Karikatur Ilustrasi
Berkah hujan, tekad pemerintah mewujudkan “zero hot-spot” pada tahun 2017, boleh jadibisa terwujud. Awalnya, titik panas diduga meningkat lebih dari 200% dibanding tahun lalu. Juga terdapat sebaran pada kawasan baru yang terpapar di empat propinsi. TNI (gabungan) dan Polisi tetap dikerahkan untuk meminimalisir kebakaran hutan. Presiden juga minta garansi, bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus sudah selesai tahun ini.
Juga harus dijamin tidak terjadi lagi pada tahun 2018. Sehingga masih harus diupayakan lebih gigih, dan sistemik. Antaralain, dengan penanaman pohon varietas jenis “benteng air.” Misalnya pohon pisang. Pada akhir November, berdasar citra satelit NOAA, hanya terdapat satu hot-spot (titik api). Namun laporan itu patut dicermati oleh Menkopolhukam. Karena konsistensi dan validitasnya diragukan.
Data BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), lima propinsi sudah menyatakan situasi darurat karhutla. Yakni, Riau, Jambi, Sumsel, Kalsel, dan Kalbar. Secara nasional, terdapat 282 sebaran titik panas. Kalbar (150 titik), Sumsel (23), Riau (16), dan Sulsel (18). Di Kalbar seluas 1,6 juta hektar lahan gambut rawan terbakar. Gubernur Kalbal, telah melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Akan dicabut izin usahanya.
Kambuhnya kebakaran hutan dan lahan tahun ini (sampai Agustus lalu) tergolong aneh. Karena musim hujan bertambah panjang dibanding tahun lalu. Bahkan musim kemarau terasa singkat, hanya pada bulan September dan Oktober. Sehingga patut dikhawatirkan kebakaran hutan dan lahan semakin meluas. Sudah terbukti, terdapat daerah baru terpapar karhutla. Diantaranya merembetke Aceh, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara, dan Papua.
Sedangkan daerah “endemik” karhutla, juga tetap membara. Antaralain, Taman Nasional Tesso Nelo, di OKI (Ogan Komering Ilir), antara Riau dengan Jambi. Presiden Jokowi telah meng-instruksikan cara pemadaman karhutla lebih sistemik. Kementerian Koordinator bidang Politik Keamanan dan Hukum, diminta meng-koordinasi pemadaman karhutla. Melibatkan Kodam, Polda, Kodim dan Polres. Sampai Koramil dan Polsek, dilibatkan.
Hingga awal Agustus 2017, terpantau lebih dari 1.300 titik panas tersebar di 9 propinsi. Kalimantan menjadi kawasan paling parah, dengan titik panas terbanyak di Kalimantan Barat (Kalbar). Karhutla tahun ini tergolong menurun jika dibanding dua tahun sebelumnya. Tahun 2016 karhutla turun drastis menjadi 243 titik, karena musim hujan bertambah panjang.
Namun anehnya, selama tahun 2017 (1 Januari sampai 25 November) berkobar lebih banyak lagi menjadi 2.551 hot-spot. Sebelumnya dilaporkan hanya558 titik panas (sampai Agustus 2017).Berarti selama tiga bulan puncak kemarau(Agustus – November awal), terjadi kenaikan titik panas lebih dari 450%! Sehingga patut dikhawatirkan, zero hot-spot, hanya disebabkan hujan. Bukan hasil upaya pemadaman karhutla yang sistemik.
Anehnya lagi, titik panas selalu dilaporkan mengalami pengurangan setiap tahun. Terasa, bahwa catatan pelaporan pemadaman karhutla, data angka (titik panas) tidak valid. Berdasar pembidangan tupoksi (tugas pokok dan fungsi), karhutla menjadi urusan kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Namun presiden meng-instruksi-kan secara khusus melibatkan TNI dan Polri.
Pengalaman kebakaran hutan tahun 2015, telah menyebabkan musnahnya 2,6 juta hektar. Kerugian tak ter-perikan mencapai lebih dari Rp 200 trilyun. Serta 500ribu jiwa (di Sumatera dan Kalimantan), terpapar langsung dampak kabut asap. Kebakaran juga diduga dilakukan oleh sindikat pembukaan lahan internasional. Ini darurat kabut asap terbesar di dunia. Bukan sekadar gejala alam, melainkan kebanditan terhadap lingkungan hidup. Karhutla, harus dianggap sebagai extra ordinary crime, sejajar dengan terorisme. Namun pemadaman (dan pencegahan) karhutla bagai buka-tutup lubang.
——— 000 ———
