Ratusan Nadliyin ikuti istigasah akbar.
(Tolak Pendataan Ulama)
Kab.Probolinggo, Bhirawa
Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Probolinggo, meminta Presiden Joko Widodo dan Kapolri meninjau ulang dan membatalkan pendataan ulama dan kiai. Pendataan ulama dinilai memberikan keresahan kalangan muslim. Penolakan itu disampaikan dalam surat terbuka PCNU kepada presiden dan kapolri nomor 329/PC./A-II/L-28/II/2017 tanggal 8 Februari. Surat ditanda tangani Rais Syuriah, KH Jamaluddin Al-Hariri; Katib, KH. Masrur Nashor; Ketua, KH Abdul Hadi Saifullah; dan Sekretaris, Khairul Ishaq.
Lewat surat tersebut, PCNU juga meminta rencana sertifikasi ulama seperti yang diwacanakan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifudin, dibatalkan. PCNU Probolinggo meminta pemerintah bermusyawarah terlebih dahulu dengan NU sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, sebelum mengeluarkan kebijakan berkaitan dengan kaum muslimin, ulama dan kiai.
Tiga poin tersebut disampaikan setelah PCNU memperhatikan situasi sosial yang berkembangan belakangan. Terutama berkaitan dengan kebijakan pendataan ulama dan kiai oleh kepolisian, serta wacana sertifikasi ulama.
Pernyataan tersebut disampaikan saat Istigasah Doa Bersama untuk Bangsa, bersama 500-an nahdliyin di eks kantor Pemkab Probolinggo, Kecamatan Dringu, Rabu 8/2 malam sehabis isak oleh Ketua PCNU Probolinggo KH Abdul Hadi Syaifullah. Istigasah digelar oleh PCNU kabupaten setempat.
Sementara itu, Wakapolres Probolinggo, Kompol Hendi, mengatakan, permohonan maaf terkait dengan pendataan para kiai. Menurutnya, langkah itu bertujuan untuk silaturahmi yang akan dilaksanakan oleh kapolda. “Kami mohon maaf terkait dengan pendataan para kiai. Tujuan pendataan adalah untuk silaturahmi yang akan dilaksanakan kapolda. Kami butuhkan sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat agar terjalin kerjasama yang baik,” katanya.
Istigasah ini dihadiri oleh Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Pemkab Probolinggo Asy’ari, Ketua PCNU Probolinggo KH Abdul Hadi Syaifullah, Ketua PCNU Kota Kraksaan KH Nasrullah Ahmad Suja’i, jajaran Forkopimda, kepala perangkat daerah dan camat serta para ulama dan kiai se-Kabupaten Probolinggo.
Kiai Abdul Hadi mengatakan, satu-satunya ormas Islam yang masih mencintai NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) adalah NU. Saat ini Kabupaten Probolinggo sudah sangat prihatin karena sudah banyak kejadian yang menimpa Kabupaten Probolinggo.
“Kami perintahkan kepada kader GP Ansor dan Banser untuk membantu aparat keamanan agar keadaan Kabupaten Probolinggo lebih kondusif. Kita jangan sampai kalah dengan kezaliman, kalau kita kalah berarti negara akan hancur,” ujarnya.
Lebih lanjut Kiai Abdul Hadi menegaskan ada isu di media sosial (medsos) berupa pendataan ulama. Sementara di Kabupaten Probolinggo tidak ada pendataan dan sertifikasi para ulama. “Kita harus saling berkoordinasi untuk menjaga Kabupaten Probolinggo agar lebih kondusif. Sudah banyak orang-orang yang merongrong NKRI, maka kita sebagai warga NU mempunyai tanggung jawab besar untuk menjaga NKRI,” tambahnya. [wap]
