Jalan di wilayah Kecamatan Sukomoro tepatnya di Desa Putren yang rusak berat akibat dilalui truk material pembangunan tol trans Jawa. [ristika]
Nganjuk, Bhirawa
Masalah jalan rusak di Kabupaten Nganjuk yang hampir mencapai 70 persen dari panjang ruas jalan sekitar 34.140 kilometer menjadi prioritas dalam APBD 2019. Penyebab utama kerusakan adalah kendaraan berat pengangkut material untuk proyek jalan tol dan dobel track kereta api.
Permasalahan pembangunan yang sangat terlihat saat ini adalah banyaknya jalan-jalan rusak di Kabupaten Nganjuk. Terkait masalah ini, Plt Bupati K.H. Abdul Wachid Badrus, M.Pdi meminta anggaran infrastruktur jalan agar dibahas secara tuntas.
“Anggaran harus tuntas, jangan sepotong-potong, misalnya anggaran untuk pembangunan atau pemeliharaan ruas jalan, jangan sampai masyarakat menganggap pemerintah tidak membangun atau memperbaiki jalan,” tegas Abdul Wachid Badrus, saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Nganjuk tahun anggaran 2019 di Pendopo Kabupaten Nganjuk.
Masih terkait jalan rusak, Abdul Wachid Badrus juga berharap ada klasifikasi yang jelas, mana jalan nasional, kabupaten, kecamatan atau desa. Hal ini diperlukan untuk menghindari saling lempar tanggungjawab dengan jalan tersebut.
Abdul Wachid Badrus juga menyampaiakan terkait beberapa proyek besar yang sedang dibangun di Kabupaten Nganjuk seperti Jalan Tol Trans Jawa, Jembatan Kertosono, Bendungan Semantok, juga proyek double track kereta api. Terkait hal itu Plt Bupati berharap pemerintah memberi solusi-solusi terbaik untuk masyarakat yang terdampak, misalnya pengadaan tanah penganti lahan perum perhutani yang digunakan untuk reloasi warga terdampak bendungan semantok, pembahasannya diharap bisa tuntas di tahun 2018.
Tak hanya itu, Plt Bupati juga menyinggung pembangunan di bidang kesehatan hingga budaya. “Pada prinsipnya, melalui pembangunan, kualitas hidup masyarakat harus meningkat,” pesan Abdul Wachid Badrus.
Menanggapi rencana anggaran yang diprioritaskan untuk perbaikan jalan, Ketua DPRD Nganjuk Drs Puji Santoso mendukung langkah eksekutif. Politisi PDI-P ini mengatakan, dalam kebijakan anggaran umum prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2019 untuk program perbaikan jalan dan jembatan.
Jumlah anggaran itu untuk memperbaiki insfrastruktur yang tersebar di 225 titik jalaan yang rusak. Namun demikian Puji Santoso belum bisa memastikan besaran anggaran untuk perbaikan jaalan dan jembatan . Pasalnya badan anggaran (banggar) DPRD Nganjuk dan tim anggaran pemerintah daerah (TPAD) masih membahas perencanaan anggaran 2019.
“Alokasi anggaran disesuaikan dengan kemampuan belanja Pemkab Nganjuk. Namun, jika melihat jumlah kerusakan jalan, anggarannya pasti cukup besar.
Karena itulah, jika dalam APBD induk belum mencakup seluruh perbaikan jalan dan jembatan, anggaran bisa dialokasi dalam perubahan anggaran keuangan (PAK),” papar Puji Santoso. [ris]
