Wali kota Mojokerto Ning Ita (tengah) usai menerima hasil evaluasi SPBE dari KemenPAN RB bersama Sekdakot Mojokerto dan Kadis Infokom. n kariyadi/bhirawa.
Kota Mojokerto, Bhirawa
Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari atau yang akrab dengan sapaan Ning Ita, menerima hasil evaluasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dari Kemenpan-RB di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto Kav 71-73, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (28/3)
Hasil evaluasi SPBE diserahkan kepada 616 lembaga pemerintah yang terdiri dari 89 Kementerian / Lembaga, 43 Pemerintah Provinsi, 458 Kota / Kabupaten dan 35 kepolisian se-Indonesia. Penyerahan hasil evaluasi SPBE dilakukan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin mengatakan evaluasi tersebut bukan ajang untuk mencari siapa yang terbaik, melainkan untuk memacu meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat melalui SPBE.
Syafruddin mengatakan pentingnya seluruh instansi kelembagaan dihubungkan melalui sistem elektronik adalah untuk mempercepat kinerja pelayanan publik.
“Jadi kalau semua infrastruktur itu disinkronkan dari seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah tentu akan sangat efektif dan efisien dalam aspek-aspek kontroling, pengawasan sekaligus mempercepat kinerja dan tata kelola pemerintahan dari tingkat pusat dan daerah.Karena kita bisa monitoring semua apa yang dilakukan dan yang pasti adalah berujung kepada percepatan pelayanan publik,” jelas Syafruddin.
Usai menerima hasil evaluasi, Ning Ita menyampaikan bahwa dengan diterimanya hasil evaluasi akan menjadi acuan bagi pemerintah Kota Mojokerto untuk penerapan SPBE kedepan. “Evaluasi SPBE ini bukan tentang mana yang memiliki teknologi lebih canggih, tetapi lebih untuk menilai penerapan SPBE dalam instansi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” kata Ning Ita.
Sebelum acara penyerahan hasil SPBE berlangsung, Ning Ita dengan didampingi oleh Sekdakot Mojokerto Harlistyati dan Kabag Organisasi Istibsaroh melakukan konsultasi dengan Kepala Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur Muhammad Yusuf Ateh. [kar]
