Foto Ilustrasi
Kecelakaan kerja proyek jalan tol semakin kerap terjadi. Menyebabkan kerugian materi, serta kepedihan mendalam korban jiwa. Padahal seharusnya, setiap tahap kerja infrastruktur niscaya berdasar perhitungan (disiplin ilmu) ke-sipil-an. Namun kecelakaan proyek infrastruktur terjadi berentetan, dimulai Agustus 2017 hingga Pebruari 2018. Sehingga pemerintah perlu menegakkan audit konstruksi, dan manajemen kinerja pembangunan tol layang.
Kurang dari enam bulan, banyak proyek infrastruktur mengalamai insiden kecelakaan kerja. Dimulai dari patahnya tiang penyangga LRT (Light Rail Transit) akhir pekan pertama bulan Agustus 2017). Menyebabkan korban jiwa dua pekerja. Lalu disusul ambruknya jembatan proyek tol Bocimi (bulan September). Serta luruhnya grider proyek jalan tol Pasuruan-Probolinggo, pada bulan Oktober. Seluruhnya, menyebabkan korban jiwa.
Selain itu, saham BUMN yang mengerjakan proyek, terkoreksi menurun. Namun kecelakaan konstruksi terus berlanjut, berturut-turut masing-masing dua insiden tiap bulan selama bulan November, Desember. Dua bulan pertama tahun 2018, juga diwarnai dengan dua insiden per-bulan. Yang paling akhir, robohnya bekisting pierhead (penjepit bentuk beton) proyek tol Becakayu.
Insiden beruntun proyek infrastruktur, memperoleh perhatian seksama presiden Jokowi. Sampai meminta “moratorium” dan penyelidikan seksama. Terutama terkait metode perhitungan “beban” dalam teori ke-sipil-an, sebagai tonggak utama proyek infrastruktur. Dengan kaidah perhitungan bersifat pasti. Setiap tahap rancang bangun juga memiliki model konstruksi yang telah teruji. Hanya bencana alam (besar) yang tidak bisa dihitung dampaknya.
Pemerintahan yang dipimpin duet Jokowi-Jusuf Kalla, berkomitmen meng-geber kinerja progam infrastruktur. Proyek-proyek yang semula mangkrak (terhenti), dimulai lagi dengan percepatan penyelesaian. Khususnya proyek infrastruktur jalan (dan tol), dijadikan “permadani merah” perekonomian. Selain memancing investasi, infrastruktur jalan dapat menjadi pengungkit perekonomian domestik, dan lokal. Diantaranya, jalan trans-Papua, serta trans-Sumatera,
Begitu pula jalan tol (tanpa putus) trans-Jawa, dari timur (di Probolinggo, Jawa Timur) sampai Cinere (di Serang, Banten). Bentang tol di sisi selatan Jawa ini panjangnya mencapai seribu kilometer. Jalan berbayar ini akan menjadi “saingan” jalan poros utama Jawa, yang dibangun oleh Dandels. Bedanya, jalan Daendels bisa dilalui secara gratis (cuma-cuma). Sedangkan jalan Cinere (Serang) – Probolinggo, berupa jalan tol (berbayar).
Jalan trans-Jawa, dimulai oleh Daendels pada 312 tahun silam, Proyek mercusuar pertama ini diberi nama jalan “pos.” Semula alasan Daendels, pembangunan jalan untuk mempermudah hantaran pos paket surat maupun barang. Tetapi sesungguhnya, (yang disembunyikan), mengangkut logistik perang melawan Inggris. Hebatnya Daendels, bisa menyelesaikan jalan Anyer-Panarukan, hanya dalam waktu 3 tahun!
Selain tol antar-propinsi, juga terdapat penambahan beberapa tol se-kawasan. Terutama untuk mengurai kemacetan Jabodetabek, di sekitar Jakarta. Serta tol Surabaya-Malang. Berdasar data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), anggaran pembagunan infrastruktur periode 2015-2019 diperkirakan senilai Rp 4.796,2 triliun.
Pembiayaan pembangunan jalan tol, sebagian terbesar tidak menggunakan dana APBN. Melainkan memanfaatkan dana masyarakat. Diantaranya, dana pensiun, dana BPJS, dan dana haji. Berbagai sumber dana masyarakat yang selama ini hampir “tidur,” akan memperoleh manfaat keuntungan lebih besar. Maka seluruh proyek infrastruktur jalan wajib lebih effisien (dan efektif) menggunakan anggaran. Terutama, wajib menghindari insiden kecelakaan konstruksi.
Maka wajar presiden memutuskan “moratorium” 36 proyek infrastruktur jalan tol. “Moratorium” bisa dugunakan sebagai evaluasi, sekaligus jeda kinerja. Toh (puncak) musim hujan, bukan saat tepat membangun konstruksi tol layang. Masih banyak program infrastruktur lain, patut memperoleh penguatan. Misalnya, pembangunan pelabuhan, dan bandara. Serta proyek infrastruktur non-profit, antaralain penambahan penjara untuk menampung para koruptor.
——— 000 ———
