Dwi Listiwardani
Surabaya, Bhirawa
Minimnya tenaga Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) membuat Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jatim mengambil sikap. Rencananya dalam waktu dekat BKKBN akan menggarap kekurangan tenaga PLKB di Jatim.
Kepala BKKBN Jatim , Ir Dwi Listiwardani MSc Dipl Kom mengatakan, BKKBN akan membahas kekurangan tenaga PLKB dengan beberapa pejabat di Jatim, dalam hal ini Bupati dan Walikota. Banyak dari Bupati dan Wali kota di Jatim belum memberikan perhatiaannya kepada petugas PLKB.
”Kebanyakan wali kota dan bupati memikirkan program-program jangka pendek seperti pembangunan dan melupakan program jangka panjang termasuk program KB, pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.
Menurutnya, dengan jumlah tenaga PLKB kurang dari 4000 orang membuat keberhasilan program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) di Jatim sedikit tersendat. Banyak tenaga PLKB yang dialihfungsikan untuk mengisi kekosongan jabatan dibeberapa tempat di Jatim yang mengakibatkan minimnya tenaga PLKB. Selain itu tidak adanya pengangkatan dari pemerintah daerah yang mengangkat tenaga PLKB untuk ditempatkan dibeberapa desa dan kecamatan.
”Idealnya setiap tenaga PLKB membawahi satu dan dua desa, akantetapi realitanya satu tenaga PLKB membawahi 10-15 desa. Jika ini tidak diatasi maka tugas tenaga PLKB akan berlebih dan mengakibatkan tidak memaksimalnya program KKB di lapangan,” paparnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, tenaga PLKB di lapangan sangat penting untuk mempercepat pencapaian program KKB di lapangan, karena petugas PLKB merupakan ujung tombak BKKBN. ” Jika tenaga PLKB tidak bekerja dapat dipastikan target KKP (Kontrak Kinerja Pemerintah) tidak dapat tercapai dengan optimal,” terangnya.
Ke depan dengan berkurangnya tenaga PLKB di Jatim, BKKBN akan berkerjasama dengan para stakeholder dalam mengawal minimnya tenaga PLKB. Banyak stakeholder yang dapat membantu BKKBN dalam mengawal program KKB dilapangan seperti, kampus, LSM dan ormas. ”Yang terpenting mereka ada pendampingan dan pelatihan dari BKKBN secara masif dan rutin,” tambahnya.
Menanggapi pernyataan di atas Rektor Unesa Prof Muchlas Samani mengungkapkan, pemberdayaan guru sebagai tenaga profesional merupakan langkah strategis untuk mengatasi minimnya PLKB sebagai sebagai ujung tombak suksesnya pelaksanaan program di lapangan. PLKB di Jatim saat ini diperkirakan hanya berjumlah 4.073, di mana satu orang melayani satu kecamatan.
Padahal berdasarkan kebutuhan seharusnya satu PLKB menjangkau satu hingga dua desa. Oleh karena itu, dengan jumlah guru Jawa Timur yang mencapai sekitar 423.037 orang diharapkan dapat memperkuat kekurangan PLKB.
Selain jumlah besar, guru juga memiliki peran formal, nonformal maupun informal, sehingga potensial sebagai fasilitator maupun motivator. “Unesa ingin berkontribusi dalam meningkatkan kepedulian para guru dan institusi sekolah terhadap persoalan kependudukan. Kami siap menjadi mitra dalam menyiapkan materi dan pendampingan di sekolah-sekolah,” kata Muchlas. [dna]
