Bupati Situbondo Dadang Wigiarto bersama jajaran Forkopimda serta Sekda Syaifullah dan Kepala Bappeda Tri Cahya Setiyaningsih dalam pelaksanaan musrenbang 2021. [sawawi/bhirawa]
Pemkab Situbondo, melalui Bappeda Kabupaten Situbondo menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2021, di Graha Wiyata Praja lantai II Pemkab Situbondo, Kamis (12/3).
Acara Musrebang dibuka Bupati Situbondo Dadang Wigiarto dengan didampingi Wabup Yoyok Mulyadi, Sekda Syaifullah dan jajaran Forkopimda.
Ikut serta menghadiri musrenbang diantaranya Bakorwil V Jember dan Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemprov Jatim, Jempin Marbun.
Kepala Bappeda Kabupaten Situbondo, Tri Cahya Setiyaningsih mengatakan, kegiatan Musrenbang tahun 2021 mengambil tema “Penguatan reformasi birokrasi dan ekonomi kebersamaan berbasis sektor unggulan untuk pengurangan kemiskinan”.
Kata Tri, ada beberapa prioritas dalam musrenbang 2021 diantaranya, kobessa (ekonomi kebersamaan dan pariwisata).
”Program ini menitikberatkan pada penguatan produktifitas ekonomi lokal sektor unggulan berbasis kolaborasi antar aktor dan sektor,” ujar mantan Kepala BPPKAD Kabupaten Situbondo itu.
Masih kata Tri, dalam RKPD tahun 2021 Pemkab juga memprioritaskan ekonomi kebersamaan dengan mendukung perikanan serta optimalisasi pariwisata unggulan.
Tak hanya itu, ujar Tri, Pemkab juga menyiapkan infrastruktur penunjang pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terintegrasi dengan pembangunan pemerintah pusat dan Provinsi.
Prioritas ketiga, imbuh Tri, melakukan penguatan mekanisme distribusi bantuan sosial dalam rangka pengurangan kemiskinan dan pemerataan layanan dasar.
“Keempat, melakukan inovasi tehnologi dalam rangka percepatan pelayanan publik, penyederhanaan perijinan dan manajemen pemerintahan,” beber Tri.
Sementara itu Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto membenarkan dalam musrenbang tahun 2021 Pemkab banyak mengedepankan sektor penguatan SDM birokrasi, program Kobessa dengan mempertimbangkan sektor unggulan dengan sasaran akhir untuk menurunkan angka kemiskinan.
Dari situ, ujar Bupati Dadang, manusia itu harus dikawal secara integritas, tetapi secara keterampilan tehnokrat harus membuat suatu rencana yang bisa dilakukan.
“Ini harus ada pengawalan dan evaluasi sehingga uang yang sedikit memiliki efektifitas hasil yang besar,” tutur Bupati Dadang.
Bupati dua periode itu menimpali, pihaknya tidak mau anggaran yang besar tetapi hasil yang dirasakan masyarakat volumenya kecil. Untuk itu, ucap Bupati Dadang, di era saat ini Situbondo sudah mengalami perubahan dengan memiliki APBD yang berbeda.
Program ini, terang Bupati Dadang, harus dilakukan secara serius sehingga dapat meningkatkan kompetensi yang sangat tinggi. Bupati Dadang juga menyingggung soal prestasi SAKIP Situbondo dengan nilai A harus diimbangi dengan perencanaan yang efektif.
“Saya meminta OPD dalam membuat suatu perencanaan harus melibatkan antar instansi agar hasilnya bagus. Misalnya Dispendikbud Situbondo membangun SD, jangan sampai listrik tidak ada, jalan rusak dan internet tidak ada. Itu jaman dahulu dan harus ditinggalkan model model seperti itu,” pungkas Bupati Dadang. [awi]
