Minim Sosialisasi Sebabkan Angka Golput Naik

Kab Malang, Bhirawa
Meningkatnya angka golput dalam Pemilihan Umum (Pemilu), baik itu Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden (Pilpres),  maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), hal ini dikarenakan minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Demikian dikatakan, Calon Bupati (Cabup) Malang dari independent nomor urut 3 Nurcholis, Senin (19/10), kepada wartawan. Menurutnya, minimnya sosialisasi terutama masyarakat desa yang tempat tinggalnya berada jauh dari pusat Ibu Kota Kecamatan atau bisa dikatakan masyarakat pinggiran. Karena minimnya sosialisasi terkait Pemilihan Bupati (Pilbup), maka yang terjadi mereka secara otomatis tidak mencoblos atau golput.
“Ketidak tahuan masyarakat itulah yang menyebabkan angka golput bisa meningkat. Sehingga untuk mengantisipasi angka golput tinggi, maka KPU Kabupaten Malang harus kerja keras untuk melakukan sosialisasi hingga ditingkat pelosok desa pedalaman,” tegasnya.
Nurcholis juga mengatakan, terkait dengan harapan KPU agar menolak money politics (poltik uang), maka dirinya selaku Cabup Malang beserta tim pemenangan nomor urut 3 mendukung penuh langkah KPU dalam memberantas money politics.
Jika nantinya ada paslon yang melakukan money politics, tegas Nurcholis, silakan ambil uangnya, tapi jangan dicoblos orangnya. Sebab, tindakan money politics tidak mencerminkan demokrasi. Selain itu, money politics telah melanggar UU Pemilu, dan juga masuk pada rana tindak pidana. Serta pelakunya nanti bisa diproses secara hukum, dan bila terbukti terancam akan dipenjara.
“Tentunya, jika ada paslon Bupati Malang yang terbukti melakukan kecurangan dengan melakukan bagi-bagi uang saat menjelang pencoblosan, maka masyarakat harus berani melaporkan ke Polisi,” pungkasnya. [cyn]