Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa
Bicarakan Kembali Rencana PTM dengan MKKS
Pemprov Jatim, Bhirawa
Opsi lockdown seiring meningkatnya kasus Covid-19 di Jatim dipastikan tidak akan menjadi pilihan. Kendati harus dilakukan pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), maka opsi mikro lockdown akan dipilih untuk menerapkan pengetatan berbasis desa.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, penerapan PPKM saat ini sudah perpanjangan ke sembilan berlaku sampai dengan tanggal 28 Juni. Selanjutnya pengetatatan PPKM dilakukan pada titik-titik yang masuk dalam zona oranye dan merah.
“Katakan kalau sekarang itu mikro lockdown ada di Pasuruan. Lalu mikro lockdown ada juga Malang. Jadi satu gang kemudian dilockdown atau beberapa rumah sekitarnya ,” tutur Khofifah saat ditemui di Gedung Negara Grahadi, Selasa (22/6).
Sejak kemarin, Khofifah menegaskan pengetatan itu sudah dilakukan di beberapa titik. Misalnya di Pasuruan Kota, Malang, Kota Mojokerto, Ngawi, Madiun. “Hari ini (kemarin) juga sedang dilakukan pengetatan PPKM di delapan desa pada lima kecamatan di Bangkalan. Kecamatan kota ada tiga desa, Arosbaya dua desa, Lampis, Geger dan Burneh masing-masing satu desa,” jelas Khofifah.
Pengetatan PPKM juga seiring dengan penguatan PPKM yang dikeluarkan Ketua KCPPEN Airlangga Hartarto mulai 22 Juni hingga 5 Juli mendatang. PPKM ini sesungguhnya telah diatur dalam Instruksi Mendagri tentang PPKM yang kemudian diusulkan oleh gubernur maupun kabupaten / kota untuk dilakukan perpanjangan.
“Saat ini statusnya penegakan PPKM di masing-masing daerah. Kalau ada pengetatan berarti ada jam malam. Nah penegakannya di kabupaten/kota,” ujar gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut.
Seperti diketahui, angka peningkatan kasus Covid-19 di Jatim telah mencapai 719 per hari pada 21 Juni, dengan total kasus akumulasi sebanyak 164.267 kasus positif. Sedangkan jumlah kasus aktif pada hari yang sama telah mencapai 4.808 pasien dan jumlah kematian sebanyak 12.187 pasien.
Dengan peningkatan kasus tersebut, Gubernur Khofifah juga akan mendiskusikan kembali rencana Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang rencananya dimulai pada 5 Juli mendatang. Dijelaskannya, saat terbitnya SKB 4 menteri terkait PTM, pihaknya telah berbicara dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).
“Kita sudah cocok-cocokan dengan MKKS SMA, SMK dan SLB saat terbitnya SKB 4 Menteri itu. Sebulan lalu kita juga mendengarkan kesiapan MKKS. Sekarang kita akan bicara lagi dengan MKKS supaya tidak dianggap sepihak. Karena yang kita sebutkan zonasi itu adalah berbasis kecamatan,” pungkas Khofifah. [tam]
