Sekjen PPP Romahurmuziy
Surabaya, Bhirawa
Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali (SDA) bakal dilengserkan dalam Muktamar VIII PPP yang digelar kubu Romahurmuzy di Empire Palace Surabaya, 15-18 Oktober. Pasalnya, muktamar yang dibuka Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin itu memiliki agenda pergantian Ketum.
Kepastian itu diungkapkan Sekjen DPP PPP Romahurmuzy (Romi) kepada wartawan usai pembukaan Muktamar VIII PPP kubu Romi di Empire Palace, Surabaya, Rabu (15/10). “Agenda terakhir muktamar adalah melakukan pergantian kepemimpinan nasional,” tegasnya.
Menurutnya, SDA telah memimpin dan mengantarkan partai ini dua kali muktamar. Karenanya, sesuai AD/ART akan berhenti di muktamar tahun ini, sesuai dengan agenda muktamar. “Soal siapa yang menggantikan Pak SDA, kita serahkan kepada muktamirin,” ujarnya.
Selain pergantian Ketum, muktamar juga membahas tiga agenda penting lainnya. Di mana, agenda-agenda tersebut sudah ditetapkan dalam AD/ART. Agenda pertama, organisasi untuk menyempurnakan AD/ART. “DPP PPP telah menyiapkan bahan yang berisikan perubahan AD/ART agar kolektivitas dan kolegalitas ke depan lebih menonjol dibanding sebelumnya. Bukan peningkatan otoritas, tetapi peningkatan kolektivitas,” tuturnya.
Agenda kedua, yaitu membahas persoalan-persoalan kenegaraan yang berkait dengan pernyataan politik dan sikap politik lima tahun ke depan. “Ketiga, membangun dan menyesuaikan khitah dan program perjuangan terhadap kebutuhan nasional,” tambahnya.
Muktamar yang berlangsung selama tiga hari itu, tanpa dihadiri SDA. Namun, Romi tidak mempersoalkan ketidakhadiran SDA. Tanpa kehadiran SDA, muktamar tahun ini tetap sah. Muktamar yang dihadiri empat Sekjen partai koalisi Indonesia Hebat ini diklaim adalah yang memenuhi permintaan majelis syariah, pertimbangan dan pakar partai.
“Saya baru dapat informasi hasil keputusan rapat konsultasi antara majelis-majelis partai, majelis syariah, pertimbangan dan pakar di Jakarta, bahwa salah satu butir keputusannya adalah meminta agar muktamar digelar sebelum 20 Oktober,” ungkapnya.
Sedangkan, empat Sekjen partai koalisi Indonesia Hebat yang hadir itu adalah Hanif Dakhiri (Sekjen DPP PKB), Tjahjo Kumolo (Sekjen PDIP), Dossy Iskandar (Sekjen Hanura), dan Patice Rio Capella (Sekjen NasDem).
Soal kemana arah koalisi PPP ke depan, Romi menyerahkan sepenuhnya kepada muktamirin. “Muktamirin yang akan memutuskan kemana arah koalisi PPP ke depan berlabuh atau meneguhkan dirinya sebagai penyeimbang yang berperan dimana-mana,” katanya.
Sementara itu, ratusan kader PPP pro SDA kemarin menggelar aksi demo di depan Gedung Empire Palace. Dalam aksi tersebut para kader PPP kubu SDA meminta muktamar dibubarkan karena tidak mengantongi izin pelaksanaan muktamar dari Mabes Polri alias ilegal. Menariknya, sejumlah massa yang berasal dari Madura ini membawa karapan sapi untuk ikut berdemo.
M Haris, Wakil Ketua DPC PPP Surabaya yang juga Korlap aksi menyampaikan kegiatan muktamar ini ilegal selain belum mendapat izin dari Mabes Polri, juga telah melanggar aturan yang telah dihasilkan oleh PPP dalam muktamar VII di Bandung. Di mana pelaksanaan muktamar VIII dilakukan setelah pelantikan Presiden RI. “Selain itu hasil mahkamah partai menegaskan muktamar digelar pada 26 sampai 28 Oktober. Tidak hanya itu hasil keputusan Dirjen Administrasi Hukum Umum atau AHU Kemenkumham menolak usulan dua kubu dan menyatakan bahwan kepengurusan PPP yang sah adalah hasil muktamar VII di Bandung dengan Ketua Umum Suryadharma Ali dengan Sekjennya Romahurmuzyi,”tegasnya. [cty]
