Wali kota Mojokerto Ning Ita didampingi Kadinas Amin Wachid memberikan wejangan kepada seluruh kasek dan Guru se Kota Mojokerto, Senin (29/7).
Respon Kebijakan Mendiknas soal Rotasi Guru
Kota Mojokerto, Bhirawa
Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari bergerak cepat mengumpulkan kepala sekolah dan guru se Kota Mojokerto. Langkah ini dilakukan Ning Ita sebagai respon kebijakan mendiikbud yang akan melakukan rotasi pengajar di Seluruh Indonesia.
Menurut Ning Ita, Pemkot Mojokerto mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan zonasi yang meliputi zonasi siswa, zonasi guru, dan zonasi mutu serta kualitas pendidikan.
Sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan, Wali kota Ika Puspitasari menggelar pertemuan yang dihadiri Kepala Sekolah dan Guru TK, SD, SMP di Kota Mojokerto di Ruang Nusantara Pemkot Mojokerto, Senin (29/7).
Ning Ita berharap Kepala Sekolah memiliki kemampuan, integritas, loyalitas, kreatifitas dan inovasi untuk kemajuan sekolah. Selain itu Kepala Sekolah juga harus menjunjung tinggi profesionalisme, sanggup bekerja sama dengan semua elemen pendidikan dan meninggalkan ego sektoral untuk kemajuan pendidikan di Kota Mojokerto.
“Program pemerataan kualitas pendidikan di seluruh indonesia terus digulirkan oleh pemerintah. Setelah memberlakukan PPDB dengan sistem zonasi, kini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bakal melaksanakan rotasi guru,” beber Ning Ita.
Sebelumnya Mendikbud Muhadjir Effendy mennyebut pemerintah akan segera menerapkan kebijakan rotasi bagi guru yang bertugas di sekolah Negeri.
Kata Muhadjir, salah satu kebijakan dalam rotasi guru yakni batasan waktu bagi guru yang bertugas di satu sekolah negeri paling lama 6 tahun.
“Peraturannya sudah dibikin. Guru guru di daerah harus diputar (rotasi), maksimum guru mengabdi itu 6 tahun di satu sekolah,” kata Muhadjir saat menghadiri acara Tablig Akbar di Lapangan Jogoroto, Kabupaten Jombang lalu.
Kebijakan rotasi guru akan diterapkan dalam tahun ajaran ini. Dia berharap, upaya pemerataan pendidikan di Indonesia ini bisa segera diikuti oleh pemerintah daerah.
“Mulai tahun ajaran ini kita mulai dan sebagian daerah sudah memulainya,” pungkasnya. [kar]
