Ketua IAPI Jatim Yuswanto bersama Ketua IAPI demisioner Agus Sonhaji berdiskusi seputar isu yang berkembang dalam bidang pengadaan barang dan jasa.
Komitmen Tingkatkan Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa
Surabaya, Bhirawa
Kinerja pengadaan belanja barang dan jasa di pemerintahan menjadi salah satu isu strategis yang diangkat dalam musyawarah daerah (Musyda) Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) 2019. Lemahnyanya pemahaman serta ketakutan terhadap akibat hukum menjadi alasan kinerja pengadaan kurang optimal.
Ketua IAPI Jatim Yuswanto menuturkan, salah satu kasus korupsi yang banyak ditemukan oleh Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) adalah di bidang pengadaan barang dan jasa. Itulah mengapa banyak ASN yang takut menjadi panitia pengadaan.
“Kadang-kadang di ditunjuk jadi panitia pengadaan saja sudah takut apalagi menjadi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Untuk itu para ahli inilah yang akan mendorong dan mendampingi mereka para ASN,” tutur Yuswanto saat ditemui kemarin, Minggu (30/6).
Menurut Yuswanto, sudah menjadi tugas IAPI sebagai organisasi non profit yang berfungsi membantu pemerintah di bidang pengadaan barang dan jasa. Memberikan masukan tentang regulasi dan menguatkan peran ASN yang menangani pengadaan barang dan jasa. Sebab, dengan banyaknya ASN yang takut untuk melaksanakan pengadaan otomatis dampaknya akan mengakibatkan pembangunan atau pengadan terlambat.
“Kita sering kan melihat ada pembangunan yang terlambat sampai akhir tahun tidak dilaksanakan. Nah itu salah satunya karena lelang. Jadi salah satu ujung tombak pembangunan itu adalah pengadaan,” tutur Yuswanto yang juga Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Jatim. Dalam musyawarah yang digelar 28 Juni lalu, Yuswanto dipercaya memimpin DPD IAPI periode 2019-2021 menggantikan Agus Sonhaji.
Di dalam IAPI, lanjut Yuswanto, terdapat para ahli yang berstatus PNS aktif maupun pensiunan yang siap untuk mendampingi dan melakukan pelatihan. Karena persoalan takut menjadi panitia pengadaan terjadi merata di seluruh daerah. Karena itu, diperlukan perencanaan yang matang dalam pengadaan, pemahaman yang utuh, supaya pengadaan lebih kredibel. “Ketika banyak yang takut, makanya kita diminta untuk melakukan pembinaan-pembinaan terhadap ASN untuk pendampingan,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPD IAPI Jatim demisioner Agus Son Haji mengungkapkan, tantangan para ahli pengadaan saat ini adalah menggugah kembali peran IAPI. Tantangan itu tidak hanya meningkatkan kapasistas para pengurus dan anggota, tetapi seluruh insan pengadaan yang juga belum menjadi anggota IAPI.
“Peran DPD IAPI juga perlu untuk membantu apabila mengalami permasalahan dalam tugasnya. Itu perlu kita bantu, peran advokasi yang sentral untuk IAPI,” Agus yang juga Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya.
Dengan peningkatan kualitas SDM panitia pengadaan dan tenang dalam bekerja karena adanya advokasi, maka pekerjaan di semua dinas akan lancar. Otomatis, serapan pemerintah juga akan tinggi. “Jadi panitia sudah takut duluan. Uang sebanyak ini untuk apa kalau tidak ada yang berani melelang,” tutur Agus.
Ketua Lembaga Pengadaan Jasa Konstruksi Gentur Sanjoyo menambahkan, dengan terpilihnya pengurus baru IAPI pihaknya berharap terus ada perbaikan terhadap aturan tentang pengadaan baik secara teknis maupun hukum. Sehingga tidak ada para anggota yang punya sertifikat pengadaan dan bekerja tidak terjerat dengan kesalahan yang sama. “Harus mamahami secara hukum, tenknis, harga satuan atau minimal persyaratan yang ada di depan. Yang terpenting, membangun keberanian anggotanya untuk menjadi panitia pengadaan,” pungkas dia. [tam]
