HM Syafi’k AM
(Klarifikasi Terkait Penarikan 42 Mobil Terios)
Gresik,Bhirawa
Penarikan fasilitas operasional berupa 42 mobil Terios anggota DPRD Gresik, yang dilakukan Bagian Perlengkapan Pemkab Gresik menuai kritik pedas kalangan DPRD Gresik.
Pemkab dinilai, mempreteli hak fasilitas anggota yang masih aktif. Dasarnya tidak rasional, dan bernuansa politik. Kalangan dewan akan meminta pada pimpinan dewan, lewat rapat badan musyawarah (Banmus) melakukan pemanggilan Sekda dan Kepala Bagian Perlengkapan.
Ketua FPKB HM Syafi’k AM Kamis (3/4) mempertanyakan, surat penarikan mobil terios yang menjadi fasilitas penunjang kinerja 42 anggota dewan. Pertama merujuk pada peraturan KPU, bahwa fasilitas negara tidak diperbolehkan untuk kampanye, tapi kenapa fasilitas pimpinan dewan dan komisi juga tidak ditarik kalau sama-sama menggunakan plat merah fasilitas Negara.
“Kok malah anggota yang dimasalahkan, terus apa maunya bupati,” kritiknya. Kedua, alasan penarikan adalah mobil terios dilakukan perawatan yang nantinya digunakan untuk fasilitas anggota dewan yang baru.
“Poin yang kedua ini menurut kami, hanya mengada ada saja. Kalau memang harus ditarik karena masa pinjam pakai habis, kenapa tidak dilakukan sejak awal sebelum kampanye pemilihan legislatif (pileg) dilakukan. Dan wacana penarikan yang dilakukan oleh bagian perlengkapan pemkab, tepat pada masa pertengahan kampanye. Sehingga membuat risau anggota dewan,” jelasnya.
Padahal dalam melakukan kampanye bagi anggota dewan yang calon lagi, mereka tidak mengunakan fasilitas mobil tersebut. Mengunakan fasilitas mobil sendiri, karena anggota dewan sudah paham benar bahwa fasilitas negara tidak boleh digunakan.
Keputusan penarikan yang mendadak dan dibesar-besarkan oleh bagian perlengkapan, merupakan penghinaan institusi. Lanjut Syafi’k, alasan mobil tersebut ditarik untuk perawatan dan akan digunakan untuk dewan baru nanti juga aneh, sebab sepengetahuan dia anggaran perawatan mobil Terios di APBD 2014 tidak ada. Selama ini, perawatan mobil dilakukan oleh masing-masing anggota baik mulai dari oli, servis dan lainnya.
Perlu diketahui, bahwa purna tugas anggota dewan sekarang adalah hingga pada tanggal 23 Agustus mendatang. Kalau ditarik, untuk menunjang kinerjanya baik itu kegiatan komisi seperti sidak, kunjungan kerja (kunker). Apakah harus memakai mobil pribadi, padahal ada puluhan mobil mangkrak tidak di gunakan. Kalau memang ditarik, semuanya juga akan ditarik tanpa ada padang bulu. Seperti mobil operasional, ketua dewan, wakil ketua dewan, ketua komisi sehingga sama-sama adil.
Ditambahkan Syafi’k, dalam rapat badan musyawarah (banmus) yang diagendakan Senin (7/4) besok, FPKB akan minta melakukan pemanggilan kepala bagian perlengkapan Nanang dan sekretaris daerah ( sekda ) Pemkab Gresik M Najib.
Karena selama ini mobil yang dipinjamkan kepada organisasi tertentu, dan forum pimpinan daerah (Forpinda ) tidak pernah dilakukan seperti itu. Bahkan diberikan mobil baru, tapi mobil lama juga tidak di tarik. Ungkapan senada disampaikan anggota dewan dari FPPP Titin Hamidah.
“Saya juga bingung dengan apa yang dilakukan oleh Pemda. Kalau mau tarik, ya tarik saja. Kok pakai dibesar-besarkan, kayak anggota dewan nggak punya mobil sendiri saja. Saat kampanye sekarang, saya memakai mobil pribadi dan mobil Terios sudah saya kembalikan,” jelasnya.
Terpisah Ketua Komisi A Jumanto SH menyarankan agar dituruti saja kemauan Pemkab. “Segera dikembalikan saja bagi yang belum, karena mobil yang punya adalah Pemkab. Tapi setelah penarikan ini, kalau anggota dewan melakukan pinjam pakai lagi guna menunjang kinerjanya tidak diberi, maka akan kita panggil untuk hearing,” janjinya. [kim*]
