NPHD Diteken, Besaran Anggaran Pilkada Rp57,5 Miliar

Pemkab Lamongan, Bhirawa
Setelah melalui pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 di Lamongan akhirnya disepakati.
Besaran anggaran Pilkada Lamongan 2020 yang telah disepakati tersebut adalah Rp 57,5 miliar untuk KPU Lamongan dan Rp 17,5 miliar untuk Bawaslukab Lamongan.
Ketua KPU Lamongan, Machrus Ali membenarkan kalau NPHD untuk Pilkada Lamongan telah disepakati dan ditandatangani bersama antara Pemkab Lamongan, KPU Lamongan dan Bawaslukab Lamongan.
“Alhamdulillah NPHD telah disepakati dan sudah ditandatangani, sehingga tahapan Pilkada akan segera bisa kami lakukan,” kata Machrus,Minggu (6/10).
Dikatakan oleh Machrus, anggaran yang telah disepakati tersebut mengalami perubahan dari usulan yang diberikan KPU Lamongan sejumlah Rp105,8 miliar, maupun usulan dari Bawaslukab Lamongan sebesar Rp18 miliar.
“Dengan perubahan jumlah anggaran Pilkada 2020, kami akan melakukan efisiensi anggaran dalam setiap tahapan Pilkada,” jelasnya. Beberapa upaya efisiensi yang akan dilakukan, lanjut Machrus, diantaranya adalah pada poin untuk sosialisasi dan belanja barang.
“Untuk poin-poin yang akan dilakukan efisiensi anggaran diantaranya untuk sosialisasi dan penganggaran belanja barang,” kata Mahrus.
Hal serupa juga dikatakan Ketua Bawaslukab Lamongan, Miftahul Badar yang mengaku akan melakukan efisiensi anggaran dengan memusatkan pelaksanaan Bimtek.
“Bimtek yang semula dilakukan di kecamatan, itu nanti akan kita laksanakan di kabupaten, hingga bisa melakukan efisiensi,” ucap Badar. Baik Machrus maupun Badar juga menegaskan bahwa perubahan jumlah anggaran yang tercantum dalam NPHD tidak akan mengurangi kinerja Pilkada Lamongan 2020.
“Prinsipnya kami berharap bahwa efisiensi ini akan tetap memaksimalkan kerja-kerja pengawasan pada 2020,” tutur Badar. Sementara, Bupati Lamongan Fadeli menuturkan, penandatanganan NPHD Pilkada di Lamongan bukan telat tapi karena semua pihak ingin berhati-hati dalam membahas anggaran.
“Memang baru kita lakukan hari ini, tidak ada kata terlambat, karena kita harus berhati-hati karena standar-standarnya harus ada penyesuaian. Setelah kita bicarakan mulai kemarin dibahas dengan teman-teman KPU dan juga Bawaslu, sudah ada kata sepakat,” kata Bupati Lamongan, Fadeli.
Lebih lanjut Fadeli mengatakan, setelah penandatanganan NPHD, tahap selanjutnya adalah memasukkan anggaran yang telah disepakati tersebut, ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2020.
“NPHD yang kita tandatangani ini akan kita masukkan ke RAPBD tahun 2020, yang nantinya juga melalui tahapan pembahasan bersama DPRD Lamongan,” ujar Fadeli.
Untuk diketahui, Lamongan menjadi salah satu daerah yang akan menggelar Pilkada pemilihan bupati 2020 mendatang. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini diperlukan untuk menentukan proses tahapan Pilkada di Lamongan bisa dilaksanakan sesuai tahapan. [aha]