Tengah, Bambang Soesatyo bersalaman dengan Haedar Nasir.
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Dr Haedar Nasir mendukung amandemen UUD 45, sepanjang amandemen itu terbatas. Terutama untuk menghadirkan kembali Haluan Negara. Dengan adanya Haluan Negara, pembangunan bisa berjalan seperti yang telah ditetapkan. Siapa pun Presidennya, pembangunan tetap berjalan sesuai Haluan Negara, tidak bisa dirombak lagi.
“Saya minta pimpinan MPR RI 2019/2024, tidak mengotak- atik pemilihan Presiden/Wakil Presiden, seperti yang berlaku beberapa kali Pemilu, lalu. Sebab, pemilihan langsung Presiden/Waki Presiden adalah bentuk kedaulatan rakyat. Sama dengan DPR RI maupun DPD RI yang juga dipilih langsung oleh rakyat,” tegas Haedar Nasir usai menerima pimpinan MPR RI di kantor sekretariat PP Muhamadiyah di Jakarta, Senin sore (16/12). Para pimpinan MPR RI itu antara lain Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, (Golkar), Wakil Ketua MPR RI Zulkifli Hasan (PAN), Waka Arsul Sani (PPP), Hidayat Nur Wahid (PKS). Didampingi Sekjen MPR RI Ma’ruf Cahyono.
Bambang Soesatyo, menjelaskan, amandemen terbatas hanya dilakukan untuk menghadirkan kembali pokok-pokok Haluan Negara. Melalui kehadiran pokok-pokok Haluan Negara, siapapun yang memimpin Indonesia, akan punya acuan untuk membukukan Pancasila dalam agenda pembangunan nasional sesuai jati diri dan karakter bangsa.
“Presiden harus punya pVisi dan misi Presiden tak boleh lepas dari pokok-pokok Haluan Negara. Itulah mengapa Muhammadiyah setuju dilakukan amandemen terbatas, untuk menghidupkan kembali Haluan Negara,” imbuh Bambang Soesatyo.
Dikatakan, tantangan yang dihadapi Indonesi kedepan, sebagaimana juga dihadapi negara lain, akan semakin komplek. Penyelesaian nya pun, tak bisa dilakukan hanya dalam tempo 5 tahun hingga 10 tahun. Namun perlu ber puluh puluh tahun dan kontinuitas dari satu periode pemerintahan ke pemerintahan penggantinya.
Silaturahmi Kebangsaan yang dilakukan pimpinan MPR RI ke PP Muhammadiyah ini merupakan lanjutan untuk menyerap aspirasi, terkait wacana amandemen UUD 45. Sebelum nya silaturahmi Kebangsaan ini telah dilakukan ke PB NU, ke MUI,keDPP PKS ke DPP PAN, ke Ketum Nasdem Surya Paloh, keKetum Demokrat SBY, ke Ketum PDIP, Megawati. [Ira]
