Netralitas ASN dalam Pemilu 2024

Oleh :
Sutawi
Guru Besar Universitas Muhammadiyah Malang, PNS Gol.IV-d Kemendikbudristek

Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (HUT KORPRI) ke-52 tanggal 29 November 2023 mengambil tema “KORPRIKAN INDONESIA”. Tema ini bermakna harapan para anggota KORPRI semakin bersemangat dalam bekerja dan berkontribusi melayani kepentingan masyarakat serta mewujudkan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa.Selain itu, mengajak anggota KORPRI di seluruh Indonesia untuk meneguhkan netralitas dan profesionalisme serta meningkatkan kinerja terutama di bidang pelayanan publik dan kepedulian seluruh anggota KORPRI terhadap masyarakat.

KORPRI merupakan sebuah organisasi besar yang menghimpun Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia. Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat pada Semester I-2023 terdapat 4,28 juta ASN, terdiri Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 3,79 juta (89%) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 487,12 ribu (11%).Penempatan PNS dibagi menjadi dua, yakni instansi pusat dan instansi daerah. Instansi pusat terisi 932.048 orang (25%) dari total PNS, sedangkan instansi daerah 2.863.254 orang (75%). Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan PNS terbanyak mencapai 372.304 orang, diikuti Jawa Tengah dengan jumlah PNS mencapai 343.989 orang, disusul Jawa Barat sebanyak 337.203 orang, DKI Jakarta 245.446 orang, dan Sumatera Utara 204.404 orang. Menurut tingkat pendidikannya, mayoritas ASN merupakan lulusan sarjana yaitu sebanyak 3,05 juta orang (71%), diikuti oleh ASN lulusan diploma 639,3 ribu orang (15%), sedangkan lulusan SD-SMA paling sedikit hanya 587,26 ribu orang (14%).

Asas netralitas ASN merupakan isu sangat penting pada HUT KORPRI tahuninikarenaberdekatandengan pelaksanaan Pemilu 2024 yang dilaksanakan serentak meliputi Pemilu Legislatif (Pileg), Pemilu Presiden (Pilpres), dan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada).Menurut penjelasan Pasal 2 UU No.5/2014 tentang ASN, yang dimaksud dengan “asas netralitas” adalah bahwasetiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentukpengaruh manapun dan tidak memihak kepadakepentingan siapapun.Untuk menjaga netralitas ASN, KemenPANRB dan Komisi ASN mengeluarkanSuratEdaran yang menetapkan 16 rambu-rambu larangan bagi ASN terkait Pemilu, yaitu: (1) Kampanye/sosialisasi mediasosial (posting, share, comment, like, dll), (2) Menghadiri deklarasi calon, (3) Ikut sebagai panitia/pelaksana kampanye, (4) Ikut kampanye dengan atribut PNS, (5) Ikut kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, (6) Menghadiri acara parpol, (7) Menghadiri penyerahan dukungan parpol ke paslon, (8)Mengadakan kegiatan mengarah keberpihakan (melakukan ajakan, himbauan, seruan, pemberian barang), (9) Memberikan dukungan ke caleg/calon independen kepala daerah dengan memberikan KTP, (10) Mencalonkan diri dengan tanpa mengundurkan diri, (11) Membuat keputusan yang menguntungkan/merugikan paslon, (12) Menjadi anggota/pengurus partai politik, (13) Mengerahkan PNS untuk ikut kampanye, (14) Pendekatan ke parpol terkait pencalonan dirinya atau orang lain, (15) Menjadi pembicara/narasumber dalam acara parpol, dan (16) Foto bersama paslon dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagaibentuk keberpihakan.
Komisi ASN (KASN) mencatat ada 2.073 pengaduan terkait pelanggaran netralitas ASN selama penyelenggaraan Pilkada 2020 dan jelang Pemilu 2024.Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.605 ASN atau 77,5 persen terbukti melanggar netralitas dan mendapat rekomendasi penjatuhan sanksi moral dan disiplin. Dalam laporannya, KASN juga juga memetakan pelanggar netralitas ASN berdasarkan jabatan. ASN dengan jabatan fungsional tercatat paling banyak melanggar netralitas (26,5 persen), disusul ASN jabatan pelaksana (17,2 persen), jabatan pimpinan (15,7 persen), jabatan administrator (13,4 persen), dan pengawas (11,8 persen).

KASN mencatat sedikitnya ada lima hal yang potensial mengundang pelanggaran netralitas ASN. Mayoritas, ASN melanggar netralitas karena melakukan kampanye atau sosialisasi di media sosial (30,4 persen). Ada pula yang mengadakan kegiatan mengarah pada keberpihakan ke salah satu calon atau bakal calon peserta pemilu (22,4 persen). Kegiatan lain, melakukan foto bersama calon atau pasangan calon dengan mengikuti simbol gerakan tangan atau gerakan yang mengindikasikan keberpihakan (12,6 persen). Ada pula yang melakukan pendekatan ke partai politik untuk kepentingan pencalonan dirinya atau orang lain di pemilu atau pilkada (5,6 persen), hingga menghadiri deklarasi calon peserta pemilu atau pilkada (10,9 persen).KASN mengkhawatirkan potensi pelanggaran netralitas ASN semakin meningkat terkaitpenyelenggaraan Pileg, Pilpres, dan Pilkadayang akan berlangsung serentak di 514 kabupaten/kota di 38 provinsi pada tahun yang sama. Pileg dan Pilpres dilaksanakan pada 14 Februari 2024, sedangkan Pilkada pada 27 November 2024.

Menurut Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pelanggaran netralitas ASN merupakan salah satu dari empat isu kerawanan Pemilu yang banyak ditemukan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Menurut Bawaslu, kerawanan pemilu adalah segala hal yang mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis. Kerawanan ini diukur melalui empat indikator utama, yaitu:(1) dimensi sosial dan politik meliputi keamanan, otoritas penyelenggara pemilu, serta otoritas penyelenggara negara; (2) dimensi penyelenggaraan pemilu meliputi hak memilih, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, ajudikasi dan keberatan pemilu, serta pengawasan pemilu; (3) dimensi kontestasi meliputi hak dipilih dan kampanye calon; dan (4) dimensi partisipasi meliputi partisipasi pemilih dan partisipasi kelompok masyarakat. Keempat indikator tersebut kemudian diolah menjadi skor berskala 0-100. Suatu wilayah dinyatakan memiliki kerawanan tinggi jika mendapat skor IKP antara 68,5-100, skor 21,7-68,5 masuk kategori kerawanan sedang, dan skor kurang dari 21,7 berarti kerawanan rendah.

Dengan metode penilaian tersebut, Bawaslu meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 dan mengukur tingkat kerawanan daerah terkait pelanggaran netralitas ASN. Data IKP menyebutkan ada 10 provinsi yang memiliki potensi kerawanan tinggi terjadinya pelanggaran netralitas ASN. Sepuluh provinsi tersebut adalah Maluku Utara (100), Sulawesi Utara (55,87), Banten (22,980), Sulawesi Selatan (21,93),NTT (9,40) Kalimantan Timur (6,010, Jawa Barat (5,48), Sumatera Barat (4,96), Gorontalo (3,90), dan Lampung (3,90). Bawaslu juga menemukan ada 10 kabupaten/kota dengan indeks kerawanan tinggi pada isu netralitas ASN, yaitu Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (100), Kabupaten Wakatobi (86,54), Kota Ternate (69,23), Kabupaten Sumba Timur (67,31), Kota Parepare (63,46), Kabupaten Bandung (59,62), Kabupaten Jeneponto (57,69), Kabupaten Mamuju (40,38), Kabupaten Halmahera Selatan (40,38), dan Kabupaten Bulukumba (39,90).

———— *** ————-

Rate this article!
Tags: