Tuban, Bhirawa
Sejumlah guru dan juga kepala sekolah yang berada di wilayah Kabupaten Tuban mengecam dan melakukan protes beredarnya soal Ujian Nasional (UN) mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk SMA sederajat yang menyebutkan nama Joko Widodo (Jokowi).
Sejumlah guru menilai jika soal UN mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk jurusan IPS itu dipolitisasi dengan beberapa kali menyebutkan nama Jokowi dalam uraian maupun pertanyaan soal tersebut.
“Kita menolak keras politisasi di dunia pendidikan, jauhkan dunia pendidikan di negeri ini dari kepentingan politik apapun itu,” terang Riza Salahuddin Habibi, selaku Kepala Madrasah Aliyah Ash-Shomadiyah Kabupaten Tuban, Selasa (15/4).
Menurut kepala sekolah tersebut, dengan adanya temuan soal UN yang beberapa kali menyebutkan nama Jokowi itu secara penuh menjadi tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud). Apapun ini merupakan kelalaian besar yang dilakukan pembuat soal ujian.
“Ini sepenuhnya tangungjawab Mendikbud. Untuk pelaksanaan UN semua dibiayai oleh negara, seharusnya steril dari kepentingan politik,” lanjut Gus Riza, panggilan akrab Riza Salahuddin Habibi, sambil menunjukkan soal itu.
Gus Riza menilai, masih banyak tokoh nasional lain yang tidak menjadi tokoh politik atau terlibat dalam dunia politik yang bisa menjadi contoh uraian dalam soal UN itu. “Makanya ini yang menjadi pertanyaan besar, masak tokoh parpol masuk dalam soal UN?,” ungkap Gus Riza.
Gus Riza sendiri baru mengetahui soal UN tersebut ada nama Jokowi setelah ada laporan dari salah satu siswanya yang mengikuti ujian. Sehingga ia bersama guru lain langsung melakukan pengecekan. “Kita tahunya dari laporan salah satu siswa tadi pagi sebelum ujian masuk. Dan setelah kita lakukan pengecekan ternyata benar untuk soal ujian yang kemarin kita temukan hal itu,” pungkasnya.
Tak hanya di Tuban, kasus serupa ditemukan di beberapa daerah di Jatim di antaranya Situbondo, Kediri. Menurut pengakuan, LS, siswi salah satu SMA Negeri di Kediri, ada dua soal tentang mantan Wali Kota Solo itu ada di soal UN.
Soal pertama mempertanyaan, sifat-sifat keteladanan Jokowi yang bisa ditiru, dan kedua masalah-masalah yang tengah dihadapi Jokowi. Kedua soal tersebut sebenarnya mudah untuk dijawab, karena di atas soal terdapat bacaan. Tetapi, para siswa kaget, karena tidak pernah dibahas dalam pelajaran di sekolah.
Adanya naskah soal UN yang memuat nama Jokowi menuai protes keras dari Dewan Pendidikan Kota Kediri (DPKK). “Kami mengecam keras adanya soal ujian berisi Jokowi. Seharusnya, pembuat naskah soal tidak pakai politisi sebagai setting tokohnya,” tegas Sekretaris DPKK Heri Nurdianto.
Menurut pria yang juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kediri itu, seharusnya tokoh-tokoh pahlawan atau biografi pejuang, bukan Gubernur DKI Jakarta yang ada dalam soal ujian. Aktivis kemasyarakatan non politik, lebih layak menjadi setting tokoh soal. “Kami meminta kejadian tersebut jangan diulangi kembali, walau secara aturan tidak ada larangan,” imbuh Heri, begitu sapaan akrab Heri Nurdianto menambahkan.
Pemerintah Kecolongan
Termuatnya profil Jokowi, capres dari PDI Perjuangan Jokowi di soal UN mata pelajaran Bahasa Indonesia menggegerkan dunia pendidikan. Tidak hanya di pusat, sejumlah pakar pendidikan di Jatim juga sangat menyayangkan pemerintah telah kecolongan dalam menyeleksi butir-butir soal UN.
Ketua Dewan Pendidikan Jatim Prof Zainudin Maliki menuturkan, soal-soal yang disajikan dalam ujian semestinya tidak bersifat partisan atau menyinggung salah satu golongan, agama, dan ras. Dalam situasi politik seperti saat ini, muatan profil Jokowi tentu ditafsiri sebagi soal yang partisan. Terlebih dalam butir pertanyaannya tidak ada yang mendidik.
“Kalau alasan pendidikan politik, bisa saja pemerintah membuatnya dengan beberapa nama capres atau partai. Ini kental dengan politik partisan,” kata Maliki saat dihubungi.
Menyikapi persoalan ini, Maliki meminta agar pemerintah segera meminta maaf kepada publik dan panitia harus instropeksi diri. Maliki mempertanyakan keseriusan panitia, mengapa hal semacam ini bisa tidak terkontrol, padahal seleksi katanya sudah dilakukan dengan ketat. “Sudah kunci jawabannya kecolongan, sekarang seleksi soalnya juga kecolongan lagi,” tutur professor yang juga Guru Besar FISIP Unmuh Sidoarjo ini.
Ketua Komisi E DPRD Jatim Sugiri Sancoko mensinyalir ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dalam pembuatan soal UN.
“Bila ada nama menteri atau nama tokoh pahlawan di dalam soal UN sah-sah saja dan wajar. Tapi sebaliknya, yang muncul justru nama salah satu capres yang didukung oleh salah satu parpol peserta Pileg 2014. Yang perlu dipertanyakan, apakah ini ada unsur kesengajaan atau kelalaian. Tapi ketika melihat isi dari soal tersebut, justru ini pasti ada unsur kesengajaan yang dilakukan oknum pembuat soal,”tegas politisi asal Partai Demokrat Jatim ini.
Karenanya, tambah Sugiri, Mendikbud Mohammad Nuh harus segera memberikan klarifikasi terkait ini. Jika tak ada penjelasan, ia khawatir muncul interpretasi publik bahwa soal-soal itu muncul secara disengaja agar kelak ketika Jokowi menjadi presiden ada perhatian atau imbal balik yang diberikan untuk Mendikbud saat ini.
“Untuk itu Mendikbud harus segera melakukan klarifikasi. Bukan sekadar meminta maaf, tapi juga melakukan langkah-langkah tegas di antaranya dengan melakukan perbaikan dalam sistem pembuatan soal UN,” terang Sugiri.
Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris UN Jatim Hudiono mengatakan, soal-soal UN telah dibuat oleh tim ahli dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Namun demikian, tidak ada dalam kisi-kisi pembuatan soal yang mengarah pada hal-hal bersifat politis. “Semua proses pembuatan soal dilakukan di pusat oleh Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP). Kami hanya menerima master soalnya dan langsung di cetak ke percetakan,” tutur dia.
Mendikbud Minta Diinvestigasi
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhammad Nuh meminta agar soal Ujian Nasional (UN) yang membahas biografi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) segera diinvestigasi, Selasa, (15/4). “Saya sudah meminta agar soal tersebut diinvestigasi, mengapa kasus semacam itu bisa muncul,”kata Nuh.
Menurut Nuh, investigasi yang dilakukan antara lain bagaimana soal semacam itu bisa muncul, di mana saja soal itu beredar, pada tipe soal yang ke berapa dan regional mana soal itu ada. “Selain itu juga diinvestigasi kisi-kisi dan tim penyusun soalnya,”ujarnya.
Semua soal, terang Nuh, tidak disusun dalam waktu singkat. Minimal enam bulan sebelum UN soalnya sudah ada, jadi tidak jadi dalam waktu singkat.
Munculnya nama Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), dalam soal Ujian Nasional (UN) mata pelajaran Bahasa Indonesia, sedikitnya telah dibaca oleh 187 ribu siswa di seluruh Indonesia. “Soal tersebut tersebar di 18 provinsi di wilayah barat dengan jumlah siswa 187 ribu,” ujar Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Musliar Kasim.
Namun, kata dia, tidak semua siswa tingkat SMA mendapatkan soal tersebut. “Dari total 3,1 juta siswa peserta UN hanya sekitar 6,0 % yang mendapat soal itu,” tuturnya. Untuk soal UN di tingkat SMA, Kemendikbud melibatkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) guna menyeleksi soal-soal. “Sudah diseleksi 128.100 item yang dibuat oleh tim pembuat soal, dan 20 ribu di antaranya merupakan soal untuk bahasa Indonesia yang akan dimasukkan ke dalam 20 paket soal,” pungkasnya.
Merasa Dijebak
Terpisah Capres dari PDI Perjuangan, Joko Widodo menyatakan soal UN yang menyertakan namanya sebagai jebakan yang sengaja dibuat untuknya. “Ada yang ingin menjebak saya. Ini sudah jelas ada yang ingin menjebak saya,” katanya di Balai Kota.
Namun Jokowi tidak menerangkan ihwal kemungkinan jebakan ini sengaja dibuat oleh lawan politiknya dalam kaitan dengan pemilihan umum presiden mendatang. “Sudah jelas mereka ingin membangun persepsi negatif, ada yang mencari-cari, ini kan dibuat-buat,” katanya.
Gubernur DKI Jakarta ini mengaku akan segera menindaklanjuti persoalan tersebut. Sebab, kata Jokowi, jika perkara itu tidak segera ditangani, maka pihak yang menjebaknya akan berpikir bahwa dia tetap tahan sabar walau dijebak. “Kalau tidak diurus, mereka mikirnya, ‘Kok, Jokowi sabar-sabar saja.’ Jadi nanti harus diurus, harus jelas siapa,” katanya. [hud.tam.cty.ira]
