Pertandingan sepakbola babak Pra-PON XIX, ditunda mendadak. Penundaan disebabkan rekomendasi Tim Transisi per-sepakbola-an (dibawahkan Kemenpora) belum memberi izin. Harus diakui, penundaan ini buntut pembekuan PSSI. Sedangkan PSSI masih tercatat sebagai anggota KONI. Sehingga patut dikhawatirkan, perseteruan akan merembet pada KONI. Inik bisa bermuara pada terganggunya penyelenggaraan PON ke-19 di Jawa Barat.
Pra-PON merupakan ajang kualifikasi tim yang akan bertanding pada arena PON XIX. Ajang kualifikasi PON ini untuk seluruh cabor (cabang olahraga) yang dibawahkan oleh KONI. Tak terkecuali cabor sepakbola. Beberapa anggota KONI yang tidak murni ke-olahraga-an (antaralain dansa dan barongsai), ditempatkan pada ajang eksibisi. Sebagai bagian dari penyelenggaraan PON, sebenarnya pra-PON merupakan domain PB PON (Pengurus Besar Pekan Olahraga Nasional) dan KONI.
Pada sisi lain, PON bisa dianggap “milik” negara (pemerintah). Karena pembiayaannya bersumber dari APBN. Sehingga PB-PON maupun KONI, mestilah terkoordinasi dibawah kendali pemerintah. Pada penyelenggaraan terdahulu (sampai jelang PON ke-18), Pra-PON tidak bermasalah. Kecuali kisruh kepengurusan di tingkat propinsi yang bisa diselesaikan oleh KONI Propinsi bersama PB induk cabor.
Penyelenggaraan Pra-PON lazim diselenggarakan oleh induk cabor. Dalam hal ini cabor sepakbola, Pra-PON diselenggarakan oleh PSSI. Inilah penyebab penundaan Pra-PON sepakbola, karena PSSI dibekukan oleh pemerintah. Seluruh kegiatan PSSI dibekukan, termasuk Pra-PON. Sesuai jadwal, seharusnya Pra-PON sepakbola zona Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi, serta zona Jawa sudah dilaksanakan pada tanggal 4-6 Oktober 2015.
Namun laga batal digelar karena tidak mendapat surat izin kepolisian. Bahkan Pra-PON zona Kalimantan di Banjarmasin, dibatalkan beberapa menit sebelum kick-off. Begitu pula suporter Bali, urung naik truk yang akan membawa mereka ke stadion Dipta di Gianyar, untuk mendukung tim Pra-PON Bali (melawan tim NTB). Karena pembatalan mendadaka, niscaya, membuat ke-kaget-an suporter, wasit, serta pemain.
Ke-kaget-an yang sama juga dirasakan oleh “selebriti” lapangan hijau yang akan berlaga pada Pra-PON memperkuat daerah masing-masing. Padahal para “selebriti” sudah memperoleh izin untuk mengikuti Pra-PON. Beberapa “selebriti” pada ajang liga Piala Presiden, yang akan tampil pada Pra-PON diantaranya, Evan Dimas, Evan Dimas, Ilham Udin, Putu Gede, serta Sahrul Kurniawan. Juga terdapat M. Hargianto, yang tergabung dalam tim Pra-PON DKI Jakarta.
Penundaan mendadak seharusnya tidak perlu terjadi, manakala PB-PON (dan Pra-PON) berkoordinasi dengan Kemenpora. Memang benar, Tim Transisi Sepakbola bentukan Kemenpora, tidak memiliki hak masuk dalam Pra-PON. Tetapi khusus untuk Pra-PON sepakbola, niscaya, Tim Transisi bisa menuntut hak-nya. Yakni, sebagai pelaksana fungsi PSSI. Namun Tim Transisi, seyogianya segera pula membentuk Pengurus di tingkat Propinsi. Pengurus Propinsi inilah yang berhak membentuk tim propinsi untuk mengikuti Pra-PON.
Pemerintah (presiden melalui Kementerian Kepemudaan dan Keolahragaan, Kemenpora) mesti berhitung lebih cermat. Pemerintah telah membekukan kepengurusan PSSI, sebagai induk cabor (cabang olahraga). Lalu dibentuk Tim Transisi, sebagai pelaksana fungsi PSSI. Pembekuan PSSI ini, seyogianya menjadi yang terakhir, tidak merembet pada induk cabor lainnya. Sebab setiap induk cabor lazim memiliki rentang kepengurusan mulai PB (Pengurus Besar) lingkup nasional, serta kepengurusan cabor di tingkat propinsi, serta kabupaten dan kota.
Maka perseteruan diametral antara Kemenpora dengan PSSI, harus dijaga tidak merembet lebih luas. Pemerintah seyogianya tidak berseteru dengan KONI, dan PB-PON. Organisasi ke-olahraga-an tersebut dibentuk berdasar amanat UU Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan. Serta berbagai PP (Peraturan Pemerintah), dan banyak Perpres.
Banyak jalan meningkatkan prestasi olahraga nasional. Lebih baik mendatang pelatih berdedikasi internasional, dibanding sekadar membongkar-pasang organisasi keolahragaan.
——– 000 ———
