Nasib Bantuan Rp200 M di Ujung Tanduk

Foto Ilustrasi

Sidoarjo, Bhirawa
Rencana pemerintah pusat menghibahkan dana Rp200 miliar untuk pembangunan sanitary landfill (pengolahan sampah terpadu) di Jabon, Kab Sidoarjo, bakal kandas apabila tahun 2017 belum menyiapkan lahan 20 hektar lahan untuk proyek itu.
Di tengah meruncingnya hubungan fraksi-fraksi DPRD kini diperkirakan impian itu sirna. Padahal tahun lalu sudah membebaskan 13 hektar, sisanya tujuh hektar yang belum dibebaskan masih menunggu proses persetujuan dewan. Untuk membebaskan tujuh hektar lahan itu dibutuhkan tambahan Rp10 miliar. Kini petani Jabon yang terkena proyek itu tengah menunggu pembayaran saja. Kesepakatan harga dengan petani sudah selesai dan tidak ada masalah.
Ironisnya, Pemkab dan DPRD tak menganggarkan anggaran untuk membeli lahan untuk sanitary landfill itu. Badan Kebersihan dan Lingkungan Hidup (KLH) Sidoarjo, yang sudah dikejar waktu untuk mendapatkan bantuan hibah Rp200 miliar, berusaha melakukan pergeseran anggaran. Dengan cara akan mencuil (pinjam) anggaran untuk membayar rekening PJU (Penerangan Jalan Umum) sebesar Rp72 miliar. Dengan spekulasi kekurangan dana PJU yang dipinjam nanti akan dicarikan tambahan rekening PJU di PAK 2017 atau di APBD 2018.
Kadis KLH, Bahrul Amig, dihubungi ponselnya, membenarkan saat ini tengah dikejar para petani yang menunggu pencairan pembelian tujuh hektar tanah. Pemkab sudah tak menyetujui tambahan dana untuk membeli tanah, untuk mengatasi ini diterobos dengan meminjam dana rekening PJU yang akan disetorkan ke PLN. Harus disiasati begini daripada gagal mendapatkan hibah pusat. ”Tetapi melihat kondisi begini (perpecahan DPRD), mustahil target pembebasan dapat direalisasi,” keluhnya.
Ia sendiri tak paham, kenapa angaran pengadaan tanah yang tinggal tujuh hektar ini tidak disetujui. Padahal tahun lalu menyetujui pengadaan 13 hektar. Bantuan hibah pusat itu syaratnya Pemkab Sidoarjo harus menyediakan 20 hektar. Karena itu pihaknya juga ngotot untuk membeli lahan yang dibutuhkan sebagai prasyarat untuk mendapatkan bantuan.
Rencana untuk menggeser anggaran dengan cara meminjam dana pembayaran rekening PJU untuk beli lahan, menurut sumber di DPRD, adalah salah satu pemicu merenggangkan hubungan antar fraksi di DPRD.
Ketua DPRD Sidoarjo, Sulamul Hadi Nurmawan di kantornya meminta, agar dana yang menjadi pemicu masalah untuk tak dibelanjakan dulu. Seperti anggaran Rp84 miliar untuk dana tunjangan profesi guru, mebeler sekolah dan pengadaan tanah gedung terpadu diminta jangan dibelanjakan dulu.
Termasuk pula anggaran pergeseran seperti untuk membeli tanah di Jabon itu. Tetapi anggaran lain harus dibelanjakan, harus cepat diserap karena waktunya sudah semakin mepet. ”Saya nggak mengerti kenapa SKPD Sidoarjo tidak segera melelang proyek daerah,” ujarnya. [hds]

Rate this article!
Tags: