Minta Ada Pembenahan Data

Kusnadi
Dalam penanganan kasus Covid-19 saat ini masih dinilai ada sejumlah kekurangan. Salah seorang yang memberikan penilaian itu adalah Kusnadi, yang sehari-hari menjabat Ketua DPRD Jatim. Sebagi wakil rakyat, dia meminta perlu adanya pembenahan terhadap sistem pendataan kasus Covid-19 di Indonesia.
Pembenahan itu baik soal pendataan terhadap kasus aktif maupun kematian akibat Covid-19. Pasalnya, pendataan yang selama ini dilakukan Satgas Covid-19 Pusat, masih berpedoman pada KTP pasien meski dia sudah tidak tinggal atau berdomisili pada wilayah tersebut.
“Saya sebagai Ketua DPRD Provinsi Jatim, berharap pada Satgas Covid-19 Pusat supaya melakukan perubahan sistem pendataan ini secara berkeadilan,” kata Kusnadi, Kamis (15/7).
Kusnadi mengaku kecewa dengan tudingan tersebut. Pasalnya setelah dikonfirmasi dan mendapat laporan dari Satgas Covid-19 Jatim ternyata akar persoalannya adalah menyangkut sistem pendataan existing Covid-19 yang digunakan pemerintah pusat dinilai kurang berkeadilan.
Lebih jauh politikus asal Fraksi PDI Perjuangan ini menjelaskan, yang dimaksud dengan kurang berkeadilan itu adalah jika ada orang Jatim yang merantau ke luar Jatim lalu yang bersangkutan terpapar Covid-19 dan meninggal dunia di tempat perantauan, tetap akan dicatat berasal dari Jatim karena yang bersangkutan ber-KTP Jatim.
“Jadi data existing tentang perkembangan Covid-19 itu sebenarnya tidak sesuai dengan kondisi senyatanya. Atau tidak sesuai dengan kondisi fisiknya,” ungkap pria yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim.
Kendala lain, penerapan sistem pendataan exiating seperti itu adalah memunculkan kesan Pemprov Jatim abai terhadap warga yang terpapar Covid-19. Padahal faktanya tidak semua warga Jatim tersebut tinggal di wilayah Jatim.
“Ini jelas akan menimbulkan kerumitan tersendiri. Masak jika ada warga Jatim yang bekerja merantau ke Sumatera atau Papua lalu terpapar Covid-19, Pemprov Jatim harus mengirim tenaga kesana untuk merawat yang bersangkutan,” tegas Kusnadi.
Jika hal itu dibiarkan tentu akan menjadi satu kondisi yang tidak baik. “Maka saya sebagai ketua DPRD Provinsi Jatim berharap ada perubahan sistem pendataan Covid-19 yang digunanakan Kemenkes maupun BNPB,” imbuhnya.
Paling tidak, lanjut Kusnadi ada kombinasi. Misalnya, warga Jatim yang ada di Medan jika meninggal akibat Covid-18 dicatat dan dimasukkan Medan lalu diberi tambahan keterangan aslinya berdasarkan KTP dari mana.
“Pembenahan pendataan ini biar tidak menimbulkan konflik kepentingan antar daerah. Harapan kita warga manapun yang ada di dalam satu wilayah yang terkena Covid-19 di wilayah itu sebagai warganya atau diberi tambahan untuk melengkapi ditambahi dengan KTP aslinya,” harapnya. [geh]

Rate this article!
Minta Ada Pembenahan Data,5 / 5 ( 1votes )
Tags: