Trenggalek, Bhirawa
Mendapat permasalahan dalam normalisasi dan naturalisasi DAS (Dasar Aliran Sungai) Komisi II DPRD Kabupaten Jombang bidang fisik dan sarana prasarana kunjungi DPRD Kabupaten Trenggalek, mengingat kondisi pendangkalan sungai perlu di lakukan pengerukan agar tidak terjadi luapan air sungai ketika hujan turun.
Kendati demikian permasalahan yang dihadapi Kabupaten Jombang masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah Kabupaten Trenggalek, mengingat kondisi bumi Minak sopal merupakan wilayah pegunungan sehingga sering mengakibatkan tanah dari pegunungan yang mengikuti aliran sungai dan membuat sungai dangkal kembali.
Sekertaris DPRD Kabupaten Trenggalek Muhtarom mengatakan bahwa kondisi real Kabupaten Trenggalek yang merupakan dataran tinggi sehingga sungai banyak yang mengalami pendangkalan setelah dilakukan pengerukan , namun hasilnya belum maksimal.
“Kondisi real di kabupaten Trenggalek ini sungainya juga dangkal perlu dilakukan normalisasi dengan dilakukan pengerukan itu, akan tetpi hasilnya juga belum maksimal, kenapa demikian karena setelah hujan turun lagi ternyata tanah tanah yang ada di pegunungan itu masuk lagi ke sungai dan akhirnya dangkal lagi,” ungkap Muhtarom usai rapat di Sekertariat Gedung DPRD Kabupaten Trenggalek,Senin(15/2).
Sementara itu diungkapkan Doni Anggun Pimpinan Rombongan Komisi II DPRD Kabupaten Jombang mengungaku kedatangannya ke Trenggalek karena mendapatkan persoalan terkait normalisasi DAS yang selama ini menjadi pekerjaan pemerintah kabupaten Jombang.
“Persoalannya hampir sama yaitu masalah pendangkalan sungai karena masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan secara masif di Kabupaten Jombang, sama juga di Kabupaten Trenggalek,” tuturnya.
Politisi PDI P ini menceritakan di Kabupaten Jombang pernah terjadi bencana banjir, salah satu penyebabnya karena normalisasi pembersihan sungai belum dikerjakan secara maksimal.
“Misalkan sungai itu masuk wilayah provinsi, Jadi masalah koordinasi terkait administrasi dengan provinsi yang masih lemah menurut kami,” ungkap dia.
Sehingga harus ada langkah-langkah awal ketika koordinasi ini belum bisa terselesaikan secara maksimal, jangan sampai masyarakat terkena dampak karena menunggu masalah administrasi.
“Kedepan harapan saya ada langkah langkah awal ketika koordinasi ini belum bisa diselesaikan secara maksimal misalkan belum ada surat balasan, tetapi kami dari pemerintah daerah Jombang punya langkah awal untuk bisa dilakukan, diantaranya ada penganggaran pemerintah daerah di awal, misalkan alat berat diturunkan dari pemerintah daerah terlebih dahulu untuk dikerjakan sambil menunggu hal yang bersifat administrasi,” pungkasnya. [wek]
