Suasana Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dengan format video conference dan social distancing di Gedung Negara Grahadi, Senin (27/4). [Oky abdul sholeh]
Pemprov, Bhirawa
Di tengah Pandemi covid-19, Pemprov Jatim tetap menyelenggarakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021 dengan format video conference di Gedung Negara Grahadi, Senin (27/4). Salah satu pembahasan utama ialah refocusing anggaran dalam penanganan percepatan covid-19 di Jatim.
“Sebenarnya ini kegiatan rutin dilakukan. Akan tetapi yang hadir kali ini tidak banyak, Musrenbang ini juga kita lakukan secara virtual,” ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa usai Musrenbang.
Mantan Menteri Sosial ini mengatakan dalam Musrenbang ini juga dibahas besaran pemulihan ekonomi kedepan. Menurutnya pihaknya masih akan melakukan penyelarasan RKPD Kabupaten/Kota, RKPD Provinsi dan RKP Pusat harus berseiring. “Misalnya berapa refocussing kegiatan dan realokasi anggaran yang disiapkan untuk pemulihan ekonomi,” katanya.
Ia mencontohkan dari pajak kendaraan bermotor dilakukan penundaan yang menyebabkan pandapatan asli daerah (PAD) berkurang sebanyak Rp 2 triliun. Kalau PAD berkurang sebanyak ini maka akan berdampak terhadap stimulasi ekonomi bagi mereka yang diberikan ruang untuk menunda pembayaran pajak. “Relaksasi harus diberikan lembaga-lembaga pembiayaan seperti leasing dan pegadaian. Sebagian besar sudah memberikan relaksasi tapi masih ada juga yang melapor ditagih oleh leasing. Sebenarnya ini tidak harus terjadi, seharusnya perusahaan pembiayaan ini berseiring,” tegasnya.
Kemudian 9,7 juta pelaku UMKM harus diberikan bantuan sosial dan ekonomi. Sehingga ketika Covid-19 sudah selesai para pelaku UMKM ini tidak lemas. “Ini harus dilakukan penyiapan yang lebih sistemik. Kami sudah meminta Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jatim untuk melakukan pelapisan terhadap UMKM,” jelasnya.
Sementara Wakil DPRD Jatim Anik Maslachah mengatakan ada beberapa pokok pikiran yang jadi usulan DPRD Jatim yang pertama ketahanan pangan. Menurutnya Jatim ini baper stok akan tetapi harga gula mencapai Rp 18.500. “Maka menurut saya pentingnya Jatim sebagai daerah ketahanan pangan,” katanya.
Kemudian penataan kembali strategi pembangunan di kawasan industri. Industri pariwisata dan pertanian yang terpadu menjadi prioritas karena industri saat ini berkutat pada Sidoarjo, Surabaya, Gresik dan Kediri. “Ini berakibat ada kesenjangan antar wilayah,” tuturnya.
Anik mengatakan untuk PAD suporting tertinggi yakni 85 persen dari PKB dan BPNKB. Akan tetapi menurutnya suatu masa akan mengalami kelesuan orang untuk beli kendaraan. “Bisa jadi karena overload kendaraan akan diberlakukan moda transportasi umum. Maka salah satu solusinya destinasi wisata di Jatim ini bisa diekplore. Apalagi dampak Covid-19 ini orang menjadi jenuh karena kebanyakan di rumah, satu-satunya tujuan utamanya wisata. Pengelolaan wisata ini bisa juga mengembalikan PAD,” katanya.
Politisi PKB ini menambahkan harus diperhatikan juga permasalahan sosial. Menurutnya PHK dan penurunan ekonomi menyebabkan naiknya kriminalitas. “Tren naiknya persoalan rumah tangga, Termasuk kekerasan dalam rumah tangga semakin tinggi karena kelamaan di rumah,” pungkasnya. [tam]
