Mobdin Bermanfaat Sebagai Penunjang Kerja

Pandangan Umum Bupati GresikGresik,Bhirawa.
Dalam sidang paripura DPRD dengan agenda jawaban Bupati Sambari Halim Radianto, atas pandangan umum ( PU ) fraksi kemarin. Terkait dengan pengadaan kendaraan kepala desa, kapolsek, koramil bernilai miliaran rupiah. Bupati bantah, bahwa pengadaan itu kendaraan dinas itu politis  terkait dengan Pilkada 2015. Pasalnya, pengadaan ini murni untuk meningkatkan kinerja para kepala desa dan aparat penegak hukum.
Pengadaan 18 mobil dinas senilai Rp 7,2 milliar, untuk Kapolsek dan Danramil ini murni untuk kepentingan pengamanan di Gresik. Sedangkan untuk 330 sepeda motor senilai Rp 7,1 milliar, yang diperuntukan bagi kepala desa ini untuk mengganti sepeda motor yang lama. Sebab, sepeda motor lama yang pengadaannya dilakukan pada 2009 lalu kondisinya sudah tidak layak. Dan
tidak ada sama sekali niatan untuk menumpangi pengadaan kendaraan dinas,  untuk kepentingan politis Pilkada 2015,”kata Bupati Gresik Sambari Halim Radianto.
Dalam kurun waktu sekian lama, kondisi kendaraan pasti sudah tidak layak karena sudah terjadi pergantian kepala desa. Sehingga, ini menjadi komitmen Pemkab untuk memberikan fasilitas yang sama. Sebab pada saat saya menjadi Wabup, pengadaan ini sudah dilakukan dan sekarang seharusnya diberikan lagi.
Dengan alasan ini, semoga anggota dewan bisa menyepakatinya. Sehingga, peningkatan fasilitas untuk menunjang kinerja pejabat daerah semakin berkualitas. Dan sangat berharap, karena memang ini bukan semata kepentingan politis jelang pilkada.”Pungkasnya.
Sementara dalam rapat PU fraksi kemarin, empat fraksi DPRD Gresik telah menyatakan penolakan terhadap pengadaan ini. Di antaranya, F-PPP, F-PKB, F-PDIP dan F-Gerindra. Sedangkan untuk dua fraksi yang lain tidak menyatakan sikap dan hanya Golkar yang menyatakan kesepakatannya.
Anggota F-PDIP Gresik Tri Purwito mengatakan bahwa pihaknya mengaku tidak bisa menerima alasan pengadaan mobdin. Sehingga meminta Pemkab untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut, karena anggaran itu terlalu besar. Selain itu sepeda motor kepala desa pernah dianggarkan pada tahun 2010, karena untuk mobil  polsek, sudah mempunyai mobil dinas sendiri-sendiri. Ngototnya bupati mengangarkan itu, kami menduga pengadaan kendaraan dinas ini muatannya hanya politis. Karena tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Gresik akan mengadakan Pemilihan Bupati.
“Ini hanya menghambur-hamburkan uang, apalagi momennya sangat politis sekali. Kalau memang terpaksa dilakukan lebih baik pada tahun anggaran 2016 mendatang, atau pada PAK. Sehingga, unsur politis tidak terlalu nampak pada pengadaan ini. ” Pada 2016 saja, jangan terburu-buru, kayak bener-bener penting saja,”ucap anggota F-Gerindra Taufiqul Umam kemarin.
Sementara di halaman kantor DPRD Gresik, puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Penolakan BBM Naik (APBN) di depan kantor DPRD Gresik berlangsung ricuh. Aparat keamanan yang menjaga aksi kali ini, sempat memukul salah satu massa karena terus merangsek ke dalam gedung dewan.
“Kami kecewa dengan aksi anarkisme yang dilakukan aparat keamanan,
polisi harusnya tidak melakukan tindakan kekerasan kepada massa. Pasalnya, dalam aksi kali ini massa tidak merangsek ke dalam gedung dewan. “Kami hanya ingin membakar poster aspirasi, sebagai bentuk kekecewaan karena wakil rakyat hanya diam. Tapi kenapa polisi malah memukul kami,” kata  salah satu peserta aksi M Faizin.
Koordinator Aksi Agus Budiono mengatakan, bahwa kenaikan harga BBM dinilai sangat aneh dan cenderung bersifat politis. Sebab, saat ini harga BBM dunia sedang mengalami penurunan harga. “Kami tidak habis pikir, saat negara lain bersuka cita karena harga BBM turun, di sini kami harus menderita karena harga BBM turun. [kim]

Tags: