Mitigasi Sekolah PTM

Sekolah pembelajaran tatap muka (PTM) tidak dapat lagi ditunda seiring menyusutnya pandemi CoViD-19. Seluruh jenjang sekolah (Pendidikan Usia Dini hingga Pendidikan Tinggi) telah terbiasa dengan persyaratan PTM. Guru, dan murid juga telah divaksin. Terbiasa pula dengan pelaksanaan protokol Kesehatan (Prokes). Terutama 3M (menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) bagai menjadi prosedur per-sekolah-an. Setara dengan prosedur upacara bendera, dan berdoa.

Sekolah PTM terbatas dengan kapasitas 100% mulai digelar di seluruh Indonesia. Walau masih terdapat kekhawatiran, berkait potensi ancaman varian baru Omicron, dan Delta yang belum tuntas. Namun Satgas Penanganan CoViD-19 telah meyakinkan “keamanan” sesuai data penyebaran nasional. Beberapa Suasana area lingkungan sekolah menjadi pertimbangan utama. Sekolah PTM akan ditutup manakala area lingkungan sekolah terjadi peningkatan penularan CoViD-19.

Tidak mengkhawatirkan, namun tetap waspada. Bahkan Satgas CoViD-19 berharap, setiap guru, dan orangtua bisa berperan ganda sebagi “Satgas” PTM. Pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani empat Menteri. Yakni, Menkes, Mendagri, Mendikbud, dan Menag (berkait sekolah berbasis agama, Madrasah). Namun sekolah PTM tetap dilaksanakan dengan ekstra hati-hati. Juga dengan “mitigasi” yang dibawahkan Satgas CoViD-19 daerah.

Sekolah TPM dilakukan setelah pandemi menunjukkan tren penurunan selama beberapa bulan berturut-turut sejak bulan Agustus 2021 lalu. Namun partisipasi kehadiran di sekolah tetap bergantung pada “keberanian” orangtua murid. Kesehatan dan keselamatan menjadi prioritas seluruh warga sekolah. Di berbagai daerah, sesungguhnya telah dilakukan ujicoba sekolah PTM, mulai April 2021 lalu. Namun tak dinyana, terjadi lonjakan kasus CoViD-19. Setiap hari sepanjang bulan Juni hingga Juli, terjadi pecah kasus sampai 54 ribu per-hari.

Sekolah PTM saat ini telah disiapkan lebih seksama di setiap sekolah. Juga di-supervisi Dinas Kesehatan (selaku Satgas penanganan CoViD-19), serta Dinas Pendidikan di setiap kabupaten dan kota. Dalam SKB 4 Menteri, disebutkan pertimbangan, “Berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah, terdapat kebutuhan pembelajaran tatap muka dari peserta didik yang mengalami kendala dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh.”

Terdapat frasa kata “kendala” diantaranya berupa kepemilikan (dan penguasaan) smartphone kalangan orangtua, serta sinyal sambungan internet. Walau telah diberikan subsidi pulsa paket data internet. Namun belum seluruh kawasan perdesaan bisa menikmati sambungan internet yang baik dan lancar. Sehingga di berbagai daerah banyak tenaga pendidik harus bekerja lebih keringat. Sampai mendatangi rumah murid memberikan lembar “tugas belajar” di rumah.

Prinsip ke-hati hati-an (Ketahanan Kesehatan) akan mengiringi hak setiap anak memperoleh pendidikan. Seluruh guru, dan tenaga administrasi sekolah telah menjalani vaksinasi dosis lengkap. Guru, dan karyawan baru yang belum vaksin CoViD-19 tidak diperkenankan masuk sekolah. Berdasar data nasional Kependidikan, jumlah tenaga pendidik (tidak termasuk dosen pada peguruan tinggi) sebanyak 2,7 juta orang. Rinciannya, guru SD sebanyak 1,446 juta, guru SMP dan Madrasah Tsanawiyah sebanyak 640.050, serta guru SMA, SMK, dan MA sebanyak 612.141 orang.

Pemerintah telah menggelar vaksinasi khusus anak usia 6 – 11 tahun, pertengahan Desember (2021) lalu. Target sasaran usia murid SD ini sebanyak 26,5 juta anak. Hingga kini masih sekitar 33% yang sudah divaksin dosis awal. Jumlah peserta didik pada seluruh jenjang pendidikan, sebanyak 45.534.371 anak. Secara perbandingan jumlah guru hanya 5,9% jumlah siswa. Seluruh “warga sekolah” (guru dan murid) wajib dilindungi dalam melaksanakan hak dan kewajiban.

Prokes, dan vaksinasi menjadi prosedur standar proses pendidikan. Termasuk menunda berangkat ke sekolah manakala nampak gejala sakit.

——— 000 ———

Rate this article!
Mitigasi Sekolah PTM,5 / 5 ( 1votes )
Tags: