Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2018 di Pendopo Kabupaten Nganjuk.(ristika/bhirawa)
Nganjuk, Bhirawa.
Pembangunan merupakan sebuah proses pengembangan kapasitas masyarakat dalam jangka panjang sehingga memerlukan perencanaan yang tepat dan akurat. Perencanaan ini berarti harus mampu mencakup kapan, di mana dan bagaimana pembangunan harus dilakukan agar mampu merangsang pertumbuhan ekonomi dan sosial secara berkesinambungan.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2018, diharapkan bisa berjalan sukses dan program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan akan lebih bermanfaat.
Wakil Bupati Nganjuk KH Abdul Wachid Badrus saat membuka Musrenbang mengatakan, Musrenbang ini sangat strategis sebagai forum untuk mewujudkan sinergisitas dan perencanaan kecamatan dan kabupaten guna mewujudkan capaian target serta sasaran pelaksanan pembangunan yang ada di Kabupaten Nganjuk.
“Saya berpesan agar forum ini sekaligus sebagai media konsultasi publik hingga para pemangku kepentingan berjalan aktif, mengikuti dan memberikan masukan yang membangunan secara konsep perencanaan pembangunan yang telah disusun pemerintah Kabupaten Nganjuk” kata Wabup Abdul Wachid, Kamis (23/03).
Ditambahkan Wabup Abdul Wachid, ada perubahan paradigma dalam perencanaan pembangunan dari money follow function menjadi money follow program perlu agar dipahami bahwa, perencanaan pembangunan harus dititikberatkan pada program kegiatan prioritas. Bukan hanya sekedar memenuhi tugas pokok dan fungsi saja. “Saya tekankan, khusus untuk pembangunan infrastruktur jalan dilakukan secara tuntas, tidak sepotong-potong,” imbaunya.
Pernyataan yang sama juga disampaikan Ketua DPRD Nganjuk, Puji Santoso yang beranggapan bahwa pada Musrenbang setidaknya perlu ada pembahasan program dengan skala prioritas. “Saya inginkan agar integrasi perencanaan partisipatif yang di mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten dapat terintegrasi sepenuhnya,” kata Puji Santoso.
Musrenbang menurut Puji Santoso juga menjadikan media interaktif bagi segenap stakeholders untuk menetapkan program dan kegiatan serta rekomendasi kebijakan, guna mendukung kegiatan tahun anggaran berikutnya. Perencanaan pembangunan yang berkualitas dan akuntabel, menjadi tolok ukur akuntabilitas, profesionalisme, dan bobot pelayanan public saat ini. “Perencanaan yang tidak transparan dan akuntabel, akan menimbul pencitraan negative terhadap kualitas pelayanan aparatur,” tandas Puji Santoso.
Musrenbang yang dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Nganjuk, dihadiri oleh staf ahli bidang hukum dan politik Pemprov Jawa Timur DR Alwi Beiq, Ketua DPRD Nganjuk Drs Puji Santoso, Sekretaris Daerah Nganjuk, Kapolres, Dandim 0810 Nganjuk, angota DPRD Nganjuk, anggota Forpi, Kepala BAPPEDA Nganjuk, Jombang, Kediri, Madiun dan Bojonegoro. [ris,adv]
