Sidoarjo, Bhirawa
Larangan Pemkab Sidoarjo terhadap pemakaian Mobil Dinas (Mobdin) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mudik pada liburan Lebaran Idul Fitri 1435 H harap dipatuhi, serta harus dipelihara dengan baik. Selain itu, Nopol plat merah juga jangan diganti warna menjadi plat hitam.
Bila masih ada yang membandel, sanksinya diserahkan kepada Pak Bupati (Bupati Sidoarjo Saiful Ilah). Itulah penegasan Wakil Bupati Sidoarjo, MG Hadi Sutjipto SH MM terhadap pejabat yang memakai Mobdin, Selasa (22/7) kemarin.
Pemkab Sidoarjo memberi kebijakan melarang para PNS yang memakai Mobdin dipakai untuk mudik berlaku menyeluruh, di semua SKPD Kab Sidoarjo juga mobil plat merah yang menjadi fasilitas di Sekretariat dewan maupun anggota dewan Sidoarjo.
Wakil Bupati Hadi Sutjipto mengatakan, kebijakan larangan memakai Mobdin saat mudik Lebaran sudah disepakati bersama. Semua PNS di jajaran SKPD yang memakai fasilitas mobil dinas tak boleh memakai kendaraan milik pemerintah itu saat mudik. ”Kami sudah memberikan larangan kepada pemakai Mobdin,” tegasnya.
Hadi Sutjipto mengungkapkan, larangan itu juga berlaku di Sekretariat DPRD Sidoarjo. Baik itu PNS di Sekretariat maupun para anggota dewan yang difasilitasi mobil plat merah. Tak peduli itu Kepala Dinas ataupun jabatan lain.
Menurutnya, meski dilarang dibawa mudik, hendaknya mobil dinas itu tak semuanya diletakkan di kantor SKPD masing-masing. Jika kondisi keamanannya terjamin, mobil boleh diletakkan di kantor boleh saja. Jika lebih aman di rumah, mobil bisa diparkir di rumah tanpa harus dibawa mudik. Harus lihat kondisi mana yang aman. ”Pokoknya jangan dibawa mudik,” katanya.
Aturan yang berlaku ini, menindaklanjuti himbauan dari Pemprov Jatim yang juga melarang memakai Mobdin untuk mudik. Karena itu hendaknya para PNS dan anggota dewan mentaati aturan. ”Kalau masih lihat mobil plat merah seliweran dipakai mudik kan malu,” ujarnya. [ach]
Keterangan Foto : Termasuk mobil-mobil dinas ini yang plat nomornya dilarang ganti warna dari warna merah menjadi hitam.
