Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro, Ibnu Suyuti. (achmad basir/bhirawa)
Bojonegoro,Bhirawa
Serapan anggaran APBD 2017 Kabupaten Bojonegoro hingga Oktober ini baru terserap 57.53% atau sekitar Rp 1.734 triliun dari total anggaran sebesar Rp 3.015 triliun.
” Angka tersebut, masih belum memenuhi target yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro sebesar 70%, atau sekitar Rp 2.321 triliun,” ungkap Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro, Ibnu Suyuti, kemarin (4/10).
Dia menuturkan, penyerapan anggaran triwulan III memang rendah baru mencapai 57.53%. Namun BPKAD memastikan hal itu tidak mempengaruhi kinerja di lingkungan eksekutif.
” Meskipun penyerapan anggaran masih rendah, namun tidak mempengaruhi kinerja di eksekutif, karena kondisi keuangan Bojonegoro saat ini belum stabil,” tuturnya.
Dia menegaskan, yang penting dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah mewujudkan tata kelola anggaran yang baik dan sehat.
“Mungkin OPD selalu berhati-hati dalam menganggarkan sesuatu dalam program maupun kebijakannya, tidak meninggalkan hutang, sudah baik,” tegas Ibnu Suyuti.
Menurut Dia, Pemkab Bojonegoro dalam periode akhir-akhir ini mengalami masalah keuangan, yang diakibatkan fluktuasi Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang tidak sesuai target.
” Belum lagi ditambah kelebihan salur yang harus dikembalikan oleh Pemkab senilai Rp 600 miliar, yang harus dibayar dalam jangka waktu selama tiga tahun,” ujarnya. [bas]
