Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman bersama anggota serta Bupati Dadang Wigiarto saat mengunjungi Pabrik Gula Wringin Anom Situbondo. [sawawi]
Komisi VI DPR RI dan Direksi PTPN XI Kunjungi Situbondo
DPRD Jatim, Bhirawa
Dewan mengancam akan melancarkan protes ke pemerintah pusat khususnya ke Kementerian BUMN jika nekat menutup delapan pabrik gula di Jatim. Pasalnya, pusat pernah berjanji akan melakukan revitalisasi terhadap sejumlah pabrik gula di Jatim. Tapi nyatanya justru saat menunggu dilakukan revitalisasi yang ada justru kabar penutupan.
Anggota Komisi B DPRD Jatim Agus Maimun menegaskan jika penutupan pabrik gula akan menambah kemiskinan di Jatim. Pasalnya, penutupan pabrik gula tidak hanya merugikan petani tebu, namun imbasnya juga pada masyarakat yang hidup di sekitar pabrik gula. Apalagi di satu sisi Jatim memiliki Perda yang jelas membela petani tebu melalui rendemennya.
“Ingat jika pabrik gula ditutup maka imbasnya sangat besar di masyarakat sekitar. Selain petani tebu, juga masyarakat sekitar yang hidup di sekitar pabrik gula. Apalagi saat ini pusat telah menaikkan BBM, tarif listrik dan berimbas pada kenaikan harga bahan pokok, kondisi ini jelas makin memiskinkan rakyat,”jelas politisi asal PAN, Minggu (22/1).
Ditambahkannya, saat ini banyak gula rakyat yang tidak terserap di sejumlah perusahaan karena mutu dan kualitasnya sangat rendah. Justru yang laris adalah gula rafinasi dan ini sangat merugikan pabrik gula. Salah satu untuk mengantisipasi maka perlu dilakukan revitalisasi pada sejumlah pabrik gula di bawah naungan PTPN.
“Seharusnya Menteri BUMN lebih memprioritaskan BUMN yang ada, bukan malah mematikan dengan alasan pabrik gula yang ada tidak produktif. Sebenarnya semua itu ada solusinya jika pemerintah pusat transparan,”lanjutnya.
Karenanya, jika pemerintah pusat ngotot, maka dewan sepakat akan melakukan protes ke Kementrian BUMN agar membatalkan kebijakan tersebut. Jika tidak maka Jatim tetap menolak dilakukan penutupan.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Komisi B DPRD Jatim M Basuki. Menurutnya sungguh tak arif jika pusat tetap ngotot menutup sejumlah pabrik gula yang ada. Seharusnya BUMN terus didorong agar kinerjanya lebih maksimal sehingga ke depannya akan menghasilkan PAD. Selanjutnya PAD akan membantu untuk program pembangunan di masyarakat.
“Sangat tak manusiawi jika pusat tetap ngotot untuk menutup pabrik gula yang ada. Kami sebagai anggota legislatif akan tetap memperjuangkan rakyat Jatim agar pabrik gula yang ada tetap berdiri, namun perlu direvitalisasi,”aku politisi Gerindra.
Lakukan Kajian Penutupan
Pro kontra ditutupnya tiga pabrik gula di Situbondo oleh Kementerian BUMN RI kian panjang dan tak jelas jluntrungnya. Setelah tim eksekutif-legislatif berkali-kali melakukan inspeksi mendadak, kini rombongan Komisi VI DPR RI (bidang ekonomi dan pembangunan) ikut mengunjungi keberadaan tiga PG di Kota Santri ,Jumat (20/1). Wakil rakyat yang berkantor di Senayan itu dipimpin langsung Ketua Komisi VI DPR RI Azam Asman dan 6 anggota dari enam partai politik lintas fraksi di DPR RI.
Kunjungan Komisi VI DPR RI disambut Bupati Situbondo Dadang Wigiarto bersama Wabup Yoyok Mulyadi, Sekda Syaifullah beserta jajaran Forpimda Situbondo. Ikut hadir dalam rombongan tersebut diantaranya Direktur Operasional PTPN XI Mohammad Kholidi berikut jajaran tiga Manager Pabrik Gula se-Situbondo. Kedatangan Komisi VI DPR RI dan Direksi PT PN XI itu untuk melihat kondisi terakhir tiga pabrik gula yang ada di Situbondo. Hasil kunjungan itu sebagai bahan untuk memberikan masukan kepada pemerintah pusat, apakah di tutup atau sebaliknya dilanjutkan operasionalnya.
Salah satu anggota Komisi VI DPR RI Ir Nasim Khan saat berada di PG Panji mengatakan, jika ketiga pabrik gula tersebut jika ditutup akan menjadi malapetaka bagi para petani maupun pekerja harian di pabrik pembuatan gula tersebut. “Keresahan penutupan tiga pabrik gula di Situbondo ini berawal dari kesepakatan regrouping yang ditanda tangani oleh seluruh direktur. Di antaranya PTPN IX, X dan IX, ” jelas Nasim Khan.
Lebih lanjut, Nasim Khan mengatakan sebagai wakil rakyat dari Dapil III yang mewilayahi Situbondo, Bondowoso dan Banyuwangi, pihaknya tidak akan berhenti untuk memperjuangkan nasib para petani tebu, pekerja harian dan buruh tebang tebu di tiga PG Situbondo. “Maka itu, kami datang kesini mengajak anggota dan Ketua Komisi VI DPR RI untuk mengecek langsung kondisi tiga PG tersebut,” kata pria asal Fraksi PKB DPR RI itu kemarin.
Masih kata Nasim Khan, rencana penutupan tiga pabrik gula di Kabupaten Situbondo harus dikaji lebih mendalam oleh Kementerian BUMN RI sehingga tidak menimbulkan masalah bagi petani tebu di Situbondo. Untuk itu, usul Nashim Kan, pihaknya meminta Kementerian BUMN harus melakukan penelitian atau riset tentang potensi sumber daya alam lahan tebu di Situbondo serta potensi potensi lainnya. “Kementerian BUMN jangan asal menutup tiga pabrik gula di Situbondo. Mereka harus mau melakukan riset terlebih dahulu,” pinta Nashim Kan.
Bupati Situbondo Dadang Wigiarto memiliki sikap yang sama dengan Komisi VI DPR RI. Menurutnya kalau pemicu penutupan tiga pabrik gula didasarkan pada kualitas tebu justru di Situbondo tanahnya lebih kering dan memiliki kualitas kadar air yang mengandung belerang. Dari sana, ucap Bupati Dadang, ada kualitas yang memadai dan mengikat zat-zat dengan gula. “Saya berharap minimal nanti ada dua pabrik gula di sini dengan mesin baru serta adanya perbaikan sehingga potensi petani menarik diri dari menanam tebu tidak terwujud. Sebab menanam tebu itu merupakan investasi paling aman dan menjanjikan,” pungkas Bupati Dadang. [cty,awi]
