Dwijo Prawiro. [alikus/bhirawa]
Sidoarjo, Bhirawa
Nelayan di Desa Segoro Tambak, Kec Sedati dan nelayan di Desa Kupang, Kec Jabon, akan menjadi pilot project di Kab Sidoarjo oleh pihak USAID dalam hal mengurang resiko bencana, yang diakibatkan oleh adanya perubahan iklim.
Heri Susanto, dari USAID mengatakan, kalau terjadinya perubahan iklim sangat rentan menimbulkan terjadinya bencana. ”Untuk mengurangi resiko bencana yang terjadi di bidang perikanan tersebut, maka USAID akan memberikan sosialisasi dan pelatihan terkait mengurangi resiko terjadinya bencana,” kata Heri, saat memberi paparan dalam workshop Adaptasi Perubahan Iklim (APIK, Kamis (27/4) kemarin.
Disampaikannya, selain Kab Sidoarjo, masalah terkait mengurangi resiko terjadinya bencana karena perubahan iklim ini, juga dipaparkan pada tujuh wilayah daerah di Jatim. Malasanti, dari Bappeda Kab Sidoarjo membenarkan perubahan iklim berpotensi terjadinya bencana. Misal salah satunya, berdampak terjadinya kenaikan permukaan air laut. Karena itu menurutnya Adaptasi Perubahan Iklim (APIK) harus menjadi suatu perencanaan bagi daerah.
”Bagi Sidoarjo masalah ini termasuk penting, sebab Sidoarjo juga termasuk berpotensi bencana,” katanya.
Diakui juga oleh Kepala Badan PenanggulanganbBencana Daerah (BPBD) Kab Sidoarjo, Ir Dwijo Prawiro, wilayah Sidoarjo memang termasuk kategori potensi tinggi bencana. Misalnya angin puting beliung dan kebakaran.
Dari hasil rekapan, bencana paling besar adalah kebakaran. Pada tahun 2015 lalu, sampai terjadi 280 kasus. Sementara bencana angin puting beliung, pada awal tahun 2017 kemarin, telah menyapu hampir 400 an rumah di wilayah Kec Krian. ”Untung saja tidak sampai menimbulkan korban jiwa,” katanya.
Menurutnya, meski hanya bersifat prabencana tapi harus tetap dipikirkan. Karena itu sebagai upaya untuk meminimalisir adanya korban bencana.Menurut ia, karena itu perlu disiapkan adanya Perbup, untuk penanganan sebelum dan sesudah terjadinya bencana.
Diakui Dwijo, sistim penanganan bencana di Kab Sidoarjo harus perlu banyak untuk dibenahi. Karena menurutnya, masalah penanganan bencana adalah tanggung jawab bersama-sama atau multisektor bukan hanya tanggung jawab BPBD saja. [kus]
