Foto: ilustrasi
Pemprov Jatim, Bhirawa
Nilai Tukar Nelayan (NTN) Jawa Timur bulan Oktober 2014 naik sebesar 0,13 persen dari 109,29 pada bulan September 2014 menjadi 109,44 pada bulan Oktober 2014. Hal ini disebabkan indeks harga yang diterima nelayan mengalami peningkatan sebesar 0,54 persen sementara indeks harga yang dibayar nelayan mengalami peningkatan sebesar 0,40 persen.
Kepala BPS Jatim, Sairi Hasbullah mengatakan, sepuluh komoditas utama yang mengalami peningkatan indeks harga yang diterima nelayan adalah ikan layang, ikan tongkol, udang, ikan kembung, ikan manyung, ikan bawal, ikan kakap, ikan tenggiri, ikan kerapu, dan ikan pari. Sementara sepuluh komoditas utama yang mengalami penurunan indeks harga yang diterima nelayan adalah ikan kuniran, ikan lemuru, ikan layur, cumi-cumi, teripang, ikan cakalang, ikan belanak, ikan kuwe/bebara, ikan teri, dan ikan selar.
Sepuluh komoditas utama yang mengalami kenaikan indeks harga yang dibayar nelayan adalah cabai merah, bawang merah, kapal motor, perahu tanpa motor, es batu, beras, oli/pelumas, kacang panjang, upah angkut ke TPI, dan jeruk.
Sementara sepuluh komoditas utama yang mengalami penurunan indeks harga yang dibayar nelayan adalah tomat sayur, upah membersihkan kapal, umpan, ikan pindang tongkol, ikan cakalang, telur ayam ras, gula pasir, daging ayam ras, ikan tongkol, dan ikan selar.
“Perkembangan NTN bulan Oktober 2014 terhadap bulan Desember 2013 (Kumulatif Oktober 2014) mengalami peningkatan sebesar 6,77 persen. Sementara perkembangan NTN bulan Oktober 2014 terhadap bulan Oktober 2013 (year-on-year) mengalami peningkatan sebesar 7,88 persen,” kata Sairi, Kamis (20/11).
Dari enam provinsi di Pulau Jawa yang melakukan penghitungan NTN pada bulan Oktober 2014, dua provinsi mengalami peningkatan NTN dan empat provinsi mengalami penurunan NTN.
Peningkatan terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 0,54 persen diikuti Provinsi Jawa Timur 0,13 persen. Sementara Provinsi yang mengalami penurunan NTN terbesar adalah Provinsi Banten sebesar 1,03 persen diikuti Provinsi Jawa Tengah 0,99 persen, Provinsi D.K.I. Jakarta 0,32 persen, dan Provinsi D.I. Yogyakarta 0,002 persen. [rac]
