Nikah Beda Agama Marak, Bagaimana Kita Bersikap?

Oleh :
Gandhung Fajar Panjalu
Pengajar Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya

Akhir-akhir ini, diskursus mengenai perkawinan beda agama kembali mencuat. Yang terbaru, berita tentang putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap pasangan yang menikah berbeda agama. Putusan tersebut dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.
Dalam amar putusananya, Hakim PN Surabaya mengabulkan permohonan RA yang beragama Islam dan EDS yang beragama Kristen untuk melangsungkan perkawinan beda agama di hadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kotamadya Surabaya.
Padahal sebelumnya, keduanya telah mengajukan permohonan pencatatan perkawinan di Dispendukcapil Kota Surabaya dan kemudian ditolak dengan alasan berbeda agama.
Selain fenomena ini, sebelumnya juga sempat marak isu perkawinan yang dikabarkan berbeda agama terjadi di Semarang pada awal Maret lalu. Isu tersebut reda setelah diklarifikasi bahwa kedua mempelai menikah di gereja dengan menggunakan aturan gereja lalu dicatatakan di Catatan Sipil, sehingga tergolong menikah seagama.

Kedudukan Perkawinan Beda Agama di Indonesia
Agama merupakan salah satu aspek yang tidak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Paw Research Center, menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan tingkat religiusitas tinggi dan menempatkan agama sebagai hal penting dalam hidupnya.
Termasuk di dalamnya adalah perkawinan dianggap sebagai ikatan sakral karena tidak hanya berkaitan dengan hubungan pribadi dari pasangan yang melangsungkan perkawinan saja, namun juga berkaitan dengan permasalahan Agama.
Hal tersebut didasarkan pada definisi perkawinan sebagaimana dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan (UUP) Nomor 1 Tahun 1974, bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan bekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Selanjutnya, pasal 2 UUP menyebutkan “bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Klausa tersebut menjadi syarat materiil sahnya suatu perkawinan, bahwa setiap Warga Negara Indonesia yang hendak menikah untuk melewati lembaga agamanya masing-masing serta tunduk terhadap aturan agama yang ia anut tentang perkawinan.
Bagi WNI yang beragama Islam, dalam urusan perkawinan juga terikat dengan hukum perkawinan sebagaimana dalam Buku I Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang telah dikuatkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991. Dalam pasal 40C dan 44 KHI, tegas dinyatakan bahwa ada larangan bagi seorang muslim untuk melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang tidak beragama Islam.

Mengapa Islam melarang Perkawinan Beda Agama?
Setidaknya, terdapat dua alasan yang menjadikan perkawinan beda agama tidak dapat diterima dalam Islam. Pertama, karena hal tersebut bertentangan dengan nash atau dalil dalam al-Qur’an maupun al-Hadits. Dalil tersebut dapat kita lihat misalnya dalam Q.S Al-Baqarah 221 yang melarang perkawinan dengan pasangan yang musyrik. Sementara itu, alasan kebolehan perkawinan dengan ahli kitab telah direkonstruksi dengan konteks sosio-kultural yang terjadi saat itu sebagai ‘illat hukum kebolehan tersebut misalnya terkait dakwah serta mempertimbangkan jumlah Ummat Islam.
Kedua, dikarenakan perkawinan beda agama tidak sesuai dengan tujuan ditetapkannya syariat Islam (Maqashid Syariah). Sebagaimana diketahui, tujuan Maqasid Syariah meliputi lima hal, yakni penjagaan terhadap agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal.
Membincang perkawinan beda agama bukan hanya bertentangan dengan prinsip penjagaan agama saja namun juga dengan empat hal lain. Hal tersebut karena permasalahan keluarga dan agama memiliki kompleksitasnya masing-masing yang saling bertaut. Misalnya terkait penjagaan harta, bahwa perkawinan beda agama sangat berdampak misalnya terkait pengelolaan harta bersama, pembagian waris, dan sebagainya. Begitu juga dengan persoalan penjagaan keturunan, bahwa perkawinan beda agama berkaitan dengan status hukum keperdataan anak, nasab anak, perwalian anak, dan sebagainya

Kesamaan Agama sebagai Fondasi Ketahanan Keluarga
Membincang ketahanan keluarga, didasarkan pada kemampuan keluarga tersebut untuk terus berjalan sesuai dengan fungsinya, yang salah satunya merupakan fungsi agama. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), keluarga memiliki 8 fungsi, yakni Fungsi Agama, Fungsi Kasih Sayang, Fungsi Perlindungan, Fungsi Sosial Budaya, Fungsi Reproduksi, Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan, Fungsi Ekonomi dan Fungsi Pembinaan Lingkungan.
Fungsi agama tentu saja bermakna kemampuan anggota keluarga tersebut untuk bersama-sama menjalankan ajaran agama dengan baik dalam keluarganya. Ajaran agama tersebut berupa ajaran yang bersifat ritus (ibadah), maupun yang bersifat nilai.
Ajaran agama tersebut membuat manusia dalam hidupnya tidak hanya berorientasi kepada kepentingan semasa ia hidup di dunia, namun juga memiliki pandangan tentang kehidupan setelah kematian mendatanginya. Tentu saja, seseorang bisa mengamalkan ajaran agamanya dengan baik jika ia membangun rumah tangga dengan kesamaan agama.
Narasi “Tidak mengapa menikah beda agama asal bisa menjalankan ajaran agama masing-masing dengan baik” adalah sebuah kesalahan berfikir (logical fallacy). Tidak mungkin pasangan beda agama dapat menjalankan ajaran agama masing-masing dengan baik, disebabkan perkawinannya sendiri sudah merupakan bentuk pelanggaran terhadap ajaran agama.

Pencegahan Perkawinan Beda Agama
Berdasarkan aspek hukum, agama maupun teori ketahanan keluarga sebagaimana penulis paparkan pada bagian sebelumnya, menunjukkan bahwa kesamaan agama memiliki posisi penting dalam membangun rumah tangga. Hal ini menunjukkan pentingnya mengetahui beberapa hal mendasar tentang calon pasangan, sebelum melangsungkan perkawinan. Misalnya terkait dengan status perkawinannya, agamanya, maupun beberapa hal mendasar lain.
Apabila dalam proses perkenalan, diketemukan adanya hal mendasar yang menjadikan perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan maka tentu kedua belah pihak harus dapat memahami dan menyadarinya, bukan justru melakukan hal-hal yang bisa jadi akan bertentangan dengan kaidah-kaidah pokok baik dalam hal hukum, agama maupun teori ketahanan keluarga.
Orang tua juga memiliki peran penting dalam proses approval terhadap calon pasangan bagi anaknya. Sebagaimana diketahui, masyarakat Indonesia biasanya menggunakan pendekatan Mixed Marriage dalam perkawinannya, dimana mayoritas pasangan menemukan pasangannya sendiri, namun masih bergantung pada orang tua khususnya wali terkait kebolehan menikah.
Hal ini berbeda dengan pendekatan Arranged Marriage dimana orang tualah yang mencarikan pasangan bagi anaknya. Berbeda pula dengan pendekatan Voluntary Marriage, dimana calon pengantin yang mencari sendiri dan mengesampingkan kedudukan orang tua dalam memilih pasangan.
Begitu pula para akademisi maupun praktisi di bidang hukum dan keluarga, untuk mensosialisasikan pentingnya melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang seagama. Tentu saja, harapannya adalah agar keluarga yang dibangun bisa menjadi keluarga yang bukan hanya bahagia, namun juga keluarga yang bersatu di dunia hingga akhirat kelak.

———- *** ————

Tags: