Mucikari Gang Dolly Diusulkan Dapat Modal Usaha Rp 5 Juta

Pemprov, Bhirawa
Upaya Pemkot Surabaya untuk menutup lokalisasi Dolly pada Juni mendatang mendapat dukungan dari Pemprov Jatim. Bentuk dukungan yang diberikan Pemprov di antaranya adalah memberikan bantuan modal sebesar Rp 5 juta untuk para mucikari di kawasan ini agar nantinya mereka membuka usaha ekonomi produktif.
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum mengatakan penutupan Dolly memang sepenuhnya menjadi wewenang Pemkot Surabaya. Namun pemprov tak ingin tinggal diam dan siap mendukung penuh. “Termasuk mau dijadikan apa nantinya bekas lahan lokalisasi itu terserah pemkot, misalnya untuk masjid atau apa itu wewenang pemkot,” kata Pakde Karwo, sapaan lekat Soekarwo di Gedung Negara Grahadi, Selasa (15/4).
Saat ini, Pemprov Jatim telah menerima surat resmi dari Pemkot Surabaya berupa surat permohonan bantuan modal untuk Keluarga Rentan Sosial (mucikari) di Dolly sebesar Rp 5 juta per mucikari. Surat bernomor 462.3/1922/436.6.15/2014 tertanggal 2 April 2014 itu sudah diterima pemprov dan ditidaklanjuti.
“Kami sudah mengirim jawaban untuk Pemkot Surabaya melalui surat nomor 460/6987/031/2014 tanggal 10 April lalu, namun hingga kini belum ada jawabannya,”  Kata Kepala Biro Administrasi Kesejateraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Jatim Ratnadi Ismaon.
Menurut Bibing, sapaan akrab Ratnadi Ismaon, Pemot Surabaya mengajukan dana bantuan stimulan tersebut untuk 311 mucikari yang saat ini masih beroperasi di Dolly. Pemprov Jatim melalui surat tadi menyarankan ke Pemkot Surabaya untuk melakukan verifikasi data jumlah mucikari.
“Kita harus melakukan verifikasi terlebih dahulu bersama pemkot, agar data mucikari di Dolly benar-benar valid sebelum dana stimulan kita berikan. Dana stimultan untuk mucikari itu totalnya mencapai Rp 1,5 miliar,” jelas Bibing.
Dijelaskannya target pemkot untuk menutup lokalisasi Dolly pada Juni atau sebelum Ramadan tahun ini layak didukung dan harus terealisasi. Namun Pemprov  Jatim juga berharap Pemkot Surabaya mau bekerjasama untuk segera melakukan verifikasi data mucikari Dolly, dengan pengumpulan fotocopy KTP para mucikari tersebut.
Diakui Bibing, proses awal pengumpulan fotocopy  para mucikari tersebut tidaklah semudah membalik telapak tangan. Apalagi jumlah mucikari yang terdata saat ini sudah berkembang. Dari jumlah 292 mucikari pada 2011 sekarang menjadi 311.
“Kita harus ekstra hati-hati juga dalam melakukan verifikasi ini. Kendala yang akan kita hadapi banyak, misalnya orangnya tidak mau didata, kemudian tidak datang saat pertemuan, atau bisa jadi  data yang diajukan fiktif atau tidak ada orangnya,” kata Bibing didampingi Kabag Sosial Biro Administrasi Kesra Setdaprov Jatim Indra.
Tim verifikasi sendiri sudah terbentuk yakni dari Biro Kesra Jatim, Dinas Sosial Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya, Bagian Kesra Pemkot, kemudian camat dan lurah setempat. “Prosedur harus tetap kita lalui. Jadi persyaratan administrasi harus lengkap dulu untuk bisa memperoleh bantuan dana stimulan itu,” jelasnya.
Bibing juga menjelaskan, di samping ada bantuan untuk mucikari, dari Kementerian Sosial juga akan ada bantuan modal usaha  untuk para Pekerja Seks Komersial (PSK) sebesar Rp 3 Juta per PSK. “Di luar dana bantuan usaha tersebut memang masih ada uang bantuan lain, yaitu untuk transport dan jatah hidup. Namun berapa jumlah persisnya saya tidak tahu pasti, tapi dipastikan dana itu ada,” katanya.
Mantan Kepala Biro Organisasi Setdaprov Jatim ini optimis program penutupan lokalisasi di seluruh Jatim bisa tuntas pada 2014 ini. Menurutnya, respon pemerintah kabupaten dan kota di Jatim sangat bagus dalam upaya penutupan lokalisasi di daerahnya masing-masing. “Kami sudah menerima pemberitahuan dari Pemkab Madiun, Lumajang, Nganjuk dan Banyuwangi yang akan segera menutup lokalisasinya,” jelasnya.
Bahkan, di Kabupaten Lamongan dan Gresik yang sudah tidak memiliki lokalisasi, pemerintah dan aparatnya sering melakukan razia di tempat-tempat yang dicurigai menjadi tempat prostitusi. “Skema penutupan total lokalisasi di Jatim secara serentak di Jatim harus terlaksana tahun ini. Kami yakin program ini akan berhasil, karena dari 47 lokalisasi di Jatim kini hanya tinggal 25 saja yang belum ditutup,” pungkasnya.  [iib]
 
Penutupan Lokalisasi Dolly
Target penutupan    : Juni 2014 atau sebelum Ramadan 2014
Skema  bantuan      : Usulkan setiap mucikari dapat modal usaha Rp 5 juta
                                         Usulkan setiap PSK dapat modal usaha Rp 3 juta
Jumlah mucikari Dolly    : 311 orang
Jumlah lokalisasi di Jatim  : 47
Prediksi yang belum tutup  : 25% dari 47 atau 11 lokalisasi
Sumber : Pemkot Surabaya