Cabup Jombang, Hj. Mundjidah Wahab (Bu Mun) saat menyambangi sebuah UMKM di Kecamatan Mojowarno, Jombang, Selasa (13/03). [Arif Yulianto/ Bhirawa]
Jombang, Bhirawa
Calon Bupati (Cabup) Jombang Hj. Mundjidah Wahab (Bu Mun) menegaskan, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jombang harus dilindungi. Menurutnya juga berlaku bagi UMKM tradisional yang menggunakan pengolahan dan hasil produk yang tradisional.
Mundjidah mengatakan hal tersebut kepada sejumlah wartawan, di sela kampanye Pemilihan Bupati (Pilbup) Jombang di Kecamatan Mojowarno, Jombang, Selasa (13/03). Kali ini, Bu Mun mengunjungi beberapa UMKM di kawasan tersebut, di antaranya UMKM yang memproduksi korden, usaha konveksi, maupun kerajinan anyaman bambu.
“Di daerah UMKM anyaman bambu tadi, sebetulnya bisa di jadikan sebuah kawasan, karena banyak rumah tangga yang mengerjakan anyam-anyaman tadi, makanya, hampir tiap hari saya mengunjungi UMKM-UMKM dan ‘Home Industri. Saya ingin mereka semakin mampu berdaya saing” kata Bu Mun.
Ia melanjutkan, keberadaan UMKM di Kabupaten Jombang yang sangat banyak merupakan sebuah potensi besar yang harus terus di kembangkan.
“UMKM-UMKM ini harus ada pendampingan. Agar semakin berkembang, harus ada fasilitas semacam pameran produk, agar semakin di kenal, sehingga usaha mereka bisa makin berkembang,” tuturnya.
Khusus terkait perlindungan terhadap UMKM tradisional, Bu Mun menjelaskan, tekhnisnya bisa berupa pemberian fasilitas kredit maupun yang lain. Ia mencontohkan, saat beberapa waktu yang lalu mengunjungi sebuah usaha produksi krupuk yang di goreng dengan pasir.
Saat itu sang pengrajin krupuk mengatakan kepadanya, soal kendala penjemuran saat memasuki musim penghujan.
“Mereka kan juga mengharapkan, kalau hujan-hujan begini, mereka butuh alat pengering (oven), Insya Alloh seperti ‘gitu’ itu nanti kita fasilitasi agar bisa mendapatkan kredit yang murah dan terjangkau,” terangnya.
Bu Mun pun menandaskan, jika nantinya di perlukan adanya sebuah regulasi khusus untuk melindungi eksistensi UMKM tradisional, maka hal tersebut akan di adakan jika nantinya ia di percaya masyarakat Jombang untuk memegang tampuk pimpinan.
“Kalau nanti di rasa dengan legislatif memang regulasi itu di perlukan, ya harus ada perlindungan seperti itu,” pungkasnya.(rif)
