Musisi dan Seniman Pamekasan Demo Tuntut Soal Izin Pagelaran Musik

Musisi dan Seniman Pamekasan sedang longmark untuk menyuarakan tuntutannya.

Pamekasan, Bhirawa
Puluhan Musisi dan Seniman Pamekasan berdemo menuntut adanya kemudahan perizinan pagelaran musik. Mereka tergabung di 15 komunitas, menggelar pentas musik di atas trotoar Jalan Kabupaten, Kamis (16/1).
Aksi longmark dari Taman Arek Lancor dan titik kumpul persis di depan gedung dewan dan kantor Pemkab Pamekasan. Lagu Indonesia Raya dan lagu Bongkar karya Iwan Falas, jadi penggugah semangatnya.
Massa mengajukan tujuh tuntutan, sebagai berikut: ketegasan Bupati Pamekasan ttg Perda hiburan tanpa intimidasi pihakn lain; revisi Perda melibat Musisi dan Seniman; mensosialisasikan seni sebagai salah satu cara memerangi radialisme; Bupati, Dewan dan Polres memberi kemerdekaan berekpresi dalam seni dan musik.
Ke-empat tuntutan ini, Sekdakab Pamekasan, Totok Hartono sepakat atas permintaan itu. Karena memang Perda Nomor 2 Tahun 1993, ttg Hiburan, tidak ada pelarangan atas kegiatan seni dan musik, termasuk hiburan lain asal tidak bertentangan aturan yang berlaku.
“Kami mendukung kegiatan Musisi dan Seniman dalam berekpresi dan berkeasi. Memang, Perda hiburan tidak ada larangan. Soal perizinan menjadi kewenangan pihak Kepolisian,” tambahnya.
Korodinator Aksi, Indra X mengatakan Pemkab dan pihak Kepolisian terkesan mengekang seniman dan musisi untuk berkreasi. “Aksi ini bisa membuahkan hasil kesepakatan bersama antara penggiat seni dan musik, Pemkab dan DPRD Pamekasan menandatangani nota kesepahaman,” harapnya.
Iyus Reptil, Sekretaris Federasi Musisi Indonesia (FAI) Korda Jatim, diundang massa demo didaulat berorasi, menghimbau agar Pemeritah Daerah, Dewan dan Kepolisian termasuk semua pihak memberi ruang bagi Musisi dan Seniman berekpresi semua diatur dalam Undang-undang.
“Jangan dianggap melanggar norma dan kesusilaan, kami terbelegu dan terintimidasi. Seni ada atas kehendak Tuhan. Kami sebagai seorang seniman, itu kehendak Allah, SWT. Siap menolak seni dan membelegu penggiat seni, berarti menentang kehedak Allah, SWT,” ucapnya.
Sementara, dua tuntutan minta pihak Polres Pamekasan, lebih objektif dan profesional pentas seni dan tidak cenderung mengekang serta mempermudah perizinan.
Wakapolres Pamekasan, Kompol Kurniawan Wulandono mengatakan, pihaknya menerbitkan izin sesuai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2017, ttg Perizinan dan Pengawasan.
Ia menjelaskan, izin akan diterbitkan setelah 14 hari, berkas permohonan dengan persyaratannya termasuk rekomendasi organisasi dan instansi. “Waktu 14 hari untuk mempelajari dan menelaah persayatan. Terutama berkaitan kemungkinan gejolak sosial dan konplik sosial dan komunal,” ucapnya.
Dikatakan, Kepolisian saat well came adanya Musisi dan Seniman untuk mengisi ruang hiburan. “Kami (Kepolisian, Red) melihat soal norma dan kearipan lokal. Kalau bisa, kami akan ada di depan mendampingi Hak Asasi Manusia (HAM).
Tuntutan DKP (Dewan Kesenian Pamekasan) dibubarkan, Sekda Totok Hartono, tidak sependapat. “DKP ada, berdasar SK Bupati. Informasi disampaikab rekan Seniman, kami akan mengevalusinya,” tandasnya. [din]

Tags: