MUI Kabupaten Probolinggo Minta Warga Dukung Vaksinasi di Daerah

MUI Probolinggo rapat sebelum tentukan fatwa Vaksni Corona Halal.[wiwit agus pribadi/bhirawa]

597 Nakes Tak Penuhi Syarat Vaksin Covid
Probolinggo, Bhirawa
Sebanyak 597 tenaga kesehatan (nakes) di Kabupaten Probolinggo tidak memenuhi syarat divaksin. Karena itu, di tahap pertama hanya akan dialokasikan 3.175 dosis vaksin untuk 3.175 nakes. Selain itu masih banyaknya warga yang ketakutan akan Vaksinasi maka dengan tegas MUI Probolinggo minta warga dukung vaksinasi di daerah.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Probolinggo dr. Dewi Vironica, Kamis (14/1) menjelaskan, memang tidak semua petugas nakes dan pembantunya bakal divaksin. Awalnya, pihaknya mendata ada 3.772 nakes yang akan divaksin di tahap pertama. Data itu pun diajukan ke pusat.

Setelah difilter oleh pusat, di Kabupaten Probolinggo ada 3.175 orang yang memenuhi syarat. Selebihnya, 597 nakes dan pembantunya tidak memenuhi syarat karena beberapa faktor. Antara lain, masuk usia lanjut, pernah positif Covid-19, dan ada riwayat penyakit bawaan.

“Sasaran vaksinasi Covid-19 adalah kelompok yang rentan yang berusia 18-59 tahun dengan mempersembahkan secara bertahap. Kelompok usia di atas 60 tahun akan divaksinasi setelah tersedia data usia tersebut dan disetujui BPOM, “katanya. Sama dengan di kota, vaksin baru akan tiba di Kabupaten Probolinggo pada awal Februari. Namun, belum dipastikan tanggal berapa.

“Untuk Kabupaten Probolinggo, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 masuk dalam tahap pertama interim dua pada bulan Februari 2021. Untuk tahap pertama interim satu pada 14 Januari 2021 akan dilaksanakan di wilayah Surabaya Raya,” jelasnya. Meski demikian, dikatakan Dewi, pihaknya sudah siap semua sarana dan prasarana untuk kedatangan vaksin dan pelaksanaannya. Mulai siapkan tempat penyimpanan vaksin dan petugas vaksinasi.

“Ada sekitar 225 orang vaksinator di Kabupaten Probolinggo yang sudah mendapatkan pelatihan dari Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Semarang,” ujarnya. Lalu saat tiba di Kabupaten Probolinggo, vaksin akan disimpan ke gudang farmasi Kabupaten Probolinggo yang ada di Kota Probolinggo.

Rantai dingin (rantai dingin) vaksin di tingkat kabupaten juga sudah disiapkan. Terdiri atas satu ruang pendingin , 43 lemari penyimpanan vaksin standar WHO yang berfungsi dengan baik di puskesmas-puskesmas. Lalu, 282 standar pembawa vaksin WHO serta rumah sakit sebanyak 6 lemari es penyimpan vaksin. “Jumlah fasilitas kesehatan yang siap sebagai tempat pelayanan vaksinasi Covid-19 termasuk 33 puskesmas dan 6 rumah sakit,” tuturnya.

Enam rumah sakit ini milik pemerintah dan swasta. Antara lain, RSUD Waluyo Jati, Kraksaan; RSUD Tongas; RSU Wonolangan, Dringu; RS Graha Sehat, Kraksaan; RS Rizani, Paiton; dan RSIA Fatimah, Kraksaan.

Adapun alur pelayanan vaksinasi Covid-19 dibagi tiga. Yaitu, sebelum pelaksanaan, saat pelaksanaan, dan pascapelaksanaan. Sebelum pelaksanaan, sasaran menerima notifikasi (SMS). Kemudian sasaran melakukan registrasi online (peduli lindungi) atau SMS (* #). Selanjutnya sasaran memilih tempat vaksinasi (faskes) dan memilih jadwalnya. Akhirnya sasaran mendapat e-tiket berupa nomor dan barcode .

Saat pelaksanaan, sasaran datang ke faskes yang telah dipilih sesuai jadwalnya menuju meja 1 untuk registrasi ulang. Kemudian menuju meja 2 untuk screening . Tujuannya, menentukan dilanjut ataukah ditunda atau tidak usah divaksin. Lalu, menuju meja 3 untuk mempersembahkan vaksinasi Covid-19. Dan meja 4 untuk pencatatan dan KIPI. “Kami tidak dapat menjadwal pelayanan vaksinasi. Karena tiap rumah sakit atau puskesmas tidak sama, “terangnya.

Pascapelaksanaan, sasaran yang telah diimunisasi tetap dipantau untuk melihat tidak ada gejala KIPI (Kejadian Ikutan Pascaimunisasi). Jika ada, maka sasaran bisa menghubungi nomor kontak faskes tempat pelayanan imunisasi. “Tetap semangat untuk bersama-sama menerapkan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19,” paparnya.

MUI Kota dan Kabupaten Probolinggo meminta semua warga mendukung langkah pemerintah dalam vaksinasi program. MUI radius, vaksin Covid-19 jenis Sinovac yang akan ditentukan pemerintah pusat saat ini, hukumnya halal dan suci. Ketua MUI Kota Probolinggo KH Nizar Irsyad, kamis (14/1) meminta masyarakat tidak khawatir dengan kesucian atau kehalalan vaksin Sinovac. Apalagi, MUI pusat sudah mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19 dari Sinovac Life Sciences Co. LTD. China dan PT Bio Farma (Persero).

“Bidang Fatwa pada MUI Pusat sudah melakukan kajian dan diskusi mendalam terkait aspek kehalalan vaksin. Dan hasilnya menyepakati bahwa vaksin Covid-19, halal, “beber Nizar. Dia pun meminta agar masyarakat mendukung program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Termasuk pemerintah daerah. “Saya atas nama MUI Kota Probolinggo meminta maaf kepada semua masyarakat untuk mendukung program vaksinasi. Sebab sudah ada izin dari BPOM dan Fatwa Kehalalan Vaksin yang dimaksud, “kata Nizar.

Hal itu, menurut Nizar, perlu ditegaskan. Sebab, ada informasi sejumlah warga sengaja mengungsi untuk menghindari vaksinasi. “Saya mendengar bahwa di kota warganya akan mengungsi saat vaksinasi dilakukan. Jadi, perlu saya pertegas bahwa vaksinasi ini tidak berbahaya dan sudah halal, “tandas Nizar.

Dia pun menyarankan agar pemerintah daerah bersama MUI menggalakkan sosialisasi. Mengingat, banyak warga yang belum paham. Sehingga, banyak yang takut divaksin. “Kami berharap pemerintah daerah bersama MUI melakukan sosialisasi mengenai fatwa hahal MUI dan keputusan BPOM atas vaksinasi itu. Sehingga warga tidak setengah-setengah memahami dan takut, “tandasnya.

Secara terpisah ditegaskan MUI Kabupaten Probolinggo. Sekretaris MUI Kabupaten Probolinggo Yasin menjelaskan, program vaksinasi merupakan salah satu upaya untuk mencegah penularan virus Covid-19. Vaksin ini pun suci dan halal. Segala obat atau vaksin yang akan diproduksi umat Islam wajib hukumnya diketahui dan diatur kesuciannya. Sedangkan vaksin Sinovac ini tidak ada penggunaan bahan dari turunan babi atau bahan yang diharamkan dalam Islam, “ujar Yasin.

Kehalalan vaksin juga dikuatkan dengan keputusan BPOM RI yang telah memberikan persetujuan pada masa darurat atau EUA dan jaminan keamanan, mutu, dan kemanjuran atas vaksin tersebut. Selain itu, masih ada beberapa dasar yang digunakan MUI pusat. Seperti dasar hukum halal dan haram yang diambil dari Alquran, hadis, dan opini para ulama.

“Karena itu, masyakarat tidak perlu ragu lagi karena sudah ada fatwa dari MUI pusat. Jadi, jangan polisi informasi pembohong yang belum diketahui dan tidak jelas sumbernya. Ikuti saja kebijakan pemerintah BPOM dan MUI pusat, “tambahnya.(Wap)

Tags: