Bupati Mojokerto MKP (tengah) usai menjadi nara sumber lokakarya Sungai di Hotel Vanda Gardenia Trawas, Kamis (23/2) kemarin. [kariyadi/bhirawa]
Kab Mojokerto, Bhirawa
Kondisi existing bagian atas wilayah Kab Mojokerto di Gunung Penanggungan, Arjuno, Welirang dan Anjasmoro yang bermuara di Sungai Porong dan Sungai Brantas mulai gundul. Sehingga menyebabkan daya resap buruk dan dapat memicu banjir di wikayah Kab Mojokerto. Kondisi ini diperparah dengan kondisi sungai yang dangkal di sepanjang aliran sungai yang melintas di wilayah Kab Mojokerto.
Materi itu dipaparkan Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa (MKP) saat menjadi narasumber dalam Lokakarya Sungai Kebijakan Daerah terhadap Sungai yang Melintas di Hotel Vanda Gardenia, Trawas, Kamis (23/2) kemarin.
”Debit run off atau air limpasan Sungai Brangkal dan Sungai Sadar menjadi besar. Efek negatifnya dapat memicu banjir di lima kecamatan yakni Mojoanyar, Bangsal, Mojosari, Pungging dan Ngoro. Kab Mojokerto berusaha untuk meminimalisir hal tersebut dengan konservasi lahan-lahan kritis, membangun sumur resapan di daerah atas dan normalisasi saluran irigasi,” papar MKP dalasm matetinya.
MKP menjelaskan setiap tahunnya Kab Mojokerto menyampaikan usulan terkait normalisasi. Usulan itu telah direspon dengan adanya kegiatan normalisasi Sungai Sadar dilakukan pada tahun 2017 dan tahun 2018 dengan anggaran sebesar Rp100 M dari APBN.
”Membangun Bendungan Wiyu di Desa Wiyu, Kec Pacet dan Bendungan Lebak Sumengko di Desa Lebakjabung, Kec Jatirejo, sebenarnya bisa digunakan sebagai solusi,” tambah MKP.
Ancaman banjir kata MKP sangat serius, Kab Mojokerto di lewati Sungai Lamong yang merupakan ordo tiga dari Sungai Bengawan Solo, yang juga membawa daya rusak pada tiga kabupaten yakni Lamongan, Gresik dan Mojokerto.
”Kita juga usulkan kegiatan perkuatan Sungai Lamong ke BBWS Bengawan Solo melalui E-Musrenbang. Respon belum kita terima, tapi kita berharap yang terbaik,” lengkap bupati.
Sementara itu Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jatim, Dachlan Karim, menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas sumbangan ide dan kepedulian para stakeholder yang berperan aktif dalam pengelolaan sungai di Jatim.
”Tujuan lokakarya sungai adalah terbangunnya jejaring kerja lebih solid antar pemangku kepentingan atau stakeholder baik pemerintah daerah, para aktivis lingkungan maupun masyarakat. Menurut UU, sungai dikelola oleh pemerintah pusat dan Pemprov. Namun tetap ada peran Pemerintah Daerah,” terang Dachlan yang kemarin hadir mewakili Syaifullah Yusuf Wakil Gubernur Jatim, yang berhalangan hadir. [kar]
