Mobil Plat Merah Distop Massa Tolak Zonasi PPDB

Massa aksi memberhentikan mobil plat merah disela orasi, Rabu (19/6/2019). [Gegeh Bagus Setiadi]

Surabaya, Bhirawa
Puluhan calon wali murid melakukan aksi di depan Gedung Negara Grahadi, Rabu (19/6/2019). Mereka mengaku kecewa dengan dengan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi yang masuk di SMP Negeri di Kota Surabaya.
Dari pantauan Bhirawa di lokasi, orasi dilakukan secara bergantian oleh wali murid. Dalam orasinya, mereka menyebut bahwa sistem zonasi membuat nilai yang diraih anak saat ujian menjadi tidak terpakai karena telah diseleksi berdasarkan zonasi.
Orasi pun mendadak berhenti lantaran melihat mobil plat merah melintas di Jalan Gubernur Suryo. Alhasil, mobil dinas pejabat tersebut diberhentikan secara paksa oleh massa aksi. “Tolak zonasi, tolak zonasi,” teriak puluhan massa aksi di depan mobil pejabat yang diberhentikan di tengah jalan ini.
Terlihat petugas Satpol PP Kota Surabaya mengamankan massa aksi agar tidak merusak mobil bernopol L 14 ini. Pasalnya, para wali murid sempat meminta pejabat yang ada di dalam mobil berjenis sedan ini untuk keluar.
“Ini tindakan spontanitas dari kami selaku orang tua. Bahwasannya plat merah adalah identik dengan pemerintah, jadi harapannya kami hentikan itu untuk menyuarakan aspirasi kami agar didengar. Selebihnya tidak ada tujuan lain, karena ini bentuk simbolis,” kata kootdinator aksi, Teguh Priatmoko.
Teguh yang juga Wali Murid dari SDN Pacar Keling V Surabaya ini menjelaskan bahwa aksinya tidak ada kaitannya dengan agenda politik apapun. Aski ini murni kasih sayang terhadap putra-putrinya yang ingin masuk sekolah Negeri.
“Kami bukan membawa agenda politik, Kami membawa agenda kasih sayang anak kita,” terangnya.
Meski demikian, Teguh mengaku setuju dengan adanya sistem zonasi PPDB. Namun karena tidak diimbangi dengan pemerataan SMP Negeri di Surabaya. “Kami sebenarnya setuju sistem zonasi, cuma karena memang tidak diimbangi dengan pemerataan SMP Negeri. Kami terbentur oleh aturan jarak. Jadi meskipun danemnya tinggi tapi jarak dengan SMP kurang lebih 1 kilometer itu sudah tidak bisa diterima,” jelasnya.
Pihaknya juga menerangkan bahwa telah dijanjikan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya bahwasannya data anak-anaknya tersimpan. “Data putra putri kami ini kata Dispendik tersimpan. Tapi belum ada kepastian jawaban anak kami diterima. Ini yang menjadi motivasi untuk bergerak dan menyuarakan bahwa sistem ini tidak benar,” pungkasnya. [geh]

Tags: