Misi Dagang Online Dorong Perdagangan Antar Provinsi

Kepala Disperindag Provinsi Jatim saat membuka Misi Dagang Online Jawa Timur yang diselenggarakan melalui video telekonferensi.

Pemprov, Bhirawa
Pemprov Jatim terus mengupayakan peningkatan perdagangan terlebih perdagangan antar daerah, yang selama ini menjadi salah satu penopang perekonomian Jatim dan nasional. Salah satu upayanya adalah dengan menggelar sejumlah misi dagang ke berbagai daerah, meski masih dalam masa pandemi Covid-19 dengan cara on line atau daring.
Perdagangan antardaerah sendiri sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, diantaranya meliputi Integrasi Pasar Dalam Negeri dan Perdagangan Antar Pulau telah menjadi perhatian dan menjadi program kerja Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Melalui Program Jatim Berdaya pada Nawa Bhakti Satya, peningkatan kinerja perdagangan antar daerah terus dioptimalkan untuk membuka jaringan pasar bagi pelaku usaha di Jatim.
Gubernur Khofifah dalam sejumlah kesempatan menyatakan, walaupun terdapat penurunan kinerja akibat pandemi Covid-19, namun perdagangan antardaerah tetap menunjukkan peran pentingnya dalam menopang kinerja perdagangan Jatim.
Tentunya ini tidak terlepas dari keberadaan Jatim sebagai pintu gerbang ke Kawasan Timur Indonesia dengan ditunjang potensi infrastruktur yang lengkap. Tercatat Jawa timur didukung infrastruktur seperti: (1) Jalan arteri/tol; (2) 29 Stasiun Kereta Api; (3) 1 Bandara Internasional serta 4 Bandara Domestik; (4) 1 Pelabuhan Internasional Tanjung Perak serta 12 Pelabuhan Domestik yang tersebar di pesisir Jawa Timur.
Pemprov Jatim telah memfokuskan pengembangan dan pertumbuhan perdagangan dengan bertumpu pada teknologi agar sistem kerja yang sudah ada bisa menjadi lebih baik dan komprehensif. Hal ini sekaligus merespon perubahan gaya hidup menuju masa transisi new normal yang berorientasi pada platform digital.
Upaya penguatan perdagangan antardaerah dengan memperluas jaringan pasar melalui pemanfaatan teknologi secara masif diharapkan mampu memberikan akses membangun jejaring komunikasi secara virtual untuk mendapatkan informasi secara cepat dan tepat diantaranya melalui Sistem Informasi Perdagangan Antar Provinsi (SIPAP) dan Sistem Informasi Kantor Perwakilan Dagang (Si-KPD).
Kesiapan Jatim dalam memanfaatkan teknologi IT dalam perdagangan ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Drajat Irawan saat membuka Misi Dagang Online Jawa Timur yang diselenggarakan melalui video telekonferensi pada, Kamis (16/7).
Menurut Drajat, sinergitas perdagangan antardaerah di dalam negeri harus dikelola secara maksimal karena sumber daya dan hasil produk di satu daerah, bisa menjadi buffer kebutuhan di daerah lain.
Potensi Perdagangan Antardaerah Menghadapi kondisi ekonomi sekarang, tambah Drajat Irawan, impor perlu dilakukan pengendalian diantaranya melalui kegiatan mendorong komoditi Substitusi Impor.
Drajat menyebut ketergantungan terhadap impor menyebabkan banyak kegiatan perdagangan tersendat, karena beberapa negara melakukan lockdown sehingga proses distribusi terhambat. Hal ini memberikan suatu peluang yang dapat ditangkap oleh para pelaku usaha untuk memperkuat perdagangan antardaerah dengan melihat potensi perdagangan antar daerah Jatim yang menguasai hampir 20,61 persen pasar di Indonesia, memberikan optimisme kepada pelaku pasar untuk berekspektasi positif bahwa ekonomi akan kembali meningkat.
Fakta bahwa setiap daerah memiliki potensinya masing-masing yang dibutuhkan oleh provinsi lain, diyakini akselerasi pertumbuhan perekonomian akan berjalan dengan baik. Hal ini perlu dijadikan acuan agar suatu wilayah tidak menempatkan basis produksi terpusat atau bergantung di satu tempat.
Kadisperindag Jatim dalam kesempatan itu menegaskan perluasan jaringan pasar melalui penguatan perdagangan antardaerah memerlukan langkah yang komperehensif dan sistematis demi pembangunan yang berkelanjutan. Perdagangan antardaerah bertujuan menjaga keseimbangan antara daerah surplus dan defisit, serta memperkecil harga antar daerah dalam rangka stabilisasi harga. [gat]

Tags: