(Moratorium Berlanjut)
Sumenep, Bhirawa
Selama lima tahun ke depan, Pemkab Sumenep terancam mengalami krisis ASN (PNS). Pasalnya hingga saat ini belum ada informasi resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI terkait pelaksanaan rekrutmen CPNS di lingkungan Pemkab ujung timur Pulau Madura.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Sumenep Titik Suryati mengatakan, hingga saat ini memang belum ada kabar mengenai pelaksanaan rekrutmen CPNS di Kabupaten Sumenep. Kalau rekrutmen CPNS itu tidak dilaksanakan selama lima tahun ke depan, dipastikan Sumenep akan kekurangan ASN (PNS) sebanyak 4 ribu orang. Namun, untuk tahun ini jumlah ASN yang ada masih bisa dimaksimalkan sehingga tidak sampai mengganggu pelayanan publik.
“Untuk tahun ini belum terlalu banyak kebutuhan, masih bisa memaksimalkan ASN yang sudah ada, tapi kebutuhan ASN lima tahun ke depan sekitar 4 ribu orang,” kata Titik Suryati, Minggu (22/1).
Titik menerangkan, kalau diakumulasikan kebutuhan ASN selama lima tahun ke depan terbanyak adalah posisi guru yakni sekitar 2.448 orang, disusul tenaga medis dan tenaga yang lain. “Hingga saat ini belum ada informasi resmi dari Menpan RB terkait pelaksanaan rekrutnen CPNS tersebut. Kalau kabar di media sosial memang sudah sering, tapi itu jangan dipercaya,” ucapnya.
Ia menegaskan, total ASN di lingkungan Pemkab Sumenep saat ini sebanyak 10.400 orang. Agar pelayanan publik tidak terganggu, pemerintah setempat memaksimalkan para ASN yang sudah ada. “Sementara ini, kami maksimalkan ASN yang sudah ada dulu sambil menunggu kabar rekrutmen selanjutnya,” tuturnya.
Ia berharap, masyarakat tidak termakan oleh kelompok atau orang tertentu yang memanfaatkan informasi yang tersebar di media sosial terkait pelaksanaan rekrutmen CPNS. Sebab, kadang-kadang ada pihak tertentu yang sengaja memanfaatkan hal itu untuk mencari calon CPNS untuk dimintai sejumlah uang dengan menjanjikan bisa meloloskan masuk menjadi CPNS.
“Sebab, sampai saat ini belum diketahui kapan akan ada rekrutmen CPNS, karena kebijakan moratorium PNS belum dicabut. Jadi, jangan percaya pada orang tertentu yang sengaja mencari korban untuk diperdaya dengan alasan mau diloloskan menjadi CPNS,” katanya. [sul]
