Knan kkiri: Johny G Plate. Arie Djunaedi, Efendy Simbolon.
Jakarta, Bhirawa
Untuk menempuh jalan demokrasi, Indonesia harus menjalankan secara konsisten 5 hal besar. Yakni pertama, dari sistem politik otoritarian (di jaman Orla dan Orba) menjadi lebih demokrasi. Kedua, merubah sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Ketiga, ekonomi tak lagi berbasis Sumber Daya Alam, tetapi ekonomi kreatif berbasis Sumber Daya Manusia. Keempat, hubungan luar negeri masa lalu yang lebih pada “aku”, ” saya”, “beta” , dirubah jadi Indonesia dalam kepentingan kawasan. Yakni kawasan Asean, Asia Pasifik serta Dunia. Kelima, pendekatan keamanan yang sudah ditinggalkan diganti dan mengedepankan pendekatan hukum.
Demikian saran yang dikemukakan Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dalam dialog kendaraan bertema “Langkah Demokrasi RI Setelah Usia 74 ?”, Rabu (13/8). Nara sumber lainnya, WakilKetua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera dan pakar hukum tata negara Margarito Kamis.
Nono Sampono lebih jauh, berujar; dengan menggunakan parameter tersebut, kondisi Indonesia akan makin dinamis dan maju. Jika
Indonesia tidak mengambil jalan demokrasi, maka akan ada persoalan besar yang harus dihadapi. Contoh nyata, Korea Utara, tinggal menunggu waktu saja untuk menjalankan demokrasi. Bahkan negara Jerman bersatu, kini menjadi negara demokrasi.
” Jika ada kelompok masyarakat yang berkehendak ingin kembali ke UUD 45, itu suatu kemunduran demokrasi. dunia sekarang sudah berbeda sekali dengan dulu. ambil contoh soal anggaran, komponennya yaitu pendapatan domestik bruto, pajak dan pinjaman.” ungkap Nono Sampono
Mardani Ali Sera menyatakan, demokrasi di Indonesia berjalan turun naik, penyebabnya bukan masyarakat, tetapi para “elite” politik. Hal tersebut terlihat pada Pilpres, dimana 81% masyarakat datang ke TPS.Tapi dalam Pileg yang datang ke TPS merosot, jadi sebaliknya. Ini layaknya pemburu rente atau pemburu kekuasaan, maka punishment dari publik jadi menguat. Kualitas demokrasi akan sangat ditentukan oleh perilaku elit.
“Dalam negara demokrasi diperlukan partai oposisi. Jika oposisi kuat, rakyat bisa berdaulat atas pemerintahan, sehingga pemerintahan negara berjalan dengan baik. Tetapi jika sebaliknya, maka “elit politik” lah yang berdaulat,” tandas Mardani Ali Sera. [Ira]
