Minim Sosialisasi, Warga Kebingungan Cairkan Dana Kompensasi

Direktur Teknologi dan Jasa Keuangan PT Pos Indonesia Budhi Setyawan saat meninjau pembagian dana kompensasi BBM di Kantor Pos Besar Kebonrojo, Senin (24/11).

Direktur Teknologi dan Jasa Keuangan PT Pos Indonesia Budhi Setyawan saat meninjau pembagian dana kompensasi BBM di Kantor Pos Besar Kebonrojo, Senin (24/11).

Kantor Pos, Bhirawa
Dana kompensasi kepada rakyat miskin sebagai dampak kenaikan harga BBM bersubsidi di Surabaya sudah bisa dicairkan sejak 18 November lalu. Meski hampir sepekan berjalan, tetapi program pemerintah tersebut masih minim sosialisasi di lapangan.  Akibatnya pencairan dana kompensasi itu hingga sekarang masih amburadul.
Kondisi tersebut dapat dilihat di Kantor Pos Besar Kebunrojo, Senin (24/11). Banyak warga pulang dengan perasaan kecewa lantaran tidak bisa mencairkan dana kompensasi Rp 400 ribu untuk kompensasi November dan Desember 2014 di kantor pos tersebut.  Banyak warga mengeluhkan minimnya sosialisasi dan kacaunya mekanisme dan koordinasi pencairan padahal kebijakan itu sudah hampir sepekan berjalan di Surabaya.
” Saya sudah mendapat surat dari pihak Kantor Pos untuk datang kesini, lah kok sampai sini gak mendapatkan dana kompensasi. Padahal persyaratan seperti KPS (Kartu Perlindungan Sosial), KTP dan KSK juga sudah saya bawa semua,” ucap Sumanto warga Pesapen, Senin (24/11).
Selain itu, ada warga yang mengaku sudah membawa surat undangan dari Kantor Pos sebagai penerima baru dana kompensasi, tetapi ditolak untuk mendapatkan uang di Kantor Pos karena tak membawa kartu KPS.
” Capek saya harus mondar-mandir.  Kalau memang gak dapat, kenapa saya terima surat undangan dari Kantor Pos  Kebonrojo atas nama saya?,” kata Ngatminingsih, warga Kalimas Baru III Lebar.
Begitu dia tak membawa KPS, lanjut Ngatminah, dia disuruh ke kelurahan tempatnya tinggal untuk menanyakan datanya. Begitu sampai di kelurahan, pihak kelurahan juga mengaku tidak tahu apa-apa karena tak ada koordinasi dengan Kantor Pos terkait masalah ini.
“Kalau seperti ini yang salah siapa?. Padahal saya juga warga tak mampu, tapi dipingpong untuk mendapatkan dana kompensasi, repot,” ungkap Ngatminingsih yang mengaku berjualan kopi di daerah Perak ini.
Dia juga menyatakan tidak pernah mendapatkan sosialisasi apa pun dari RT, RW, maupun kelurahan tentang cara mencairkan dana tersebut. Dia hanya mendapatkan informasi pencairan dari beberapa tetangga. Bahkan, dia juga bertanya kepada pihak kelurahan, apakah ada syarat lain untuk mencairkan dana itu, selain membawa KPS.
” Mereka (pihak kelurahan) juga mengatakan tidak tahu. Katanya, itu tanggung jawab Kantor Pos. Kantor pos sendiri bilangnya salah mengentri data. Tetangga saya sendiri ada yang mendapatkan dua kali yaitu 800 ribu, karena dia mendapatkan surat undangan dari Kantor Pos dobel,” imbuhnya.
Dari 6.580 Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima dana kompensasi kenaikan BBM di Surabaya sampai Senin (24/11) kemarin yang sudah mengambil uang tunai baru sekitar 1.200 RTS. Batas akhir pengambilan sampai 29 November, jika tidak mengambil akan diperpanjang hingga akhir Desember.
Sementara itu Direktur Teknologi dan Jasa Keuangan PT Pos Indonesia Budhi Setyawan turun langsung ke Kantor Pos Besar Kebonrojo untuk melihat dari dekat pelayanan Kantor Pos sebagai juru bayar dana kompensasi BBM untuk tahap awal.
“Kami harus menjamin kepada pemerintah bahwa proses pembagian itu berjalan lancar, aman dan sesuai yang dikehendaki pemerintah,” katanya di sela-sela sidak.
Terkait banyaknya permasalahan dalam pencairan, Budhi  mengatakan kebijakan yang diterapkan sudah diatur standar operasionalnya.  Misalnya kalau ada KPS yang hilang harus mengurus surat kehilangan dari pihak kepolisian setempat. ” Jadi intinya kita sebagai juru bayar saja, kalau permasalahan salah data atau kehilangan itu bukan wewenang kami. Dan kami hanya melayani yang sudah lengkap persyaratan,” imbuhnya
Budhi menjelaskan jika bantuan yang diberikan tidak mencapai target yaitu sebanyak 6.580 RTS di Surabaya , pihaknya menjamin uang tersebut tidak akan hilang. ” Karena ini kan simpanan, artinya tetap ada terus. Kalau semisal masyarakat tak bisa ambil sekarang atau sampai batas yang telah ditentukan ini akan tetap disimpang di Kantor Pos.  Tahun depan mereka bisa ambil dan tetap kita layani, jadi masyarakat tak usah khawatir uangnya hilang,” katanya.

RTS Sumenep Menurun
Sementara itu di Sumenep, penerima Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) yang merupakan program kompensasi dari kenaikan harga BBM bersubsidi sebanyak 115.999 RTS.
Kepala Kantor POS Sumenep Suhartono Anton Sujarwo menyatakan, realisasi program PSKS di Sumenep ini dijadwalkan 23 November hingga 12 Desember untuk 2014 ini. Yang sudah terealisasi yakni di kecamatan Kota dan Kecamatan Talango. “Dua kecamatan itu direalisasikan mulai 23 November dan sisanya hari ini (Senin kemarin, red). Untuk 24 November , kami merealisasikan di 8 kecamatan di daratan,” kata Suhartono Anton Sujarwo, Senin (24/11).
Dia memaparkan, pencairan dana kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi itu untuk bulan November dan Desember 2014. Setia penerima PSKS mendapatkan kucuran dana sebesar Rp 400 ribu untuk dua bulan terakhir ini. “Teknis realisasinya, petuga dari Kantor Pos turun langsung kekantor desa-desa. Para penerima bisa mengambil di Kantor Pos, kantor kecamatan dan kantor desa yang menjadi tempat pencairan dana kompensasi itu,” urainya.
Ditegaskan Suhartono, untuk data penerima kompensasi itu, pihaknya tetap menggunakan data penerima KPS dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) 2013. Hanya saja, untuk kali ini, jumlah penerima berkurang dari data sebelumnya yang mencapai 116.378 RTS.  “Jadi ada penurunan 379 penerima. Penyebabnya mereka tidak layak menerima bantuan kompensasi lagi,” tegasnya.
Bagi penerima, persyaratan yang harus dipenuhi di antaranya membawa kartu asli KPS, kalau kartu KPS itu hilang bisa diganti dangan keterangan hilang dari kepala desa dan diverifikasi oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). “Meski jumlah penerima itu berkurang, tapi tidak akan ada penambahan lagi. Tidak tahu pada 2015 mendatang, kami kan hanya melaksanakan,” imbuhnya. [geh,sul]

Tags: