Musafak Rauf Datangi Polrestabes Surabaya

[Tanya Perkembangan Kasus Bimtek]
Polrestabes Surabaya, Bhirawa
Mantan Wakil Ketua DPRD Surabaya Musyafak Rouf, Kamis (24/4) pukul 12.00 WIB mendatangi Polrestabes Surabaya. Kedatangan Musyafak bersama rekan-rekannya, untuk mempertanyakan kejelasan dan perkembangan kasus Bimtek DPRD Surabaya.
Kedatangan Musyafak di Unit Pidana Korupsi (Pidkor) Polrestabes Surabaya, ternyata sia-sia dan tak mendapatkan kejelasan. “Kedatangan kami ke Polrestabes, terkait kejelasan pemeriksaan kasus Bimtek yang sampai saat ini masih belum jelas. Padahal kasus ini, sudah terkuak pada tahun 2010 lalu,” terangnya, Kamis (24/4)
Lebih lanjut dia menjelaskan, dari beberapa informasi bahwa kasus ini terhambat pada pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karenanya, pihaknya datang menanyakan nomor surat pengajuan ke BPK.  Namun dari penyidik tidak memberikan, dan hanya menyakinkan kalau pihaknya sudah mengirim ke BPK.
“Kalau tidak dapat dari penyidik, maka kami akan tanya ke BPK perwakilan Jatim  yang berada di Juanda. Ini dilakukan, karena banyak kasus korupsi di Jatim digantung tidak ada ujung pangkalnya, namun tau-tau sudah tenggelam,” ujarnya.
Menurutnya, dengan adanya kasus ini, maka bisa menjadi pendidikan bagi masyarakat. Dalam arti bahwa mengambil uang negara, bisa dilakukan dengan kegiatan formal. Dengan mengubah data dan syarat yang ada, sehingga bisa meraup keuntungan. “Banyak cara bisa dilakukan untuk mengambil uang negara, baik melalui kegiatan resmi atau tidak. Dan ini bisa jadi bahan pelajaran bagi masyarakat,” ungkapnya.
Sebelumnya kasus Bimtek ini, oleh penyidik Polrestabes Surabaya masih menunggu hasil audit kerugian negara dari BPK. Dan pengajuan surat ke BPK enam kali lebih tapi sampai saat ini belum menerima hasil audit untuk dapat mempercepat proses penyidikan.
Sekedar diketahui, kasus yang menyeret nama mantan ketua DPRD kota Surabaya Wishnu Wardhana, mencuat sejak 2010. Namun hingga tiga Kapolrestabes yang bertugas yakni Kombes Pol Coki Manurung, Kombes Pol Tri Maryanto hingga Kombes Pol Setija Junianta, belum dapat menuntaskan kasus yang memakan uang rakyat tersebut.
Sedikitnya ada 10 kegiatan menggunakan dana Bimtek yang bersumber dari APBD Kota Surabaya diduga fiktif.Puluhan kegiatan tersebut tersebar di beberapa kota, di antaranya Surabaya, Jakarta, Bandung dan Bali. Sedangkan alokasi dana yang dipergunakan untuk bimtek, kunker dan konsultasi dewan berkisar antara Rp 65 miliar hingga Rp 74 miliar per tahun. Kalkulasi kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 3,7 miliar.
Bahkan Kejari Surabaya sempat melayangkan surat untuk menanyakan kelanjutan penyidikan kasus Bimtek pada Polrestabes Surabaya. Ketika itu diperoleh jawaban dari penyidik Polrestabes bahwa kasus ini masih disupervisi Polda Jatim dan Mabes Polri. [bed]

Tags: