Pemkot Surabaya, Bhirawa
Pemkot Surabaya bekerjasama dengan berbagai pihak memberikan bantuan stimulus kepada warga terdampak di daerah lokalisasi agar mereka siap untuk beralih profesi pasca pengalihfungsian lokalisasi.
Beberapa lembaga tersebut yakni Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF), Muhammadiyah. Sebelumnya, Nahdlatul Ulama dan Universitas Ciputra juga memberikan bantuan. Penyerahan bantuan stimulus tersebut dilakukan di kediaman Wali Kota Surabaya, Senin (9/6).
Bantuan stimulus dari YDSF dan Muhammadiyah tersebut diwujudkan dalam bentuk barang. Di antaranya bantuan mesin cuci untuk modal usaha laundry, bantuan gerobak (rombong) gorengan, bantuan modal usaha pembuatan telor asin, juga bantuan modal usaha pembuatan kaos distro.
Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surabaya Zayin Chudlori menegaskan pihaknya menyerahkan bantuan total senilai Rp 39 juta untuk warga terdampak di daerah lokalisasi. “Kita memberikan bantuan berupa mesin cuci, rombong dan juga pembinaan,” ujarnya.
Ada 79 warga terdampak di daerah lokalisasi yang hadir di kediaman Wali Kota Surabaya. Selain warga, ikut hadir beberapa tokoh masyarakat, ulama dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di lingkungan Pemkot Surabaya. Di antaranya Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UKM serta Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (Bapemas KB).
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan Pemkot Surabaya wajib memberikan peluang kepada warganya untuk menjadi lebih baik.
”Ini tadi ada 79 orang warga terdampak di daerah lokalisasi. Mereka ini warga Surabaya. Yang paling penting bagi saya sebagai ummaro (pemerintah) adalah bagaimana memperbaiki kondisi ekonomi dan kesejahteraan warga, termasuk warga Putat Jaya,” jelas Risma.
Dalam kesempatan tersebut, Risma mengajak warga yang hadir untuk meninjau beberapa produk UKM yang dipajang di kediaman. Di antaranya kerudung, bros, sepatu, keranjang dari enceng gondok, juga souvenir lambang Kota Surabaya.
“Semua produk tersebut merupakan hasil buatan warga miskin dan juga warga terdampak di daerah lokalisasi seperti di Dupak Bangunsari,” kata Risma.
Dijelaskan Risma, awalnya mereka juga tidak tahu apa-apa tentang usaha membuat produk kerajinan. Namun, setelah mendapatkan pelatihan dari Pemkot Surabaya, kreativitas mereka kemudian tumbuh. Apalagi, Pemkot Surabaya tidak sekadar memberikan pelatihan, tetapi juga menfasilitasi produk mereka agar laku di pasaran.
Sedangkan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, Supomo mengatakan, warga yang hadir di kediaman Wali Kota adalah warga Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan.
Menurut Supomo, bantuan stimulus yang diberikan diharapkan dapat mendukung warga terdampak di daerah lokalisasi setelah dialihfungsikan. “Warga ini merupakan warga yang bisa diberdayakan. Kita ingin Surabaya jadi wilayah yang bermartabat dan mendapat barokah Allah,” ujar Supomo.
Salah satu warga, Sutik (45), mengaku merasakan manfaat dari pelatihan oleh pemkot. Sebelumnya, warga Putat Jaya Gang II ini berjualan kopi. Namun, jelang dialihfungsikannya lokalisasi Dolly, ibu empat anak ini kemudian mengikuti pelatihan pembuatan telor asin. Dia mengaku dalam seminggu bisa membuat 1.000 telor asin dengan penghasilan Rp 2,5 juta. “Saya berharap usaha telor asin ini ke depannya akan semakin maju,” harap Sutik.
Merasa Dikhianati
Merasa nasibnya tidak mendapatkan pembelaan yang layak warga Putat Jaya terdampak penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak, mulai menyatakan golput atau memilih Capres rival pasangan Jokowi-JK yakni Prabowo-Hatta.
Apa hubungannya? Ternyata selama ini wilayah lokalisasi Dolly dan sekitarnya telah dijanjikan bakal diperjuangkan operasionalnya oleh PDIP apabila suara daerah yang merupakan bagian Dapil IV tersebut dimenangkan partai bergambar kepala banteng itu.
Ketua RT05 RW 06 Kelurahan Putat Jaya Supeno mengaku sangat kecewa dengan Ketua DPC PDIP Surabaya Wisnu Shakti Buana yang kini menjabat sebagai Wawalikota Surabaya. WS-sapaan Wisnu Shakti, dianggap telah mengingkari janjinya untuk melakukan pembelaan terhadap keberadaan lokalisasi Dolly dan Jarak saat kampanye Pileg bulan lalu.
“Kami sangat kecewa dengan Pak Wisnu dan Pak Kadar yang saat kampanye berjanji akan membela warga dengan cara mempertahankan keberadaan lokalisasi di sini, dengan syarat memerahkan (coblos Caleg dan partai PDIP-red) Putat Jaya. Tetapi setelah kami turuti, ternyata sekarang malah berpihak kepada Risma yang akan melakukan penutupan. Tentu kami akan melawan sampai titik darah penghabisan karena ini menyangkut penghidupan kami,”ucap pria yang sehari-harinya dipanggil Pak Cupes ini.
Tidak hanya itu, salah satu warga bernama Pendik yang mengaku turut menjadikan Caleg Kadar berhasil masuk menjadi anggota legislatif periode 2014-2019 dari PDIP, mengatakan bahwa warga pemilihnya merasa sangat kecewa karena janji yang diucapkan Kadar saat kampanye tidak dibuktikan.
“Saat melakukan sosialisasi dengan salah satu caleg perempuan, Kadar meminta peluru berupa meloloskan dirinya menjadi anggota dewan dari PDIP untuk mempertahankan lokalisasi. Bahkan dia berjanji akan pasang badan di depan dengan buka baju untuk membela warga dari rencana penutupan. Saat itu spontan direspon oleh salah satu mucikari perempuan yang berteriak siap memelorotkan celananya jika janjinya tidak dipenuhi,” terang Pendik yang diamini Supeno.
Sementara itu sekitar puluhan pekerja dan pedagang di lokalisasi Dolly dan Jarak kembali berunjuk rasa. Kali ini mereka dari PKL, pemilik warung, serta juru parkir sekitar kawasan tersebut, menggelar aksi penggalangan tanda tangan bagi seluruh warga yang ada di sekitar kawasan lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara, Senin (9/6).
Kordinator aksi, Apeng mengatakan aksi penggalangan tandatangan ini dimulai dari Wisma Permata Biru menuju perkampungan Dolly sampai pasar Jarak. Dengan tujuan untuk menggerakkan warga sekitar kawasan Dolly dan Jarak untuk menolak Pilpres 9 Juli mendatang. “Dengan aksi ini kami sepakat untuk golput dalam Pilpres mendatang. Kita akan serahkan penggalangan tandatangan ini ke Wali Kota Surabaya. Biar publik tahu, warga Dolly dan Jarak menolak penutupan,” katanya.
Di lokalisasi Dolly dan Jarak ada lima RW. Dari kelima RW ini, total pemilik suara diperkirakan mencapai 17 ribu hak pilih. ” Kami terpaksa tidak akan menggunakan hak suara pada Pilpres besok karena tak ada satupun Capres yang peduli dengan nasib kami. Kami akan mencoblos kalau penutupan ini dibatalkan,” tambahnya. [dre.gat.geh]
