Minarak Lapindo Tak Minat Bahas B to B

3-foto-patung lumpur lapindo-ali-1Sidoarjo, Bhirawa
PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) tak tertarik untuk membahas penyelesaian ganti rugi bisnis to bisnis, karena menganggap pengusaha yang berada di PAT (Peta Area terdampak) ingkar janji. Presdir MLJ, Andi Darussalam, Senin (22/12) terlihat emosional ketika disinggung soal ganti rugi perusahaan yang terkena dampak langsung seburan lumpur.
”Ini pertanyaan titipan Ritonga (Ketua GPKLL-Gabungan Pengusaha Korban Lumpur Lapindo) ,” katanya dengan nada tinggi.
Andi menantang Ritonga untuk menemuinya karena selama ini dianggapnya tak berani menemuinya.Andi mengatakan, untuk B to B itu sudah disepakati pembayaran dilangsungkan dengan cara pembayaran 10%, 20% dan 70%.  Tetapi kemudian kesepakatan itu dilanggar para pengusaha. Setelah itu Andi merasa tak berminat lagi membicarakan nasib pengusaha.
Andi justru mendukung langkah pemerintah yang menalangi sisa pembayaran Rp781 miliar untuk korban PAT dari masyarakat biasa. PT MLJ sebenarnya sudah mengeluarkan pembayaran tanah dan relokasi lebih dari Rp3 triliun. Sekarang pihak PT MLJ bersepakat dengan pemerintah untuk menyelesaikan pembayaran itu. Tadinya PT MLJ juga mengupayakan pinjaman bank, namun pihak bank tak pernah memberi.
Untungnya pemerintah berbaik hati menalangi dan itu tanpa bunga sama sekali dengan perjanjian PT MLJ akan melunasi dalam tempo empat tahun. Andi menegaskan, PT MLJ sanggup mengembalikan pinjaman itu dalam jangka waktu empat tahun.
Anggota Komisi V DPR RI, H Sungkono, menyatakan, tindakan pemerintah untuk menalangi dulu tanggung jawab PT MLJ itu sudah berpayung hukum (berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi-MK). Dalam putusan MK itu dana talangan yang ditanggung pemerintah berlaku untuk semua korban yang mendiami PAT.
Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo akan mengawal dana talangan dari pemerintah untuk pelunasan ganti rugi korban lumpur. Pasalnya, pasca keputusan pemerintah memberi dana talangan perlu ada payung hukum terkait pembayaran. Bukan hanya itu, hingga kini dana talangan Rp781 miliar untuk pembayaran ganti rugi korban lumpur di area terdampak itu juga belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2015.
Maka, lanjut Mahmud, menjadi tugas pihak terkait agar dana sebesar Rp781 miliar itu benar-benar dianggarkan dalam APBN-Perubahan 2015. Untuk dana talangan perlu payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres).
Dalam hal ini Presiden Joko Widodo segera merubah Perpres 14 tahun 2007 tentang penanganan lumpur. Revisi Perpres Lumpur diperlukan karena akan dijadikan payung hukum dalam penganggaran dana talangan dalam APBN-P 2015.
Tak kalah pentingnya, lanjut Mahmud, dana talangan itu juga harus minta persetujuan dari Komisi V DPR RI. Sebab, jika DPR tak sepakat terkait dana talangan bagi korban lumpur akan menjadi percuma. ”Pansus Lumpur juga akan menemui Komisi V terkait dana talangan itu,” tegasnya.
Permasalahan lain yang perlu diantisipasi adalah, kesediaan Lapindo Brantas Inc melalui anak perusahaannya PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) untuk menyerahkan semua sertifikat asetnya sebagai jaminan selama empat tahun. Sebab, jika selama empat tahun jika Lapindo tak mampu membayar maka aset-aset yang dibeli dari korban lumpur akan menjadi milik pemerintah.
Demikian pula terkait pembayaran ganti rugi, perlu diputuskan apakah yang membayarkan langsung ditangani pemerintah atau Lapindo. Sebab, dana itu merupakan dana talangan dan Lapindo memberikan jaminan berupa sertifikat dan nantinya akan mengembalikan dananya.
Mahmud menjelaskan, perlu ada aturan terkait mekanisme pelunasan ganti rugi korban lumpur, apakah akan dibayarkan Lapindo atau langsung pemerintah. Maka perlu adanya revisi Perpres Nomor 14 tahun 2007 terkait penanganan lumpur. Dana sebesar Rp781 miliar itu merupakan ganti rugi untuk korban lumpur di PAT. Sedangkan untuk ganti rugi pengusaha korban lumpur yang nilainya sekitar Rp540 miliar belum ditalangi pemerintah.
Sudibyo, salah satu korban lumpur asal Renokenongo, Kec Porong mengatakan, pihaknya masih menunggu bukti tertulis dana talangan dari pemerintah. Selama ini korban lumpur sudah sering diberi janji-janji terkait pelunasan ganti rugi, namun sampai sekarang belum direalisasikan. [hds]

Tags: