Minimnya Penyerapan Anggaran Frontage Sidoarjo Mengecewakan

Sidoarjo, Bhirawa
Tukin (Tunjangan Kinerja) yang diberikan kepada aparatur OPD Kab Sidoarjo ternyata tak berkorelasi dengan kinerjanya. Banyak dinas yang kedodoran dalam menyerap anggaran. Sehingga dikuatirkan Silpa APBD 2018 akan besar bukan akibat efisiensi tetapi karena dinasnya tak mampu menyerap anggaran.
Sekkab Sidoarjo, Achmad Zaini, mengaku sudah pernah meminta OPD Pemkab Sidoarjo untuk memaksimalkan kinerjanya. ”Saya sudah mengumpulkan OPD di Pendopo dan meminta mereka bekerja lebih baik,” ujarnya.
Saat ini yang banyak mendapat sorotan adalah kinerja Dinas PUPR dalam kaitan penyerapan anggaran Rp84 miliar untuk membebaskan lahan Frontage Road (FR) Sidoarjo,” katanya. Ia mengaku belum tahu angka penyerapan sampai berapa persen.
Sekkab yang baru menjabat beberapa bulan ini mengatakan, Dinas PUPR pernah mengeluhkan minimnya anggaran pembebasan tanah untuk FR. Namun setelah tahun berikutnya diberi anggaran Rp84 miliar, ternyata masih berkeluh kesah. ”Anggarannya sedikit mengeluh, diberi anggaran banyak juga mengeluh,” ucapnya.
Kadis PUPR Sidoaro, Sigit Setyawan, menghindar saat ditanya progres pembebasan tanah frontage. Saat ditanya, frontage ini visi misi bupati yang harus diselesaikan di jaman pemerintahan bupati Saiful ? Sigit menjamin proyek frontage itu akan diselesaikan sesuai rencana.
Anggota FKB DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudori, aparat pemerintah yang menerima Tukin seharusnya berbanding lurus dengan kinerjanya. Kalau ternyata pemberian Tukin tidak berdampak terhadap kinerja, ya untuk apa. Contohnya pembebaan frontage seperti apa progres pembebasannya. Uang Rp84 miliar itu harus bisa diserap tahun ini, karena itu merupakan komitmen bupati untuk menyelesaikan frontage.
Repotnya Dinas PUPR tak menunjukkan progresnya seperti apa, bagaimana appraisalnya. Apakah sudah membentuk Tim Pembebasan. Dan banyak sekali pertanyaan yang harus dijelaskan Dinas PUPR. Kalau uang pembebasan itu cepat terserap pasti, pasti akan baik bagi pemerintah. Tetapi kalau penyerapan tidak berjalan, dikira nanti Pemkab tidak bekerja. Padahal Pemkab dan eksekutif berusaha maksimal mendorong proyek ini cepat selesai.
Dalam pentauan di lapangan, belum terlihat pergerakan pembebasan tanah. Damroni mendesak, jembatan frontage di jalur Waru sampai Buduran itu dibangun dulu. Yang bisa dikerjakan, dikerjakan dulu. ”Toh anggarannya tersedia dan lahannya milik pemerintah,” terangnya. Supaya terlihat Dinas PUPR benar-benar komit menyelesaikan frontage, dan jangan bisanya Cuma berkeluh kesah saja. [hds]