Wali Kota Mojokerto Ning Ita menghadiri Musrenbang RPJM dan RKPD Provinsi Jatim, Selasa (9/4). [kariyadi/bhirawa]
Disampaikan Ketika Hadiri Musrenbang Provinsi Jatim)
Kota Mojokerto, Bhirawa
Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari atau yang akrab disapa Ning Ita menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jatim Tahun 2020 di Ballroom Lantai 4 Grand City Convex Surabaya, Jl Walikota Mustajab Nomor 1, Surabaya, pada Selasa (9/4).
Pembukaan Musrenbang ditandai dengan pemukulan gong oleh Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Mardiasmo dengan didampingi Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak.
Musrenbang terbagi menjadi dua forum pertemuan yaitu sidang pleno yang berlangsung usai pembukaan dan sidang kelompok yang akan berlangsung pada Rabu – Kamis (10-11/4) di Garden Palace Hotel Surabaya, Jl Yos Sudarso Nomor 11, Surabaya.
Dalam sambutannya, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa memaparkan isu-isu strategis RPJMD Jawa Timur yang meliputi SDG’s tahun 2016-2030, Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) / Asian Economic Community (AEC) Tahun 2016, RPJPN 2005-2025, pembangunan sumber daya manusia secara utuh berbasiskan nilai keagamaan dan kebudayaan. Pembangunan ekonomi berbasis gotong royong sehingga tercapainya keadilan dan kesejahteraan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tata kelola pemerintahan, demokrasi kewarganegaraan, pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
Khofifah juga memaparkan 15 isu strategis RPJMD Jatim yang bersifat sektoral yang meliputi kemiskinan pedesaan yang masih tinggi, stanting dan kesadaran nutrisi serta jangkauan prasarana dasar seperti sanitasi yang masih rendah, UKM masih terkendala daya saing komersial dan teknologi serta akses pasar. Pertanian rentan hadapi fluktuasi harga dan meningkatnya biaya produksi seperti pupuk dan obat, ekspor masih harus digenjot.
”Banyak impor bahan baku untuk industri tapi belum banyak yang diarahkan untuk re-export, ketujuh meningkatnya upah buruh di ring-1 dan isu kesejahteraan buruh, angka putus sekolah SMA, SMK dan MAN masih tinggi terutama kaum perempuan, selanjutnya lulusan vokasi belum terserap secara optimal, kualitas guru SMA, SMK dan MAN masih banyak yang belum lulus uji kompetensi,” jelas Khofifah.
Masih dalam pemaparannya, Khofifah menjelaskan, masih banyak kasus korupsi di kabupaten / kota di Jatim, pembangunan jalan tol perlu disambut meningkatnya kegiatan industri dan ekonomi sekunder-tersier, menumpuknya rujukan ke RS Soetomo dan Saiful Anwar, jalan yang rawan rusak karena kelebihan muatan truk, minimnya kesejahteraan guru honorer sekolah SMAN, SMKN dan MAN, kearawanan bencana termasuk banjir dan tanah longsor.
”Isu strategis RPJMD Jatim yang bersifat kewilayahan meliputi pencemaran sungai dan lingkungan termasuk penanganan limbah B3 terutama di kawasan industri, kawasan perkotaan strategis terkait terkendala isu kemacetan, Jembatan Suramadu dipandang belum membawa kemajuan di Madura, adanya daerah – daerah yang belum terjangkau akses transportasi handal termasuk Kepulauan, kelestarian hutan terutama di hutan konservasi,” papar Khofifah.
Dalam Musrenbang tahun ini para peserta memperoleh materi yang disampaikan Sekjend Kemendagri Hadi Prabowo, Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Bappenas Bambang Prijambodo, Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur Pengawasan M Yusuf Ateh, Penyampaian Pokok- pokok Pikiran (Perwakilan) Komisi XI DPR RI Dapil Jatim tentang Prioritas Pembangunan Provinsi Jatim Tahun 2020 oleh Perwakilan Komisi XI DPR RI, Penyampaian Pokok-pokok Pikiran DPRD Provinsi Jawa Timur tentang Prioritas Pembangunan Provinsi Jatim Tahun 2020 oleh Ketua DPRD Provinsi JawaTimur dan diakhiri dengan dialog yang dipandu oleh Wakil Gubernur Jatim.
Musrenbang RPJMD Tahun 2019-2024 dan RKPD Provinsi Jatim Tahun 2020 diikuti oleh Forkopimda Provinsi Jatim, Ketua Partai Politik di Jatim, Anggota Komisi XI DPR RI Dapil Jatim, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim serta Ketua Fraksi dan Ketua Komisi DPRD Jatim, Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim, Pimpinan BUMN dan BUMD se-Jawa Timur serta Bupati / Wali Kota se-Jatim dan Kepala Bappeda se-Jatim dan perwakilan provinsi lain yang berdekatan.
Dalam kesempatan ini juga diberikan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2019, kepada Kab Bondowoso sebagai Terbaik I, Terbaik II kepada Kab Sampang, Terbaik III- Kab Situbondo, Harapan Terbaik I-Kab Trenggalek, Harapan Terbaik II – Kab Ngawi Harapan Terbaik III- Kab Ponorogo Kota Terbaik I- Kota Kediri KotaTerbaik II – KotaMalang, serta Kota Terbaik Harapan I kepada Kota Blitar. [kar]
