MPR-RI Undang 100 Tokoh Bahas Persekusi

Jakarta, Bhirawa
Tindakan persekusi atau perburuan disertai kekerasan menurut Ketua MPR RI Zulkily Hasan harus diberantas, karena melanggar hukum. Indonesia yang berlandasan negara hukum, tidak boleh ada tindakan persekusi. Memburu orang tanpa proses hukum atau main hakim sendiri, justru melanggar hukum. Polisi harus menindak tegas pelaku persekusi dan melindungi korban.
“Setelah 17 tahun reformasi, kita sudah punya Pancasila yang intinya cinta kasih. Tapi kenapa kita kini saling menyakiti, saling umbar fitnah. Tidak ada yang diuntungkan perbuat an ini. Ayo kita pelopori kerukunan, jaga persatuan bangsa. Jika ada yang tak sepakat, ayo kita musyawarah untuk mufakat,” ajakan Zulkifli Hasan ini terlontar didepan wartawan DPR RI dalam diskusi kemajelisan “Merawat ke-Indonesiaan”, kemarin Senin (5/6).
Dalam kesempatan ini Sekjen MPR RI Makruf Cahyono menyatakan: Guna mengurai situasi ini, dalam waktu dekat, MPR akan menyelenggarakan “Curah Pendapat”. Dengan mengundang 100 orang tokoh,seperti Mahfud MD, Jimli Azidiki, Gunawan Mohamad dan para ulama Muhamadiyah, PBNU, Katolik, Protestan, Hindu/Budha.Acara akan diselenggarakn di gedung MPR RI Senayan, untuk menghindari salah paham.
Zulkifli lebih jauh, di negara hukum yang melanggar hukum harus ditindak tanpa kecuali. Perorangan atau Ormas yang melanggar konstitu si harus dikenai sanksi.Ada UU Ormas ada aturan-aturan yang harus ditaati. Demokrasi Pancasila, lanjut Zulkifli, harus menghasilkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Perintah Pancasila kita adalah untuk saling menghormati, saling mengasihi. Tapi kita masih saling membenci, saling mem-fitnah.
“Marilah kita sudahi, tidak ada yang diuntungkan dari sikap buruk ini Marilah kita merajut kembali persaha batan. Mari kita suarakan persatuan. Saya percaya, wartawan media cetak, TV, tidak mudah membuat berita bohong, berita yang menghasut.  Media sosial-lah yang seenaknya membuat berita hoax atau fitnah. Pemerintah harus menertibkn Medsos semacam ini,” tandas Zulkifli. [ira]