Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama tiga kepala daerah, Wali Kota Surabaya, Bupati Gresik dan Plt Bupati Sidoarjo sepakat memperpanjang 14 hari lagi atau sampai 25 Mei. [oky abdul sholeh]
Pemprov, Bhirawa
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menegaskan belum akan menerapkan new normal life (Kehidupan normal baru). Sebab, hingga saat ini Rate Of Transmision di Jatim masih di angka 1,32 dan 1,6 untuk Surabaya. Sementara new normal baru bisa dilakukan jika ROT telah sampai di bawah angka 1.
Kendati demikian, Gubernur Khofifah mengaku telah mendiskusikan dengan berbagai kalangan secara terbatas. “Nanti misal kalau kita akan memasuki new normal seperti apa. Format-format diskusi dan FGD secara virtual dengan melibatkan BI dan OJK, ekonom terus kita lakukan,” tutur Khofifah, Selasa (26/5).
Untuk menerapkan format new normal, pemerintah perlu menyiapkan berbagai tahapan. Bahkan Khofifah meminta langkah ini dilakukan dengan perencanaan berlapis.
“Saya minta ada plan a, plan b, plan c. Tetapi itu semua baru akan kita laksanakan setelah rate of transmission kita memastikan di bawah 1. Hari ini Jatim masih 1,32. Surabaya 1,6. Kita akan memastikan bahwa penurunan rate of transmission ini menjadi penting untuk kita menjadikan patokan memulai new normal,” tegas Khofifah.
Menurutnya, Pemprov saat ini masih dalam konsentrasi pada penurunan penyebaran dan penghentian penyebaran. Pihaknya ingin memaksimalkan ikhtiar untuk menghentikan penyebaran Covid-19 secara terukur. Terutama di Surabaya, yang mendominasi kasus Covid-19 di Jatim lebih dari 60 persen dan 80 persen lebih di Surabaya Raya. Sementara Malang raya haya di kisaran 3,2 persen.
“Nah dari pola-pola yang sudah kita ukur melibatkan pakar epidemiologi tentu kita akan fokus pada penurunan penyebaran sampai penghentian penyebaran sambil kita menyiapkan plan a b c ketika melakukan new normal tertutama untuk perusahaan dan berbagai sektor perdagangan di Jatim,” kata Khofifah.
Lebih lanjut Gubernur Khofifah mengatakan, terkait penanganan Covid-19 ini, jika mengacu dari PP Nomor 21 tahun 2020. Ketika terjadi bencana alam atau non alam sesungguhnya leading sektor adalah kabupaten/ kota. Baik dari penyiapan SDM, peralatan, maupun logistik. Namun, jika kabupaten / kota meminta dukungan kebutuhan untuk perbantuan maka diminta untuk melakukan koordinasi dengan kabupatrn/ kota sekitarnya. Kalau kabupaten/ kota sekitarnya memberi perbantuan dengan support pembiayaan dari kabupaten/ kota terdampak. Baru setelah itu kalau misal butuh bantuan lagi ke pemprov.
“Tapi kita tidak menunggu perbantuan sampai diminta kabupaten/ kota. Pemprov dari awal Maret menyiapkan berbagai hal. Tetapi akan sangat tergantung pada format komitmen dari pemda sampai denganRT – RW,” tutur Khofifah.
Menurutnya, RT – RW akan bergerak atas perintah pimpinan daerah masing-masing.
“Maka saya minta kepada seluruh kepala daerah semua fokus dan konsentrasi. Saya yakin masyarakat Jatim memiliki tingkat partisipasi yang sangat tinggi termasuk adalah untuk bisa menjadikan mereka di lini terdepan dalam penurunan sampai penghentian covid,” tegas gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut.
Begitupun untuk menerapkan New Normal, membutuhkan reedukasi hingga tingkat RT – RW. Jika reedukasinya clear di tingkat RT dan semua RW resosialisasinya clear, warganya juga akan patuh terhadap protokol Covid-19.
“Warganya akan sungkan kalau gak pakai masker keluar rumah. Saya rasa social punishment yang paling memberikan dampak ketika tetangga kanan kiri sudah mengingatkan. Kalau kita di pemprov terlalu jauh. Maka RT memiliki tingkat efektivitas yang tiggi untuk mereedukasi warganya,” pungkas Khofifah. [tam]
