini tentunya masyarakat harus menjadi poros bagi terjadinya proses pembangunan. Partisipasif dalam hal ini bisa dimaknai, mendorong peran serta masyarakat serta swasta dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
Hal lain yang terpenting juga bahwa pembangunan di Bojonegoro harus memiliki dampak akuntabel. Artinya, proses pembangunan dan tata kelola birokrasi pemerintahan harus bisa dipertanggungjawabkan secara kredibel dan dapat dipercaya. Dan dalam hal ini peran pemerintah, aparatur, dan juga masyarakat harus sinergi dalam mengawal pembangunan di Bojonegoro. Akuntabel dalam hal ini dapat dimaknai dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Saya yakin Bojonegoro akan unggul berkelanjutan manakala semua itu berjalan dengan semangat untuk memiliki Bojonegoro. Konsep “TPA” harus sejalan dengan etos kerja yang kuat dari masyarakat. Pemenuhan Bojonegoro unggul berkelanjutan dengan berbasis daya tahan, dan daya saing yang dimiliki masyarakat dalam memanfatkan potensi diri dan wilayah menjadi sebuah kenyataan. Dengan demikian, Kalau semua itu terjadi maka maka pola kepemimpinan visioner yang tercermin pada implementasi kebijakan yang pro rakyat akan bisa dirasakan hasilnya.
————- *** ————–
